TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyebutkan hal urgen dan mendesak di kementerian yang harus diatasi melalui penunjukkan Lotharia Latif sebagai Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Dia mantan Kepala Kepolisian Daerah Maluku.
Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto, mengatakan Lotharia pernah bertugas sebagai Kapolda di wilayah pengelolaan perikanan atau WPP strategis, seperti di Kota Tual, Maluku. Kota Tual dan kepulauan itu disebut akan dijadikan lokasi modeling penangkapan ikan terukur (PIT).
"PIT kan trial di Tual," kata Doni saat dihubungi melalui aplikasi perpesanan, Jumat, 9 Agustus 2024. Selain itu, Lotharia dianggap sebagai orang yang lama bertugas di Maluku dengan potensi sumber daya laut perikanan seperti ikan tuna.
"Timur Indonesia kan banyak ikan-ikan bernilai tinggi, misalnya Tuna," ucap dia. Penjelasan lain yang disampaikan perihal penunjukkan Lotharia karena dirinya seorang anggota kepolisian. Secara organisasi, kata dia, dibutuhkan tenaga dari kepolisian mengeksekusi rencana strategis di sektor kelautan dan perikanan. Khususnya perikanan tangkap dengan implementasi PIT.
Harapan KKP, Lotharia dapat mengawal berbagai kebijakan strategis kementerian yang dipimpin Wahyu Sakti Trenggono itu. "Harapannya, pengalaman selama beliau berkarir di kepolisian dapat membantu KKP mengawal kebijakan-kebijakan strategis, termasuk terkait implementasi Penangkapan Ikan Terukur," ujar Doni. Dia diklaim sebagai sosok yang memahami perihal nelayan karena lama bertugas di Korps Kepolisian Air dan Udara (Polairud).
Pelaksana tugas Dirjen Perikanan Tangkap TB Haeru Rahayu, mengatakan implementasi modeling bertujuan menghubungkan sektor hulu (penangkapan) dengan hilir (pengolahan dan pemasaran). Mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi penangkapan ikan, menjaga mutu ikan hasil tangkapan, memperkuat hilirisasi produk, dan memberikan multiplier effect bagi ekonomi lokal.
Menurut Haeru, penerapan modeling PIT, diproyeksikan menambah produksi tangkapan dengan estimasi mencapai 4.578 ton per bulan, dengan nilai transaksi sebesar Rp 48,4 miliar. "Penyerapan tenaga kerja yang diutamakan untuk masyarakat lokal," ujar dia, dalam keterangan tertulis hari ini.
Pilihan Editor: Jokowi jadi Inspektur, Petugas Upacara 17 Agustus Bakal Glamping di IKN
