Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kontroversi Potongan Gaji untuk Tabungan Perumahan Rakyat, Komisioner BP Tapera: Bukan Iuran

image-gnews
Petugas melayani peserta tabungan perumahan rakyat (Tapera) di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tapera, Jakarta, Selasa 4 Juni 2024. Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera. TEMPO/Tony Hartawan
Petugas melayani peserta tabungan perumahan rakyat (Tapera) di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tapera, Jakarta, Selasa 4 Juni 2024. Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Badan Pengelola Tabuhttps://www.tempo.co/tag/tabunganngan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, menyatakan uang yang digunakan untuk program Tapera bukan dari iuran gaji pekerja. Ia mengatakan, hal itu berbentuk tabungan yang nantinya dapat dimanfaatkan setiap peserta Tapera.

"Kita masih harus hati-hati ya, dalam melihat kesiapan dari masing-masing segmen peserta, untuk bisa memulai tabung gitu ya, bukan iuran ya, tabungan ini ya," ujar Heru di hotel Le Meridien, Jakarta, pada Kamis, 03 Oktober 2024.

Dia mengatakan, akan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) lebih dulu untuk mewajibkan tabungan sebagai tapera. Menurutnya, para ASN dianggap lebih siap untuk penyelenggaraan program itu.

"Dan dalam konteks ini, mungkin yang pertama akan secara masif kita jelaskan adalah, untuk teman-teman ASN, setara ASN, karena ASN ini kita anggap yang paling siap," kata dia.

Meskipun demikian, Heru berujar jika BP Tapera belum melakukan penarikan terhadap para ASN. Sebab, ia mengatakan, bahwa lembaganya masih menyusun skema terkait penarikan terhadap ASN sebagai tabungan perumahan rakyat.

"Belum, belum tahu. Kita belum tahu ya, kita pasti sinkronisasi dengan kebijakan pemerintahan ke depan," ucap Heru.

Adanya penarikan terhadap ASN, dia mengaku belum mengetahui kapan lembaganya akan melakukan penarikan kepada ASN. "Jadi belum bisa jawab sekarang, apakah tahun depan atau kapan. Tapi kita harus siapkan dulu," tuturnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adanya program tabungan perumahan rakyat, Heru menjelaskan soal pemotongan tiga persen dari penghasilan pekerja. Ia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan wewenang kementerian yang mengatur tentang pengenaan itu. 

"Karena regulasi dasar pengenaan 3 persen itu harus diatur oleh kementerian teknis terkait. Enggak bisa otomatis Tapera mungut. Harus disesuaikan dulu dengan kementerian teknis terkait," ujar Heru.

Meskipun demikian, ia berujar saat ini penyelenggaraan Tapera masih difokuskan untuk ASN. Sementara, kata Heru, keterlibatan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO dalam program itu masih direncanakan.

"Dalam proses itu (Tapera) nanti kalau misalkan dengan swasta, pasti juga akan mengundang APINDO, mengundang Serikat Pekerja, dan sebagainya, untuk mendeskusikan ini. Tapi saat ini, kita fokus dulu untuk ASN, dan mungkin nanti perluasan ke pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)," kata dia.

Pilihan Editor: Poin-poin Terkait Penentuan Potongan Gaji Pekerja

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Nasib Tapera di Pemerintahan Prabowo, Berhenti atau Lanjut?

10 jam lalu

Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) melakukan aksi demo di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Selasa 9 Juli 2024. Dalam aksinya buruh menolak pemberlakuan UU TAPERA beserta aturan turunannya karena dianggap menambah beban bagi seluruh buruh di tengah sulitnya ekonomi dan rendahnya kenaikan upah. TEMPO/Subekti.
Nasib Tapera di Pemerintahan Prabowo, Berhenti atau Lanjut?

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho buka suara mengenai nasib Tapera di pemerintahan Prabowo Subianto.


Daftar Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi PPPK 2024

2 hari lalu

Peserta calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Agama mengikuti seleksi kompetensi dengan Computer Assisted Test (CAT) di gedung Amel Convention, Banda Aceh, Aceh, Kamis, 23 Maret 2023. Sebanyak 74.424 peserta calon PPPK Kementerian Agama di seluruh Indonesia akan mengikuti seleksi sejak 17 Maret hingga 9 April 2023 untuk memperebutkan 49.549 formasi yang tersedia. ANTARA/ Irwansyah Putra
Daftar Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi PPPK 2024

Hasil seleksi administrasi PPPK 2024 mulai diumumkan, bagaimana cara melihatnya? Ini daftar link pengumuman hasil seleksinya.


