TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan tetap melanjutkan pembangunan mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo, menyebut hal ini bukan hanya karena komitmen politik, melainkan pembangunan IKN sudah menjadi perintah undang-undang (UU).
Selama UU tetap berlaku, kata dia, berarti itu perintah yang harus dijalankan. Dia menjelaskan, seluruh program pembangunan akan bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Semua program pembangunan, baik makan bergizi, IKN, swasembada pangan dan energi, penyediaan rumah sakit berkualitas dan sebagainya tentu akan menjadi beban belanja APBN," kata Dradjad saat dihubungi Tempo pada Ahad, 14 Juli 2024.
Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan berakhir Oktober 2024. Sementara itu, pemerintahannya masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Misalnya warisan utang pemerintah jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp 800,33 triliun.
Selain itu, proyek IKN juga masih diselimuti ketidakpastian. Progres infrastruktur IKN yang membuat rencana Presiden Jokowi untuk berkantor di IKN mundur, hingga upacara HUT Kemerdekaan RI yang tidak sepenuhnya akan berlangsung di IKN.
Melanjutkan pembangunan IKN ini, kata Dradjad, menjadi satu dari 17 program prioritas Prabowo-Gibran. Seluruh program yang telah dijanjikan Prabowo-Gibran ini akan dijalankan secara bertahap, sesuai kapasitas ruang fiskal yang ada.
Di sisi lain, ruang fiskal akan terus diperbesar melalui peningkatan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB). "Jadi, kuncinya memang penerimaan negara. Jika hal ini beres, urusan yang lain lebih leluasa ditanganinya."
Salah satu program Prabowo-Gibran adalah mendirikan Badan Penerimaan Negara. Badan ini ditargetkan mampu meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB mencapai 23 persen. Mengingat sebagian pembangunan ekonomi perlu dibiayai sebagian dari anggaran pemerintah, sehingga anggaran pemerintah perlu ditingkatkan dari sisi PNBP.
Pemerintahan Prabowo-Gibran juga menyoroti kinerja APBN semester I 2024 yang melemah. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di hadapan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) di Senayan pada Senin, 8 Juli 2024. APBN sudah defisit Rp 77,3 triliun atau setara dengan 0,34 persen dari PDB.
Kemudian, pendapatan negara per Juni 2024 tercatat sebesar Rp 1.320,7 triliun atau turun 6,2 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. "Itu adalah 47,1 persen dari target tahun ini Rp 2.802,3 triliun. Pendapatan negara semester I ini dibandingkan semester I tahun lalu yang Rp 1.407,9 triliun, berarti mengalami penurunan 6,2 persen," tutur Sri Mulyani dalam rapat.
Berdasarkan data yang dia paparkan, penerimaan pendapatan negara dari pajak turun paling dalam, yakni 7,9 persen dibandingkan tahun lalu. Penerimaan pajak semester I 2024 hanya Rp 893,8 triliun, sedangkan semester I 2023 sebesar Rp 970,2 triliun.
Pendapatan negara dari sisi kepabeanan dan cukai hingga Juni 2024 tercatat sebesar Rp 134,2 triliun. Angka ini turun 0,9 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023, yakni sebesar Rp 135,4 triliun.
Di samping itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga turun sebesar 4,5 persen. Pada semester I 2024, realisasi PNBP tercatat Rp 288,4 triliun, sedangkan pada periode yang sama tahun 2023 mencapai Rp 302,1 triliun. "Seluruh komponen penerimaan perpajakan dan PNBP, semuanya mengalami kontraksi."
Namun di sisi lain, realisasi belanja negara per semester I 2024 mencapai Rp 1.398 triliun. Belanja negara naik 11,3 persen dibandingkan semester I 2023 yang hanya Rp 1.255,7 triliun atau 40,3 persen dari total anggaran.
Data-data tersebut, kata Dradjad menjadi peringatan dini bagi pemerintahan baru. "Apalagi dengan melesetnya kinerja APBN 2024, itu adalah peringatan dini bagi pemerintahan Presiden Prabowo, yaitu peringatan akan semakin beratnya tekanan fiskal," tuturnya.
Dia menyebut, tekanan tersebut harus dilawan melalui terobosan penerimaan negara agar tidak mengganggu stabilitas fiskal dan ekonomi makro pada tahun 2025. Terobosan itu harus terjadi pada dua sumber penerimaan, baik sistemik maupun ad hoc. "Keduanya berlaku pada pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh), PNBP, bea dan cukai."
Sejak tahun 2022 hingga 2023, Presiden Jokowi telah mengucurkan Rp 32,5 triliun anggaran negara untuk membangun IKN. Jokowi kembali mengalokasikan belanja senilai Rp 39,8 triliun pada tahun ini. Dengan demikian, anggaran negara yang telah mengalir untuk pembangunan IKN sebesar Rp 71,8 triliun.
ANNISA FEBIOLA | MAJALAH TEMPO
Pilihan Editor: Sebulan hanya 8 Hari Cuaca Cerah di IKN, Menhub Instruksikan Peningkatan Modifikasi Cuaca untuk Genjot Pembangunan Bandara
