Jokowi Sebut Prabowo Sudah Tidak Sabar untuk Berkantor di IKN

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi mengatakan presiden terpilih Prabowo Subianto ingin mempercepat pembangunan IKN atau  Ibu Kota Nusantara, sehingga bisa selesai dalam waktu 4–6 tahun, tidak lagi 10-20 tahun seperti direncanakan.

“Saya sampaikan, pembangunan IKN mungkin bisa 10, 15 atau 20 tahun. Beliau menyampaikan, ‘Wah, kurang cepat itu, kalau bisa 4, 5, 6 tahun’,” ujar Jokowi setelah meresmikan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu.

Menurut Jokowi, Prabowo sudah tidak sabar untuk berkantor di IKN.

Lebih lanjut, terkait dengan percepatan pembangunan Gedung DPR, MPR, MA, dan MK, Jokowi mengatakan bahwa hal tersebut terserah kepada Prabowo setelah dilantik sebagai presiden pada20 Oktober 2024.

“Ya, itu terserah Presiden Prabowo setelah 20 Oktober. Terserah Beliau,” kata Jokowi.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menargetkan gedung DPR RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mulai dibangun pada 2024.

"Mudah-mudahan pada tahun 2024 siap mulai dibangun gedung DPR di IKN," ujar Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, dikutip dari Antara, di Jakarta, Rabu, 7 Juni 2023. 

Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR telah menetapkan pemenang sayembara untuk gedung DPR RI di IKN. "Untuk gedung DPR di IKN, kami sudah melakukan sayembara dan sudah terpilih yang terbaik dari sayembara tersebut," kata Basuki Hadimuljono.

Sebelumnya, Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pasti akan diselesaikan.

Prabowo mengatakan meskipun rencana garis besar pembangunan IKN diproyeksikan selesai selama belasan tahun hingga beberapa puluh tahun, namun dirinya optimistis dalam 4-5 tahun pun IKN sudah bisa berfungsi dengan baik.

Menurut Prabowo, prioritas utama ialah pembangunan gedung-gedung penting seperti Gedung MPR/DPR, perumahan anggota, serta ruang kantor untuk yudikatif, termasuk Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau itu sudah selesai, sebetulnya secara substansi ibu kota pemerintah sudah bisa beroperasi di sini. Jadi, kita tidak perlu tunggu yang lain-lain. Saya kira yang lain-lain itu akan menyusul," ucapnya.

Selain itu, Prabowo juga menyoroti pentingnya kesiapan menghadapi potensi bencana, terutama kebakaran hutan, mengingat konsep IKN sebagai "forest city".

Ia menekankan perlunya teknologi canggih untuk pemantauan dan penambahan tim pemadam kebakaran.

"Tidak boleh ada sedikit pun peluang untuk mengancam Ibu Kota Negara," katanya.

Presiden Berkantor di Ibu Kota Negara

Presiden terpilih Prabowo ketika dicecar pertanyaan terkait dirinya kapan akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), mengatakan bahwa seorang Presiden harus ada di ibu kota. "Kalau ibu kota, ya Presiden ada di ibu kota," kata Prabowo di IKN, Senin, 12 Agustus 2024.

Prabowo pun optimis pemerintah mampu memenuhi harapan publik terhadap manfaat pemindahan ibu kota negara dari Jakarta menuju IKN. "Saya kira kalau kita lihat, optimis ya, dan nanti akan kelihatan betapa manfaat daripada pemindahan ini walaupun nanti tentunya banyak yang masih harus kita kerjakan," ujarnya.

Meskipun begitu, Prabowo mengaku bahwa fungsi IKN sebagai kawasan ibu kota negara baru bisa berjalan optimal paling cepat tiga tahun mendatang. "Walaupun kita sadar pembangunan ibu kota itu bukan pekerjaan yang sebentar, pekerjaan yang lama dan berat, tapi saya percaya dalam 3, 4, 5 tahun fungsi daripada ibu kota ini sudah bisa berjalan."

Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN akan ditandai dengan keluarnya Keputusan Presiden tentang Pemindahan Ibu Kota.

Presiden Joko Widodo belum siap mengalihkan ibu kota dari Jakarta ke IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Ia mengatakan surat keputusan presiden (Keppres) pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara harus melihat kesiapan di lapangan.

Jokowi menyebut pemindahan ibu kota bukan urusan administrasi saja melalui keppres. Tetapi proses pembangunan di lapangan. “Harus dilihat, kesiapan perpindahan ini. Pindah rumah saja kan kita itu wah aduh ribetnya, ini pindah ibu kota. Jangan menggampangkan,” katanya di IKN pada Senin, 12 Agustus 2024, dikutip dari video yang diterima Tempo.

Gubernur Jakarta 2012-2014 itu mengatakan, pemerintah sudah memulai pembangunan di kawasan inti untuk pemerintahan IKN. Ini, kata Jokowi, menunjukkan kuatnya keinginan untuk menyelesaikan pengembangan yang berkaitan baik dengan pemerintahan termasuk Istana Presiden.

Meski begitu, pemerintah tetap akan memindahkan ASN ke IKN pada Oktober mendatang, menunggu apartemen untuk mereka siap.

Presiden Jokowi sendiri sejak pertengahan Juli lalu, sudah dua kali berkantor di IKN.

Pilihan Editor Koalisi Masyarakat Sipil Desak Informasi Publik Ungkap Fakta Dugaan Impor Produk Israel ke Indonesia