Terkini: Lokasi Proyek 3 Juta Rumah Prabowo Ada di Tangerang hingga Batang Jawa Tengah, Respons Kemenkeu soal Ramai Opsi Bailout untuk Selamatkan Sritex

3 hari lalu

Warga tengah melintas di deretan rumah KPR Subsisdi di kawasan Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa 28 November 2023. Melansir daftar harga rumah subisidi dalam Keputusan Menteri PUPR, kenaikan harga rumah subsidi mencapai sekitar 7% hingga 8 % dari harga semula. Batas harga jual rumah ini dikelompokkan berdasarkan daerah. Kenaikan harga ini pun bervariasi dari awalnya sekitar Rp 150,5 juta sampai Rp219 juta menjadi Rp 162 juta sampai Rp234 juta. Tempo/Tony Hartawan
Terkini: Lokasi Proyek 3 Juta Rumah Prabowo Ada di Tangerang hingga Batang Jawa Tengah, Respons Kemenkeu soal Ramai Opsi Bailout untuk Selamatkan Sritex

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan rencananya untuk merealisasikan program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo.


Prabowo Minta Genjot IKN dalam 4 Tahun, Otorita: Kami Fokus untuk 2025 Dulu

3 hari lalu

Suasana bangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 30 Juli 2024. Kementerian PUPR menyatakan sebanyak 36 unit rumah tapak jabatan menteri telah terbangun dan 14 diantaranya telah dilengkapi perabotan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Prabowo Minta Genjot IKN dalam 4 Tahun, Otorita: Kami Fokus untuk 2025 Dulu

Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bimo Adi Nursanthyasto mengatakan akan fokus melanjutkan pembangunan IKN di tahun 2025.


BKN Imbau Peserta Lolos Seleksi CPNS 2024 Siapkan Dana Darurat, Kenapa?

3 hari lalu

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil saat pulang kerja, Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforms Birokrasi (PANRB) Abdullah Anwar Anas memastikan kepindahan ASN termasuk PNS, TNI, Polri ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebanyqak 6000 orang dan akan dimulai pada Juli 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
BKN Imbau Peserta Lolos Seleksi CPNS 2024 Siapkan Dana Darurat, Kenapa?

BKN menyarankan peserta lolos seleksi CPNS 2024 untuk menyiapkan dana darurat saat awal masa kerja. Berikut ini alasannya.


Apa Imbas dari Perubahan Nomenklatur di Kabinet Merah Putih?

4 hari lalu

Presiden Prabowo Subianto berfoto bersama dengan menteri Kabinet Merah Putih (KMP) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 21 Oktober 2024. Menteri KMP terdiri dari 53 orang menteri. Daftar itu terdiri dari tujuh kementerian koordinator, empat puluh satu kementerian, serta lima kepala lembaga. Sejumlah menteri di pemerintahan Presiden Jokowi kembali menjabat. TEMPO/Subekti.
Apa Imbas dari Perubahan Nomenklatur di Kabinet Merah Putih?

Perubahan nomenklatur di Kabinet Merah Putih memberikan dampak yang luas bagi sektor birokrasi.


Terkini: Prabowo Panggil Sri Mulyani dan Sejumlah Menteri Bahas Penyelamatan Sritex, Anggito Abimanyu Ternyata Di-booking Prabowo 6 Bulan sebelum Kabinet Terbentuk

5 hari lalu

Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet pertama di kantor presiden, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 23 Oktober 2024. TEMPO/Subekti
Terkini: Prabowo Panggil Sri Mulyani dan Sejumlah Menteri Bahas Penyelamatan Sritex, Anggito Abimanyu Ternyata Di-booking Prabowo 6 Bulan sebelum Kabinet Terbentuk

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri untuk membahas perkembangan industri tekstil dalam negeri.


Menteri Maruarar Sirait Berencana Gunakan Tanah Sitaan untuk Bangun Perumahan Rakyat

5 hari lalu

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait saat menyampaikan sambutan di acara Diskusi Program Tiga Juta Rumah yang diadakan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin, 28 Oktober 2024. TEMPO/Muhammad Rizki Yusrial
Menteri Maruarar Sirait Berencana Gunakan Tanah Sitaan untuk Bangun Perumahan Rakyat

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berencana menggunakan tanah sitaan dari koruptor untuk bangun perumahan rakyat.


Jalankan Instruksi Prabowo, Maruarar Sirait: Tidak Ada Perumahan Eksklusif di Program 3 Juta Rumah

5 hari lalu

Maruarar Sirait memberikan hormat saat dipanggil Presiden Prabowo Subianto dalam pengumuman jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024.  Maruarar Sirait terpilih sebagai Menteri Perumahan Rakyat dalam kabinet itu. ANTARA /Hafidz Mubarak A
Jalankan Instruksi Prabowo, Maruarar Sirait: Tidak Ada Perumahan Eksklusif di Program 3 Juta Rumah

Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Maruarar Sirait memastikan tidak ada perumahan ekslusif di program 3 juta rumah.


Maruarar Sirait Sebut Anggaran Program 3 Juta Rumah Minim

5 hari lalu

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait saat menyampaikan sambutan di acara Diskusi Program Tiga Juta Rumah yang diadakan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin, 28 Oktober 2024. TEMPO/Muhammad Rizki Yusrial
Maruarar Sirait Sebut Anggaran Program 3 Juta Rumah Minim

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan anggaran untuk program 3 juta rumah minim. Butuh kerja keras.