TEMPO.CO, Jakarta - Wacana soal pembatasan BBM bersubsidi yang akan dilaksanakan mulai 17 Agustus nanti menorehkan banyak perdebatan. Di kalangan menteri sendiri masih banyak yang belum bisa memastikan.
Sedangkan hal berbeda diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarves) Luhut Pandjaitan telah berharap pembelian BBM subsidi bakal dibatasi mulai 17 Agustus 2024. Luhut menyebutkan jika pemerintah saat ini sedang melakukan efisiensi untuk meningkatkan penerimaan negara. Salah satunya adalah dengan mengatur penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran.
Melalui akun Instagram pada Selasa, 9 Juli 2024, Luhut saat itu tengah membahas isu penggunaan bensin yang berkontribusi pada defisit APBN 2024. Dirinya mengatakan bahwa Pertamina sudah menyiapkan aturan soal pemberian subsidi yang tidak tepat itu. “Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi. Kita hitung di situ," kata Luhut.
Faktanya soal pembatasan ini tak semua menteri satu membenarkan kemungkinan dimulainya nanti pada tanggal 17 Agustus. Setelah pernyataan Luhut soal pembatasan subsidi BBM ini beberapa Menteri ditengarai membantah jika BBM utamanya Pertalite akan mulai digantikan. Hal ini juga disampaikan oleh beberapa Menteri. Berikut kata para Menteri soal pembatasan BBM ini:
1. Erick Thohir
Menteri BUMN Erick Thohir ketika ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 10 Juli lalu, mengungkapkan jika dirinya menginginkan hal yang sama seperti Luhut, yaitu agar BBM bersubsidi tepat sasaran digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan dan sudah mampu. Namun, Erick Thohir menjelaskan Kementerian BUMN bukan kementerian yang membuat kebijakan.
“Perpres 191 kita masih nunggu belum turun,” kata Erick Thohir. Perpres 191 tahun 2014 merupakan peraturan tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
2. Arifin Tasrif
Salah satu menteri yang menyampaikan hal yang berbeda ada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif. Dikutio dari Antara dirinya menyatakan bahwa belum ada pembatasan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus 2024.
"Nggak ada batasan di 17 Agustus, masih belum (ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi) ini kok," kata Arifin di Jakarta, Jumat, 12 Juli 2024.
Dirinya menanggapi pernyataan Luhut soal pembatasan subsidi BBM dengan mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih mencari data akurat mengenai siapa saja yang sebenarnya kendaraan yang berhak menerima, sehingga jika kebijakan itu diterapkan maka benar-benar tepat sasaran. Menurutnya pemerintah juga masih dalam proses merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.
"Kita lagi mempertajam dulu, mempertajam dulu datanya. Nggak ada yang berubah, nggak ada yang naik. Kita lagi mempertajam dulu ininya (datanya), kita mempertajam dulu datanya. Kita kan mau tepat sasaran, (jadi) kita perdalam lagi (datanya)," tegas Arifin.
Arifin kemudian menjelaskan lebih lanjut jika regulasi pembatasan nantinya akan diatur dan diterbitkan melalui peraturan menteri (Permen). Pada Permen ini bakal diatur terkait jenis kendaraan yang bisa menggunakan BBM subsidi.
3. Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi belum memberikan putusan mengenai pembatasan bahan bakar minyak (BBM). Airlangga mengatakan pemerintah akan membahas wacana itu lebih lanjut. Dirinya juga menyampaikan jika belum ada rapat soal pembatasan subsidi ini
“Tentu ada perhitungan dan konsekuensi fiskal juga ada,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024.
Selain para menteri, Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno juga memberikan pendapatnya. Dirinya menyatakan setuju mengenai kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus mendatang. Dirinya meminta untuk penerapan ini agar dikomunikasikan kepada masyarakat luas. Jangan sampai masyarakat resah soal pembatasan ini dan malahan tidak tepat sasaran.
"Perlu dikomunikasikan dengan baik. Jangan sampai masyarakat resah karena seakan-akan subsidi dibatasi, termasuk untuk mereka yang membutuhkan dan berhak mendapatkan, seperti angkot, UMKM, ojek online," kata Eddy ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 11 Juli 2024.
Soal pembatasan BBM bersubsidi, Eddy setuju karena penyaluran BBM subsidi selama ini tidak tepat sasaran. Masih ada kalangan mampu yang membeli BBM bersubsidi. "80 persen pengguna Pertalite dan solar subsidi adalah masyarakat yang tidak berhak," ujar Eddy.
SAVINA RIZKY HAMIDA | MICHELLE GABRIELA MOMOLE| DANIEL A. FAJRI| ANTARA
Pilihan editor: Rencana Pembatasan BBM Bersubsidi, Ini 3 Perbedaan Pertalite dengan Pertamax Green 92
