Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Faisal Basri Pernah Ingatkan Potensi Pembengkakan Biaya Pembangunan IKN

Reporter

Editor

Aisha Shaidra

image-gnews
Pengamat ekonomi Faisal Basri di kantor redaksi Tempo, Jakarta, 2017. Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) itu menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. TEMPO/Jati Mahatmaji
Pengamat ekonomi Faisal Basri di kantor redaksi Tempo, Jakarta, 2017. Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) itu menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. TEMPO/Jati Mahatmaji
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Semasa hidupnys, ekonom senior Faisal Basri dikenal lantang mengkritisi kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi. Megaproyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN pun tidak lepas dari perhatian pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) tersebut.

Suatu kali, Faisal Basri mengingatkan pemerintah ihwal potensi pembengkakan biaya pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Adapun pemerintah menganggarkan Rp 466 triliun untuk IKN, dengan porsi 20 persen pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan 80 persen dari non-APBN. "Minimal itu dua kali lipatnya. Bahkan, tiga kali karena hitungannya nggak benar," kata Faisal di Gedung Tempo, Senin, 4 Maret 2024.

Faisal menyampaikan hal tersebut bukan tanpa alasan. Ekonom Universitas Indonesia ini menuturkan, anggaran untuk IKN tidak bisa hanya dihitung dari rencana pembangunan infrastruktur. Ada anggaran lain yang mesti disiapkan, misalnya untuk mitigasi bencana. "Ingat, di sana itu banyak sumur gas dangkal. Jika suatu saat muncul api, bisa diselesaikan. Tapi teknologinya mahal," ujar Faisal. "Itu belum dihitung."

Sebelumnya, potensi gas dangkal di IKN memang ditemukan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Badan Geologi, Kementerian ESDM periode saat itu, Rita Susilawati, mengatakan gas ditemukan saat tim mengecek kondisi bawah permukaan di IKN.

Potensi gas dangkal ini juga sudah pernah diungkap dalam diskusi kebencanaan terkait IKN pada 14 Agustus 2020 yang dipublikasikan di laman resmi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda Kalimantan Timur. Bappeda mencatat gas diidentifikasi menggunakan data sumur Tengin-1, Semoi-1, Belonak-1, dan Loa Haur-1.

Efek negatifnya adalah apabila pada suatu saat beban di permukaan bertambah dengan bertambahnya bangunan, dikhawatirkan terjadi keretakan yang dapat menyebabkan munculnya gas ke permukaan dengan tekanan yang tinggi. Efek positifnya adalah keterdapatan gas ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan energi lokal.

Pada sumur Tengin-1 (lokasi IKN) kemunculan gas tergolong tinggi, dengan kandungan antara 3.000 hingga 5.000 unit. Kandungan gas digolongkan sebagai gas dangkal jika muncul di kedalaman 0 sampai 1000 meter. "Dilihat dari posisi keberadaan gas dangkal di kedalaman pada sumur Tengin-1 bisa dikatakan masih aman untuk pembangunan kota dengan high density," demikian tertulis di laman resmi tersebut.

Kondisinya akan seperti Balikpapan yang juga merupakan kota besar yang berada di atas reservoir gas dengan akumulasi yang besar. "Namun, akumulasi gas yang cukup besar sebaiknya tetap diwaspadai, terutama di area-area yang memiliki zona lemah yang bisa menjadi jalur migrasi gas ke permukaan," demikian keterangan lanjutannya.

Rita kemudian menjelaskan bahwa temuan gas tersebut diperoleh dari serangkaian kajian yang dilakukan tim di lokasi IKN pada 2020. Dalam paparannya, Rita mencatat keberadaan gas di bawah kedalaman 1000 meter ditemukan dari beberapa sumut yang ada di lokasi IKN yaitu Tengin-1, Semoi-1, Belonak-1, dan Loa Haur-1.

Pada sumut Tengin-1, gas ditemukan dengan jumlah yang signifikan dengan kandungan antara 3.000 hingga 5.000 unit. Gas terdeteksi pada beberapa interval di kedalaman 398 meter hingga 1.734,5 meter pada unit batuan N2-N6. "Keterdapatan gas di kedalaman kurang dari 1.000 meter ini menunjukkan adanya potensi kemunculan gas dangkal di area calon ibu kota negara," kata dia.

Rita mencatat keberadaan gas dangkal tersebut dapat menimbulkan potensi bencana pada kegiatan masyarakat dan pengembangan konstruksi sipil. Gas dapat muncul ke permukaan melalui zona-zona pada daerah patahan atau pada lensa-lensa batupasir di puncak antiklin.

Fajar Pebrianto berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Kilas Balik Mahfud Md Menunjuk Faisal Basri sebagai Tenaga Ahli Satgas TPPU

 

 

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rektor Paramadina Kritik Kebijakan Ekonomi Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Ngawur

2 jam lalu

Presiden Jokowi berfoto dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Stasiun Keret Cepat Halim, Jakarta Timur, sebelum berangkat menuju Stasiun Padalarang, Jawa Barat, Rabu, 13 September 2023. Foto: Agus Suparto
Rektor Paramadina Kritik Kebijakan Ekonomi Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Ngawur

Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini kritik kebijakan ekonomi Presiden Jokowi. Pembangunan infrastruktur dinilai ngawur.


