Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Masih Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun, Begini Penjelasan Airlangga Hartarto

image-gnews
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Ketua Kadin hasil Munaslub, Anindya Bakrie, selepas Sarasehan di Menara Kadin, Rabu, 2 Oktober 2024. TEMPO/Ilona
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Ketua Kadin hasil Munaslub, Anindya Bakrie, selepas Sarasehan di Menara Kadin, Rabu, 2 Oktober 2024. TEMPO/Ilona
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih menargetkan Indonesia bergabung sebagai anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam waktu tiga tahun.

Dalam upaya mempercepat proses masuk kelompok tersebut, jajaran Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Tim Nasional OECD meluncurkan Portal Aksesi OECD pada Kamis, 3 Oktober 2024.

“OECD prosesnya diharapkan paling cepat dalam tiga tahun,” kata Airlangga saat ditemui usai Rapat Koordinasi Tim Nasional OECD dan peluncuran Portal Aksesi OECD di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat.

Tim Nasional OECD yang terdiri dari 64 Kementerian / Lembaga pun meluncurkan sebuah portal untuk memulai proses aksesi. Nantinya, tim tersebut juga akan mempersiapkan memorandum awal dengan OECD. “Diharapkan initial memorandum ini bisa diselesaikan di bulan Desember tahun 2024,” kata Airlangga.

Portal tersebut akan dapat diakses di platform INA Digital, penyelenggara keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintah Indonesia yang merupakan bagian dari Peruri. Airlangga, yang berperan sebagai ketua pelaksana Tim Nasional OECD, menjelaskan bahwa peluncuran portal merupakan upaya untuk mempercepat proses kerja aksesi OECD.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Anas menjelaskan bahwa OECD mendorong upaya dan komitmen Indonesia agar indikator-indikator Indonesia selaras dengan berbagai negara maju. Menurut penjelasannya, hal tersebut perlu dipenuhi sebelum Indonesia bergabung dalam klub negara-negara berpenghasilan tinggi itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Dan ternyata untuk memenuhi ini tidak mudah,” ujar Anas. “Kalau kita asal isi, begitu disurvei, agak repot kita. Maka ini bukan hanya mengisi, tapi menutut komitmen dari pemerintah Indonesia supaya selaras dengan nilai-nilai negara-negara maju yang sekarang sudah diperjuangkan oleh mereka.”

Sebelumnya, Airlangga telah menyampaikan bahwa target Indonesia masuk OECD adalah dalam tiga tahun. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengharapkan Indonesia dapat segera diterima sebagai anggota OECD, karena menurutnya keanggotaan akan memberi manfaat bagi masyarakat Indonesia.

“Karena ini organisasi untuk negara maju dan kita harapkan dengan kita masuk ke sana, akan mudah mengakses ke investasi, mudah mengakses ke lembaga internasional yang bermanfaat bagi masyarakat kita,” kata Jokowi dalam keterangan pers usai meninjau Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024.

Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Airlangga Hartarto Sebut Kebijakan KEK akan Menjadi Fondasi Ekonomi Indonesia ke Depan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Airlangga Hartarto tentang Kelanjutan Program Kartu Prakerja: Masih Perlu Dibicarakan

7 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat acara
Airlangga Hartarto tentang Kelanjutan Program Kartu Prakerja: Masih Perlu Dibicarakan

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berharap program Kartu Prakerja berlanjut di pemerintahan berikutnya. Menurut dia, hal itu masih perlu dibicarakan.


Pemindahan ASN ke IKN Menunggu Kesiapan Ekosistem, Menpan RB: Masih Ada Jalan Berdebu

1 hari lalu

Suasana pembangunan rumah susun (rusun) hunian ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 13 September 2024. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan melakukan pembangunan rusun ASN di IKN dengan total keseluruhan 47 menara atau tower rusun dalam rangka mendukung pemindahan ASN secara bertahap mulai 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
Pemindahan ASN ke IKN Menunggu Kesiapan Ekosistem, Menpan RB: Masih Ada Jalan Berdebu

Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan pemerintah belum akan memindahkan ASN ke IKN.


