TEMPO.CO, Jakarta - Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Bidang Publikasi Program Penangkapan Ikan Terukur, Abdi Suhufan, mengakui implementasi Presiden Jokowi dalam memperkuat sektor maritim belum terpenuhi secara maksimal.
Menurutnya, pemerintah memang telah menyusun perencanaan sebelum melakukan pembangunan, termasuk memperkuat sektor maritim. Abdi mengatakan, hal tersebut terdapat di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang membahas tentang Kebijakan Kelautan Indonesia atau KKI.
"Kebijakan Kelautan Indonesia kita sudah punya beberapa dokumen, tetapi sayangnya dokumen itu (poros maritim) kira-kira tingkat pelaksanaannya hanya 40 sampai 50 persen," ujar Abdi dalam acara Temu Akbar Masyarakat Pesisir yang diadakan di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, pada Selasa, 8 Oktober 2024.
Lebih lanjut, ia menyatakan, dari dokumen yang direncanakan untuk pembangunan sektor maritim, terdapat beberapa hal yang telah dilaksanakan, seperti pembangunan tol laut untuk memberikan kemudahan dalam angkutan barang di laut.
"Ada beberapa yang sudah dilaksanakan, tetapi mungkin banyak yang tidak dilaksanakan, misalnya tol laut itu pernah digembor-gemborkan untuk menurunkan atau menciptakan efisiensi angkutan," ucap dia.
Meskipun demikian, Abdi berujar, pembangunan tol laut saat itu juga sempat mendapatkan banyak keluhan. Keluhan itu adanya campur tangan antara penguasa lokal dalam manajemen tol laut.
"Tetapi kemudian ada banyak keluhan tentang manajemen tol laut, ada intervensi dari penguasa-penguasa lokal, kemudian susah juga diakses, biayanya juga tidak terlalu berbeda dengan swasta," ujar Abdi.
Dikutip dari Koran Tempo edisi Kamis, 15 Agustus 2024, penguatan sektor maritim pernah diucapkan Jokowi dalam pidato pelantikannya pada Oktober 2014. Jokowi berambisi untuk mengembalikan bangsa Indonesia ke jati dirinya sebagai negara maritim.
"Kita telah lama memunggungi samudra, laut, selat, dan teluk. Maka mulai hari ini, kita kembalikan kejayaan nenek moyang sebagai pelaut pemberani. Menghadapi badai dan gelombang di atas kapal bernama Republik Indonesia," kata Jokowi ketika itu.
Pidato yang dikatakan Jokowi saat itu, kemudian dituangkan dalam lima pilar poros maritim dunia yang menjadi bagian penting Nawacita atau sembilan prioritas dalam memperkuat sektor maritim. Di antaranya budaya maritim, sumber daya maritim, infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim, serta pertahanan maritim.
Pilihan Editor: Bank DKI Resmi Beli Hak Penamaan Stasiun MRT Bundaran HI