Indonesia Terjerat Utang Luar Negeri, Rektor Paramadina: Akibat Kebijakan Jokowi, sudah Diperingatkan Faisal Basri

2 jam lalu

Didik J. Rachbini. TEMPO/Gunawan Wicaksono
Indonesia Terjerat Utang Luar Negeri, Rektor Paramadina: Akibat Kebijakan Jokowi, sudah Diperingatkan Faisal Basri

Rektor Universitas Paramadina menyampaikan masalah utang luar negeri akibat kebijakan Presiden Jokowi.


Ingin Banget Berkunjung ke IKN? Daftar Dulu Melalui Aplikasi IKNOW

3 jam lalu

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) membuka Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa Nusantara untuk umum. Masyarakat yang hendak berkunjung harus lebih dulu mendaftarkan diri melalui aplikasi IKNOW. Foto: Dok. Humas Otorita IKN.
Ingin Banget Berkunjung ke IKN? Daftar Dulu Melalui Aplikasi IKNOW

Mulai Senin, 16 September 2024, masyarakat dapat berkunjung ke IKN. Namun, harus mendaftar terlebih dahulu melalui aplikasi IKNOW.


Warga Berau dan Daerah Lain di Kaltim Dikejutkan Gempa Darat M5,5: Terasa Banget

13 jam lalu

Ilustrasi gempa. REUTERS
Warga Berau dan Daerah Lain di Kaltim Dikejutkan Gempa Darat M5,5: Terasa Banget

Belum ada konfirmasi dari BMKG atas info guncangan gempa Berau yang sampai juga ke kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).


Selain Aguan dengan Swissotel Nusantara, Ini Daftar Konglomerat yang Bangun Hotel di IKN

17 jam lalu

Konglomerat pendukung IKN Nusantara antara lain Aguan, Prajogo Pangestu, Boy Thaher bertemu sesuai unggahan di Instagram politisi Maruarar Sirat, 7 Desember 2023. Foto: IG @maruararsirait
Selain Aguan dengan Swissotel Nusantara, Ini Daftar Konglomerat yang Bangun Hotel di IKN

Jokowi sempat ragu Hotel Swissotel Nusantara milik Aguan di IKN akan selesai September ini. Ini deretan pengusaha bangun hotel di IKN selain Aguan.


Selain Hotel Swissotel Nusantara di IKN, Berikut Sederet Usaha dan Bisnis Milik Aguan

18 jam lalu

Chairman Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan, berjalan keluar ruang tunggu seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 27 Juni 2016. Aguan diperiksa dalam kasus pembahasan Raperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi DKI Jakarta tahun 2015-2035. ANTARA/M Agung Rajasa
Selain Hotel Swissotel Nusantara di IKN, Berikut Sederet Usaha dan Bisnis Milik Aguan

Sugianto Kusuma alias Aguan pimpinan konsorsium Nusantara merampungkan pembangunan Swissotel Nusantara di IKN. Apa saja usaha yang digeluti Aguan?


Jokowi Resmikan Hotel Swissotel Nusantara Milik Konsorsium Pimpinan Aguan di IKN, Begini Proses Pembangunannya

18 jam lalu

Presiden Jokowi meresmikan Hotel Nusantara Swissotel dan melakukan peletakan batu pertama Nusantara Mall Duty Free di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat, 13 September 2024. ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga
Jokowi Resmikan Hotel Swissotel Nusantara Milik Konsorsium Pimpinan Aguan di IKN, Begini Proses Pembangunannya

Jokowi sempat ragu Hotel Swissotel Nusantara milik konsorsium pimpinan Aguan di IKN akan selesai September ini. Ini kilas balik pembangunan hotelnya.


Jokowi Tak akan Hadiri Pelantikan Anindya Bakrie sebagai Ketua Kadin Hari Ini

23 jam lalu

Presiden Jokowi memimpin sidang kabinet terakhir di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara atau IKN, Jumat, 13 September 2024. Tangkap Layar Youtube Sekretariat Presiden
Jokowi Tak akan Hadiri Pelantikan Anindya Bakrie sebagai Ketua Kadin Hari Ini

Deputi Protokol dan Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengonfirmasi Presiden Jokowi tidak akan menghadiri pelantikan Anindya Bakrie Ketua Umum Kadin.


Masyarakat Bisa Berkunjung ke Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa IKN, Kuota 300 Orang Sehari

23 jam lalu

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) membuka Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa Nusantara untuk umum. Masyarakat yang hendak berkunjung harus lebih dulu mendaftarkan diri melalui aplikasi IKNOW. Foto: Dok. Humas Otorita IKN.
Masyarakat Bisa Berkunjung ke Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa IKN, Kuota 300 Orang Sehari

Pembukaan Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa Nusantara IKN dilakukan agar masyarakat bisa melihat langsung perkembangan pembangunan ibu kota baru.


Jokowi Berkantor di IKN, Warga Terdampak Proyek Jalan Tol Tagih Ganti Rugi

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengendarai sepeda motor bersama influencer untuk meninjau progres pembangunan jalan tol Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur, pada Ahad, 28 Juli 2024. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi Berkantor di IKN, Warga Terdampak Proyek Jalan Tol Tagih Ganti Rugi

Warga terdampak proyek Ibu Kota Nusantara berharap Presiden Jokowi yang berkantor di IKN bisa segera memenuhi hak warga yang terdampak proyek IKN.