Proyek Jangka Panjang, Masih Seret Pendanaan
Menilik timeline perencanaan IKN, pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu dilaksanakan dalam 5 tahap hingga 2045. Pembangunan disinyalir membutuhkan anggaran Rp 466 triliun. Pemerintah mengalokasikannya dari APBN sebesar 20 persen atau sekitar Rp 90 triliun, sedangkan sisanya bakal mengandalkan investor.
Pemerintah sudah mengucurkan APBN senilai Rp 72,5 triliun untuk IKN sejak 2022 hingga 31 Mei 2024. Sementara, investasi yang dibukukan dari enam kali tahap groundbreaking baru mencapai Rp 51,3 triliun.
Berulang kali Jokowi bilang berinvestasi di IKN sama dengan membeli masa depan. Namun, investor tidak kunjung bertambah. Apalagi investor asing yang masih nihil sampai sekarang.
Beberapa waktu lalu Jokowi mengatakan bakal ada investasi besar dari perusahaan properti Uni Emirat Arab (UAE), Emaar Properties. Nyatanya, sai melakukan kunjungan kenegaraan di UAE pada 17 Juli 2024, Presiden sama sekali tidak membawa pulang investasi Emaar untuk IKN.
Jauh sebelumnya, penanaman modal asing dari perusahaan multinasional Softbank yang digadang-gadang masuk juga ternyata batal. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut investasi dari Jepang itu batal lantaran proposal yang ditawarkan hanya menguntungkan Softbank secara sepihak. "Contoh nih ya, dia mau bangun, IRR (internal rate of return/pengembalian modal) ditentukan sendiri, nanti pemerintah tinggal sewa ke dia,” ujar Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu, 14 Desember 2022. Menurut Bahlil hal itu tak adil. “Kita mencari model investasi yang fair. Artinya, investornya hidup, tapi negara juga jangan dibuat berat.”
Namun ekonom dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, pernah mengatakan batalnya investasi Softbank kadung merusak reputasi IKN di mata investor asing. “Softbank mundur, investor lain jadi batal tertarik,” ujarnya.
Seretnya investasi asing masuk IKN juga disinyalir karena situasi internal yang morat-marit. Salah satunya, ihwal pengunduran diri Kepala Otorita Bambang Susantono dan wakilnya, Dhony Rahajoe pada awal Juni lalu. Keduanya kemudian digantikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sebagai Plt wakilnya.
Dari sudut pandang ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, mundurnya Bambang dan Dhony dari kursi pimpinan Otorita IKN itu menjadi sinyal negatif pembangunan IKN. Ia menyebut pergantian kepemimpinan ini membuat investor semakin ragu untuk masuk ke proyek ibu kota baru.
“Ini sinyal buruk bagi kepastian berusaha karena menunjukkan ada masalah yang membuat Kepala Otorita IKN mundur. Apakah ada tekanan atau karena tahu bahwa sedang menjalankan penugasan yang sangat berat dan tidak mungkin dilakukan," ujar Bhima.
Potret area pembangunan Bandara VVIP di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Sabtu, 27 Juli 2024. Dokumen Istimewa.
Di tengah seretnya pendanaan investor untuk IKN, Jokowi kemudian menerbitkan Perpres Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN untuk menarik investasi. Beleid ini, salah satunya mengatur jangka waktu pemberian hak guna bangunan (HGB) di atas hak pengelolaan lahan hingga 180 tahun dan hak guna usaha (HGU) hingga 190 tahun.
Pepres itu kemudian dikritisi anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama, yang menilai regulasi tersebut tidak menjamin investasi masuk. Musababnya, investor ogah menanam modal di IKN lantaran karakteristinya investasinya infrastruktur publik, sedangkan publiknya belum ada. "Padahal perhitungan investasi baru menguntungkan jika minimal ada 5 juta penduduk dalam 10 tahun," kata Suryadi melalui keterangan tertulis, Jumat, 12 Juli 2024.
Kepercayaan investor terhadap pembangunan IKN, kata Suryadi, juga dipatahkan sendiri oleh Jokowi. Sebab, ia tak kunjung menerbitkan keputusan presiden (Keppres) tentang pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara. Karena itu, ia mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi.
Sementara itu, ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan pemerintah mesti berhasil menggelar upacara 17 Agustus di IKN bila ingin mendapatkan kepercayaan investor. Pemerintah mesti bisa menjawab tantangan keterbatasan pembangunan IKN yang saat ini. Sebab, acara kenegaraan itu akan menjadi momen krusial yang akan diawasi oleh komunitas bisnis dan investor untuk menilai prospek masa depan IKN. “Kalau gagal, jadi peringatan ada masalah mendasar yang belum selesai. Walhasil, kepercayaan investor menurun,” kata dia. Upacara 17 Agustus di IKN menurutnya adalah ujian penting untuk mewujudkan bahwa IKN. “Bukan sekadar janji tapi kenyataan yang diwujudkan.”
