Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Zulhas Lepas Ekspor Produk Turunan Kelapa Senilai Rp25,3 Miliar dari Lampung

image-gnews
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta Pusat, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta Pusat, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melepas ekspor produk turunan kelapa di Lampung Selatan, Lampung pada Sabtu, 3 Agustus 2024. Adapun total ekspor senilai US$1,5 juta atau setara Rp25,3 miliar. 

Produk yang diekspor tersebut merupakan hasil produksi PT Sari Segar Husada (Sungai Budi Group) untuk periode Agustus 2024. Negara tujuan ekspor antara lain ke Australia, Cina, Belanda, dan Tanzania. "Nantinya, pelaku usaha yang usahanya semakin maju akan menyerap lebih banyak tenaga kerja dan membayar pajak lebih besar," kata Zulhas dalam keterangan tertulis pada Sabtu. 

Zulhas mengatakan Indonesia punya potensi luar biasa untuk produk kelapa dan dapat dimaksimalkan lebih jauh lagi. Menurut dia, Indonesia akan menjadi eksportir kelapa terbesar di dunia jika dikelola lebih serius.

"Saya hari ini bahagia dan bangga karena akan melepas ekspor produk olahan kelapa. Jika potensi ekspor kelapa dikelola lebih serius, ekspor kelapa Indonesia akan lebih besar lagi," katanya.

Ia menyebut Indonesia perlu memanfaatkan riset untuk memaksimalkan potensi komoditas-komoditas hortikultura. Beberapa komoditas yang dia maksud seperti kelapa, cokelat, kopi, lada, dan cengkeh. Melalui riset, kata dia, akan dihasilkan bibit unggul. Setelah itu, klaster wilayah untuk memaksimalkan kualitas komoditas pun dapat dibentuk. 

"Komoditas-komoditas ini bisa menghasilkan devisa besar jika diurus dengan baik dan dibuat klaster. Nanti saya mengusulkan perlu ada lembaga riset yang menghasilkan bibit unggul dan dibagi klaster, misalnya Lampung yang cocok untuk kelapa," ujarnya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia melanjutkan, bibit unggul hasil penelitian akan dibagikan kepada petani. Selain itu, petani mendapat pelatihan untuk mengelola kelapa agar lebih maksimal. "Selanjutnya, petani diberi pelatihan menanam, memetik, serta mengolah tanaman agar menghasilkan produk unggulan yang luar biasa," katanya.

Indonesia merupakan produsen kelapa terbesar kedua di dunia setelah Filipina. Saat ini, Indonesia memiliki wilayah perkebunan kelapa seluas 3,3 juta hektare dengan kapasitas produksi mencapai 2,8 juta ton per tahun. 

Pada Januari hingga Mei 2024, ekspor produk kelapa Indonesia tercatat mencapai US$564,38 juta. Nilai ini naik 4,45 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023. Adapun negara-negara tujuan ekspor utama produk kelapa Indonesia adalah Cina dengan pangsa sebesar 17,62 persen. Kemudian, ke Malaysia dengan pangsa pasar 16,18 persen, Belanda 11,3 persen, Amerika Serikat (8,57 persen, serta Sri Lanka 6,5 persen.

Pilihan EditorMoeldoko Minta Kemendag Kebut Tata Kelola Niaga Kratom: Jangan Sampai Ada yang Di-reject

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dahulu Pernah Pelihara Berbagai Jenis Burung Dilindungi, Zulhas Ungkap Peliharaannya Kini Sisa 3 Ekor

10 jam lalu

Kunjungan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ke Sentra Rendang Asese, Kota Padang, Minggu, 7 Juli 2024. Saat kunjungan tersebut Zulkifli Hasan juga melakukan dialog dengan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). TEMPO/Fachri Hamzah.
Dahulu Pernah Pelihara Berbagai Jenis Burung Dilindungi, Zulhas Ungkap Peliharaannya Kini Sisa 3 Ekor

Zulhas mengungkapkan kondisi terkini satwa perliharaannya yang ada di vila Farras Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.


Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut setelah 20 Tahun Dilarang, Walhi: Kedaulatan Indonesia Sedang Dijual

1 hari lalu

Ilustrasi pasir laut. Shutterstock
Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut setelah 20 Tahun Dilarang, Walhi: Kedaulatan Indonesia Sedang Dijual

Manajer Walhi, Parid Ridwanuddin mengatakan ekspor pasir laut yang dilakukan pemerintah sama saja dengan menjual kedaulatan Indonesia kepada negara lain.


