Anggota Komisi VI DPR Periode 2019-2024 Herman Khaeron menilai, transformasi usaha BUMN ini sudah menunjukkan hasil yang positif. “Dengan adanya induk usaha, BUMN semakin fokus dan efisien,” kata anggota Fraksi Partai Demokrat yang terpilih lagi menjadi anggota DPR untuk lima tahun mendatang.
Herman mencontohkan beberapa induk usaha BUMN yang semakin efisien. Salah satunya pembentukan induk usaha PT PLN. Menurutnya, konsolidasi usaha menyebabkan kinerja perusahaan setrum negara ini secara operasional lebih stabil dan efisien sehingga bisa menuai keuntungan.
Induk usaha PLN terbentuk pada September 2022 lalu dengan empat anak usaha. Keempat subholding tersebut adalah PLN Energi Primer Indonesia, PLN Nusantara Power (Generation Company 1), PLN Indonesia Power (Generation Company 2) dan PLN ICON Plus. PLN sebagai induk usaha akan fokus pada hal-hal strategis seperti pengembangan dan pengelolaan portofolio bisnis.
Herman juga memuji pembentukan induk usaha PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Menurutnya, restrukturisasi Pelindo pada 2021 lalu telah memperbesar nilai asetnya. “Asetnya semakin kuat sehingga memudahkan untuk mengakses pembiayaan,” katanya.
Dalam kasus Pelindo, pemerintah menunjuk Pelindo II sebagai induk usaha sementara Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV sebagai anak usaha. Adapun anak usahanya adalah subholding petikemas, subholding non-petikemas, subholding marine, equipment dan port services dan subholding logistik dan hinterland development. Total asetnya mencapai Rp 123,24 triliun pada semester pertama 2024.
Selama ini perusahaan negara pengelola pelabuhan ini sukar mendapatkan pinjaman karena terjebak utang. Gabungan utang Pelindo I, II, II dan IV pada 2021 sebesar Rp 50,90 triliun pada 2022. Untuk tahun 2023, total utangnya mencapai Rp 49,87 triliun. Tahun ini, utang Pelindo diproyeksikan turun menjadi Rp41,93 triliun. Per 1 Oktober 2024, Pelindo telah melunasi utang sebanyak Rp 12,75 triliun. Sementara realisasi sumbangan dividen Pelindo sebesar Rp 1,038 triliun.
Untuk kelompok usaha tambang, Herman menilai kinerjanya sudah cukup baik karena sebagian besar anak usaha tambang adalah perusahaan terbuka dimana tata kelolanya cukup baik. Menurutnya, potensi kelompok usaha tambang ini cukup besar karena masing-masing anak usaha mempunyai kekuatan sektor masing-masing. Catatan saja, kelompok usaha tambang ini terdiri atas PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk dan PT Freeport Indonesia dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) sebagai induk usaha.
Yang menjadi perhatian anggota Fraksi Partai Demokrat ini adalah soal saham PT Freeport Indonesia yang masih dikuasai pihak lain sehingga proses konsolidasinya belum utuh. Saat ini pemerintah baru mengempit 51 persen saham perusahaan tambang emas dan tembaga di Papua ini. Pemerintah berencana memperbesar kepemilikan saham Freeport menjadi 61 persen.
Herman memprediksikan, kelompok usaha tambang pemerintah ini bisa menjadi semakin kuat dan besar apabila ikut mengembangkan sektor hilir, sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menciptakan nilai tambah bagi industri. “Ini akan menjadi dahsyat kalau seluruh perusahaan tambang masuk ke smelter pemerintah,” ucapnya.
Beberapa induk usaha BUMN masih butuh perhatian khusus. Herman mencontohkan kelompok usaha pembiayaan bagi pengusaha ultra mikro. Kelompok usaha ultra mikro ini terdiri dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai induk usaha yang beranggotakan Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani sebagai anak usaha.
Bagi Herman, eksistensi kelompok usaha ultra mikro ini belum jelas karena status BRI sebagai bank umum yang juga melayani pembiayaan korporasi. Hal ini berbeda dengan PMN dan Pegadaian yang memang sejak awal fokus pada pembiayaan wong cilik. “Apakah BRI sebagai holding akan melayani usaha mikro atau berlaku sebagai bank umum seperti anggota Himbara (Himpunan Bank Negara) lainnya?,” tanya politisi asal Cirebon, Jawa Barat ini.
Catatan lainnya adalah grup usaha farmasi. Pembentukan Bio Farma Group pada awal 2020 diharapkan dapat memangkas impor bahan baku farmasi (active pharmaceutical ingredients) dari 90 persen menjadi 75 persen. Obat-obatan bisa tersebar secara merata di seluruh daerah serta ada inovasi produk baru.
Hanya saja, kinerja Bio Farma belum sesuai harapan pemerintah. Jika pada 2022, Bio Farma masih bisa mencetak laba sebesar Rp 490 miliar, setahun kemudian harus menanggung kerugian sebesar Rp 2,16 triliun.
Grup usaha farmasi pelat merah yang dipimpin PT Bio Farma beranggotakan PT Kimia Farma Tbk, PT Indofarma Tbk, dan PT Inuki masih terbelenggu utang dan skandal. "Sekarang, setiap tahun tercipta kerugian karena mengembalikan pinjaman yang tidak sebanding dengan keuntungan,” ungkap Herman.
Selanjutnya: Kinerja grup yang perlu perbaikan
