Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Badan Penerimaan Negara Tak Jadi Dibentuk, Pengamat: Mungkin Jadi Domain Wamenkeu

Reporter

Editor

Aisha Shaidra

image-gnews
Presiden Terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) dan Ketua Dewan Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri (kanan) beserta beberapa pimpinan PKS menjawab pertanyaan awak media usai bersilaturahmi di kediaman pribadi Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2024. ANTARA/Nadia Putri Rahmani
Presiden Terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) dan Ketua Dewan Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri (kanan) beserta beberapa pimpinan PKS menjawab pertanyaan awak media usai bersilaturahmi di kediaman pribadi Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2024. ANTARA/Nadia Putri Rahmani
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Peneliti Paramadina Public Policy Institute, Septa Dinata, menyebut ada kemungkinan fungsi terkait penerimaan negara akan menjadi domain dari salah satu Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu). Hal ini menurutnya bisa menjadi jalan tengah setelah masa depan Badan Penerimaan Negara ataupun Kementerian Penerimaan Negara yang menemui jalan buntu.

“Mungkin jalan tengahnya ada Wamenkeu yang memang khusus berbicara tentang atau fokus soal pendapatan negara ini,” ujar Dosen Universitas Paramadina tersebut dalam diskusi publik bertajuk Koalisi Gemuk dan Antisipasi Kebocoran Anggaran pada Rabu, 16 Oktober 2024.

Septa menjelaskan, di beberapa negara lain memang ada yang memisahkan tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Kementerian yang mengurusi fungsi pendapatan atau pun penerimaan negara. Hal tersebut, kata Septa, ada plus minusnya sendiri. Jika dipisah, menurut dia, masing-masing kementerian bisa lebih fokus dengan tupoksinya masing-masing.

“Kalau digabung mungkin antara penerimaan dengan pengeluaran itu akan ada sinkronisasi yang lebih realistis. Lebih visible pengeluaran karena didasarkan atas pendapatan,” ujarnya.

Apalagi menurut Septa, dua dari tiga calon wamenkeu merupakan orang lama yang sudah paham seluk beluk dari kementerian keuangan. Anggito Abimanyu dan Suahasil Nazara, keduanya pernah menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Sedangkan satu calon wamenkeu lainnya adalah keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono. Septa memandang para calon wamenkeu tersebut sudah teruji.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menempatkan tiga wakil menteri untuk mendampingi Sri Mulyani Indrawati yang bakal kembali menjabat sebagai menteri keuangan dalam kabinetnya. Tiga wamenkeu tersebut adalah Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara serta Anggito Abimanyu. Rencana formasi tersebut disampaikan oleh Thomas Djiwandono setelah dirinya, Suahasil dan Anggito dipanggil Prabowo ke kediamannya di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta pada Selasa, 15 Oktober 2024.

Prabowo juga menugaskan langsung Sri Mulyani Indrawati untuk kembali mengisi kursi menteri keuangan. Hal itu terungkap setelah Sri Mulyani mendatangi kediaman Prabowo pada Senin, 14 Oktober 2024, bersamaan dengan para calon Menteri lainnya. Sri Mulyani menyebutkan diskusinya dengan Prabowo juga membahas APBN, penguatan Kementerian Keuangan, belanja negara, dan pengelolaan penerimaan negara termasuk pajak.

Annisa Febiola ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Cerita Bahlil Lahadalia Bisa Dapat Gelar Doktor Kurang dari Dua Tahun

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BPKP Tanggapi Soal Data Penerimaan Negara Bocor Rp300 Triliun: Masih Diaudit

5 hari lalu

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh memberi sambutan saat Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 22 Mei 2024. Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (RakornasWasin) tahun ini akan membahas isu-isu penting yang berkaitan dengan penuntasan pembangunan jangka menengah untuk menciptakan kesinambungan pembangunan. TEMPO/Subekti.
BPKP Tanggapi Soal Data Penerimaan Negara Bocor Rp300 Triliun: Masih Diaudit

BPKP menyatakan masih melakukan audit potensi penerimaan negara yang bocor Rp300 triliun.


Prabowo Pegang Data Ratusan Perusahaan Nakal yang Buat Penerimaan Negara Bocor

6 hari lalu

Komisaris Utama Arsari Tambang, Hashim Djojohadikusumo saat groundbreaking PT Stania di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat, 10 Mei 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Prabowo Pegang Data Ratusan Perusahaan Nakal yang Buat Penerimaan Negara Bocor

Prabowo Subianto memegang data ratusan perusahaan nakal yang buat penerimaan negara bocor hingga Rp 300 triliun.


Prabowo akan Bentuk Badan Penerimaan Negara, Bagaimana Cara Kerjanya?