Pemburu Disinyalir Sebagai Penyebab Kebakaran di Taman Nasional Way Kambas

1 hari lalu

Polisi Hutan berpose di Taman Nasional Way Kambas, Lampung, 3 Desember 2015. Mereka menjaga kawasan taman nasional dari gangguan para pemburu liar dan mengamankan satwa liar yang berada di daerah tersebut saat keluar dari area taman nasional. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Pemburu Disinyalir Sebagai Penyebab Kebakaran di Taman Nasional Way Kambas

Aparat menduga kebakaran di Taman Nasional Way Kambas adalah ulah pemburu.


Pemerintah Jokowi Kembali Buka Keran Ekspor Pasir Laut, Walhi: Ngebet Nyari Duit

1 hari lalu

Ilustrasi pasir laut. Shutterstock
Pemerintah Jokowi Kembali Buka Keran Ekspor Pasir Laut, Walhi: Ngebet Nyari Duit

Pemerintah kembali membuka keran ekspor pasir laut, Walhi mengatakan bahwa Pemerintah hanya ingin mencari keuntungan secara jangka pendek.


Menteri Jokowi Buka Keran Ekspor Pasir Laut di Sisa Sebulan Masa Pemerintahan, Ekonom: Mencurigakan

1 hari lalu

Ilustrasi pasir laut. Shutterstock
Menteri Jokowi Buka Keran Ekspor Pasir Laut di Sisa Sebulan Masa Pemerintahan, Ekonom: Mencurigakan

Ekonom Core Mohammad Faisal, mempertanyakan penerbitan aturan kontroversial di sisa satu bulan pemerintahan Presiden Jokowi.


PLN Beri Pelatihan Ekspor Untuk UMKM

2 hari lalu

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, PT PLN Persero. Dok. PLN
PLN Beri Pelatihan Ekspor Untuk UMKM

PT PLN (Persero) memberikan pelatihan ekspor kepada 107 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).


Bongsornya Kabinet Prabowo-Gibran: Revisi UU Kementerian Negara Hingga Bebani APBN

2 hari lalu

Baleg DPR dan pemerintah menyepakati jumlah kementerian di kabinet tak dibatasi.
Bongsornya Kabinet Prabowo-Gibran: Revisi UU Kementerian Negara Hingga Bebani APBN

Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas membenarkan ketika ditanya mengenai isu jumlah menteri di kabinet Prabowo akan menjadi 44 orang.


Terkini: Gurita Bisnis MNC Digital Entertainment Milik Hary Tanoe, Bos Indodax Sebut Serangan Sistem Keamanan Perusahaan Diduga Terafiliasi dengan Korea Utara

2 hari lalu

Ketua Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo hadir untuk melakukan pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Senin, 1 Agustus 2022. KPU mulai membuka pendaftaran partai politik calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 1 hingga 14 Agustus 2022. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Terkini: Gurita Bisnis MNC Digital Entertainment Milik Hary Tanoe, Bos Indodax Sebut Serangan Sistem Keamanan Perusahaan Diduga Terafiliasi dengan Korea Utara

Setelah mengakuisi PT Tripar Multivision Tbk, PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) milik Hary Tanoe memperkuat portofolionya di industri hiburan.


KKP Utarakan Alasan Keran Ekspor Pasir Laut Dibuka

2 hari lalu

Ilustrasi pasir laut. Shutterstock
KKP Utarakan Alasan Keran Ekspor Pasir Laut Dibuka

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengatakan alasan izin ekspor pasir laut kembali dibuka. KKP menyebutkan bahwa izin ekspor itu kembali dibuka setelah pasir laut Indonesia terpenuhi.


Ekonom Nilai Penerbitan Izin Ekspor Pasir Laut di Sisa Pemerintahan Jokowi Penuh Misteri

3 hari lalu

Akademikus, pegiat lingkungan, serta para nelayan memprotes PP Nomor 26 Tahun 2023 karena membuka kembali keran ekspor pasir laut yang ditutup sejak 2003.
Ekonom Nilai Penerbitan Izin Ekspor Pasir Laut di Sisa Pemerintahan Jokowi Penuh Misteri

Penerbitan izin ekspor pasir laut di sisa masa bakti Jokowi bisa dibaca sebagai upaya pemerintah tidak lagi peduli pada prinsip good governance.