Azwar Anas Sebut Pilkada Serentak 2024 Bukan Sekadar Momen Politik: Mendorong Program Pusat Sejalan dengan Daerah

1 hari lalu

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, seusai menghadiri acara penandatanganan antara KPK - Kemenpan RB, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 27 September 2024. KPK bersama Kemenpan RB resmi menandatangani nota kesepahaman (MOU) dalam upaya pencegahan dan monitoring tindak pidana korupsi pada penyelenggara pemerintahan, melalui penguatan kebijakan dan regulasi serta transformasi digital Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengelolaan SDM aparatur negara, reformasi birokrasi, pendidikan antikorupsi dan penguatan peran serta masyarakat. TEMPO/Imam Sukamto
Azwar Anas Sebut Pilkada Serentak 2024 Bukan Sekadar Momen Politik: Mendorong Program Pusat Sejalan dengan Daerah

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyebut Pilkada Serentak 2024 bukan sekadar momen politik.


Airlangga Hartarto Disebut Akan Bertemu Anindya Bakrie di Menara Kadin Pagi Ini

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) bersama Ketua Kadin Arsjad Rasjid  (tengah), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri), Mensesneg Pratikno (kedua kiri), Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (ketiga kanan) dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Anindya Bakrie (kedua kanan) menekan tombol pembukaan Rapimnas Kadin 2022 di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat, 2 Desember 2022. ANTARA/Hafidz Mubarak
Airlangga Hartarto Disebut Akan Bertemu Anindya Bakrie di Menara Kadin Pagi Ini

Kunjungan Airlangga untuk berdiskusi tentang ekonomi dengan Ketua Umum Kadin hasil Munaslub Anindya Bakrie.


Airlangga Hartarto Sebut Kebijakan KEK akan Menjadi Fondasi Ekonomi Indonesia ke Depan

8 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto usai membuka acara Media Tour Indonesia Retail Summit 2024 di Swissotel, PIK, Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2024. Airlangga berharap HIPPINDO tetap mengedepankan produk-produk Indonesia. Tempo/Ilham Balindra
Airlangga Hartarto Sebut Kebijakan KEK akan Menjadi Fondasi Ekonomi Indonesia ke Depan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan akan terus mendorong kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia. Skema tersebut dinilai akan menjadi pondasi kuat pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi ke depannya.


Indonesia Ajukan Keanggotaan Perdagangan Trans-Pasifik, Airlangga: Arahan Prabowo

8 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika ditemui dalam acara kumparan Green Initiative Conference di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa, 24 September 2024 . Tempo/Vedro Imanuel
Indonesia Ajukan Keanggotaan Perdagangan Trans-Pasifik, Airlangga: Arahan Prabowo

Pengajuan itu, kata Airlangga Hartarto, telah disampaikan pemerintah kepada Selandia Baru sebagai negara penyimpan atau depository country.


Menpan RB Terbitkan Surat Edaran, ASN Main Judi Online Disanksi Berat

9 hari lalu

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Abdullah Azwar Anas menemui wartawan usai konferensi pers Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jumat, 15 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Menpan RB Terbitkan Surat Edaran, ASN Main Judi Online Disanksi Berat

Menurut Azwar Anas judi online sudah semakin meresahkan dan melibatkan berbagai kalangan, termasuk ASN.


Menteri Airlangga Minta PLTU Bebas Emisi

9 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto. Tempo/Ilham Balindra
Menteri Airlangga Minta PLTU Bebas Emisi

Menteri Airlangga Hartarto meminta PLTU untuk bebas emisi. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan blue ammonia.


Menko Airlangga Dorong Pemerintah Daerah Sediakan Transportasi Publik Berbasis Listrik

9 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kkedua kiri), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua kanan), serta Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Indonesia Abdullah Azwar Anas (kanan) saat mengikuti acara Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun 2024, di Jakarta, Senin 23 September 2024.Kegiatan percepatan digitalisasi daerah ini mengangkat tema Digitalisasi Transaksi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. TEMPO/Tony Hartawan
Menko Airlangga Dorong Pemerintah Daerah Sediakan Transportasi Publik Berbasis Listrik

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mendorong agar pemerintah daerah (Pemda) sediakan transportasi publik berbasis listrik.


Jokowi Perintahkan Menpan RB Siapkan Platform Online untuk Pengurusan Nikah, Perceraian, hingga Kematian

9 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas sebelum pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 7 September 2022. Abdullah Azwar Anas merupakan politikus PDIP yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Perintahkan Menpan RB Siapkan Platform Online untuk Pengurusan Nikah, Perceraian, hingga Kematian

Jokowi minta Menpan RB menyiapkan aplikasi online untuk pengurusan nikah, cerai, dan kematian. Bagaimana kesiapannya?