7 hari lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto melambaikan tangan ke arah wartawan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 September 2024. Prabowo Subianto menghadiri rapat terakhir sebagai Menteri Pertahanan dengan Komisi III DPR RI periode 2019-2024 yang beragendakan pengambilan persetujuan terhadap 5 RUU kerjasama bidang Pertahanan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Prabowo akan Bentuk Badan Penerimaan Negara, Bagaimana Cara Kerjanya?

Presiden terpilih Prabowo Subianto telah mengantongi nama menteri yang akan memimpin Badan Penerimaan Negara. Namun, hingga saat ini fungsi kementerian tersebut belum jelas


Hashim Sebut Prabowo Punya Data dari Luhut soal Penerimaan Negara Bocor Rp 300 Triliun

8 hari lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tampak tersenyum di samping Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat menyaksikan sang menantu, Jenderal Maruli Simanjuntak dilantik sebagai KSAD di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. TEMPO/Subekti.
Hashim Sebut Prabowo Punya Data dari Luhut soal Penerimaan Negara Bocor Rp 300 Triliun

Hashim Djojohadikusumo menceritakan Prabowo Subianto mendapatkan data itu dari Luhut soal kebocoran penerimaan negara Rp 300 triliun.


Hashim: Prabowo Telah Kantongi Nama Menteri Penerimaan Negara

8 hari lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto melambaikan tangan ke arah wartawan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 September 2024. Prabowo Subianto menghadiri rapat terakhir sebagai Menteri Pertahanan dengan Komisi III DPR RI periode 2019-2024 yang beragendakan pengambilan persetujuan terhadap 5 RUU kerjasama bidang Pertahanan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Hashim: Prabowo Telah Kantongi Nama Menteri Penerimaan Negara

Hashim sebut Prabowo telah kantongi nama menteri penerimaan negara untuk dukung target penerimaan negara terhadap PDB 23 persen.


Ekonom Kritik Rencana Prabowo Bentuk Badan Penerimaan Negara: Belum Tentu Efektif

16 hari lalu

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Ekonom Kritik Rencana Prabowo Bentuk Badan Penerimaan Negara: Belum Tentu Efektif

Prabowo berencana memisahkan instansi penerimaan negara dari Kemenkeu. Ekonom dinilai cara itu belum tentu efektif menaikkan penerimaan negara.


Kabar Prabowo Siap Membentuk Badan Penerimaan Negara dalam Kabinet, Apa Tugasnya?

18 hari lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 September 2024. Prabowo Subianto menghadiri rapat terakhir sebagai Menteri Pertahanan dengan Komisi III DPR RI periode 2019-2024 yang beragendakan pengambilan persetujuan terhadap 5 RUU kerjasama bidang Pertahanan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kabar Prabowo Siap Membentuk Badan Penerimaan Negara dalam Kabinet, Apa Tugasnya?

Prabowo dikabarkan akan bikin Badan Penerimaan Negara. Hal ini disampaikan Burhanuddin Abdullah Dewan Penasihat Prabowo. Apa lingkup kerja badan ini?


The Prakarta Dukung Rencana Prabowo Bentuk Badan Penerimaan Negara: Kami Sudah Usulkan Sejak 2015

26 hari lalu

Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
The Prakarta Dukung Rencana Prabowo Bentuk Badan Penerimaan Negara: Kami Sudah Usulkan Sejak 2015

The Prakarsa mendukung rencana presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk lembaga Badan Penerimaan Negara untuk meningkatkan rasio pajak.


Ekonom Senior INDEF Ungkap Jurus Tambah Penerimaan Negara, dari Pajak Ekonomi Digital hingga Transaksi Daring

59 hari lalu

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi. TEMPO/Tony Hartawan
Ekonom Senior INDEF Ungkap Jurus Tambah Penerimaan Negara, dari Pajak Ekonomi Digital hingga Transaksi Daring

Angka penerimaan negara dalam RAPBN 2025 sekitar Rp2.996,9 triliun.


Tarif PPN Bakal Naik 12 Persen Tahun Depan, Apindo: Penerimaan Negara Bisa Bertambah Rp 80 Triliun

13 Agustus 2024

Pedagang menata jualannya di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Pemerintah akan kembali menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen, dari 11 persen menjadi 12 persen yang mulai berlaku pada tahun depan atau per 1 Januari 2025.   TEMPO/Tony Hartawan
Tarif PPN Bakal Naik 12 Persen Tahun Depan, Apindo: Penerimaan Negara Bisa Bertambah Rp 80 Triliun

Apindo menyebut rencana kenaikan tarif PPN 12 persen berpotensi menambah penerimaan negara hingga Rp 80 triliun.