TEMPO.CO, Jakarta - Survei Persepsi Petani 2024 yang dilakukan terhadap 304 petani di seluruh Indonesia pada 10-20 September 2024 menghasilkan pesimisme yang makin parah terhadap kemajuan pertanian. Kemuraman itu berbentuk konflik agraria yang semakin membara, guremisasi lahan petani semakin parah, dan kedaulatan pangan semakin sulit terwujud.
Berdasarkan survei itu, saat ini 30,6 persen petani tidak mengalami perbaikan akses irigasi, 35,9 persen petani kesulitan mendapat akses pupuk, 43,8 persen petani tidak mendapatkan permodalan yang layak, serta 47 persen petani tidak mendapatkan akses lahan yang mencukupi untuk digarap.
Survei ini dilaksanakan oleh LaporIklim, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Tani dan Nelayan Center (TNC), dan Gerakan Petani Nusantara (GPN).
Kepala Tani dan Nelayan Center Hermanu Triwidodo mengatakan semua data tersebut menunjukkan minimnya perbaikan pemerintah ke akses sumber produksi pertanian.
“Apabila dibandingkan dengan survei tahun 2018, semua aspek dalam akses sumber produksi mengalami perburukan atau bahkan stagnasi selama sepuluh tahun terakhir. Sementara aspek modal pertanian berkelanjutan menunjukkan kondisi serupa, di mana sejumlah hasil survei 2024 jauh lebih buruk dan sebagian mengalami stagnasi sejak 2018,” kata Hermanu dalam keterangan di Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2024.
Bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia yang diperingati setiap 16 Oktober, tema tahun ini adalah Right to Foods for a Better Life and a Better Future. Tema tersebut selaras dengan hasil Survei Persepsi Petani 2024, yaitu kebijakan agraria yang tidak mendukung serta krisis iklim semakin membatasi akses petani terhadap lahan dan sumber daya, sehingga mengancam produksi pangan.
Program Pemerintah Tidak Bisa Meningkatkan Hasil Pertanian
Survei tersebut juga menyebut, sebanyak 53 persen petani mengaku program pemerintah selama ini tidak mampu meningkatkan produksi pertanian mereka. Hal tersebut tidak lepas dari rendahnya peran pemerintah dalam penyediaan pupuk organik, benih unggul, dan metode penanganan gangguan produksi. Sebanyak 51,6 persen petani sama sekali tidak mendapatkan bantuan pupuk organik, demikian pula separuh dari responden juga mengatakan tidak menerima bantuan benih unggul sama sekali.
Hermanu menjelaskan, saat ini 76 persen petani Indonesia menggunakan benih hasil sendiri yang kualitasnya belum tentu bagus, sehingga berisiko mengalami penurunan produksi atau gagal panen. Petani juga mengeluhkan minimnya penyuluhan yang dilakukan pemerintah selama sepuluh tahun terakhir (45,1 persen).
Tak hanya itu, ada 46,4 persen petani yang sama sekali tidak dilibatkan dalam perumusan kebijakan oleh perangkat desa, kota/kabupaten, hingga dinas terkait.
Dia menambahkan, persoalan harga yang berkeadilan juga masih membayangi petani Indonesia selama bertahun-tahun. Survei juga menunjukkan 45,4 persen petani mendapatkan harga gabah dari pemerintah yang tidak menguntungkan sama sekali.
Alhasil, selama ini apapun program pemerintah ternyata tidak berhasil meningkatkan pendapatan petani. Partisipasi petani dalam perumusan kebijakan harga juga belum maksimal, hanya 36,2 persen yang dilibatkan.
“Dari banyaknya persoalan yang dihadapi petani, salah satu penyebab mendasar adalah kegagalan pemerintah menerjemahkan dan mewujudkan cita-cita kedaulatan pangan melalui berbagai kebijakan dan programnya. Dengan berpegang pada konsep dan paradigma kedaulatan pangan yang berkembang saat ini, kebijakan dan program pemerintah seperti tidak menjawab persoalan atau bahkan salah arah,” kata Hermanu.
Produksi Padi Turun
Berdasarkan data Biro Pusat Statistik, pada 2023, luas panen padi mencapai sekitar 10,21 juta hektare dengan produksi padi sebesar 53,98 juta ton gabah kering giling (GKG). Jika dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, maka produksi beras pada 2023 mencapai 31,10 juta ton.
Luas panen padi pada 2023 turun sebanyak 238,97 ribu hektare atau 2,29 persen dibandingkan luas panen padi di 2022 yang sebesar 10,45 juta hektare.
Produksi beras pada 2023 untuk konsumsi pangan penduduk mencapai 31,10 juta ton, turun sebanyak 439,24 ribu ton atau 1,39 persen dibandingkan produksi beras di 2022 yang sebesar 31,54 juta ton
Pilihan editor Prabowo Bekali Calon Menteri dengan Materi Geopolitik sampai Anti-Korupsi
