Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Industri Tekstil Melemah, Kemenperin Adakan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri TPT

image-gnews
Pedagang tengah menata gulungan kain dalam toko di kawasan Cipadu, Tangerang, Banten, Kamis, 11 Januari 2024  Industri tekstil menghadapi sejumlah kendala yang berdampak pada kinerja pelaku usaha. Tempo/Tony Hartawan
Pedagang tengah menata gulungan kain dalam toko di kawasan Cipadu, Tangerang, Banten, Kamis, 11 Januari 2024 Industri tekstil menghadapi sejumlah kendala yang berdampak pada kinerja pelaku usaha. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Di tengah kondisi industri tekstil yang sedang terpukul, Kementerian Perindustruan (Kemenperin) lewat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) mengadakan pendidikan dan pelatihan kepada tenaga kerja industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Diklat ini merupakan respons terhadap Industri tekstil yang belakangan lesu. “Meskipun industri TPT sedang menghadapi tantangan, bukan berarti kita harus pesimis,” kata dia melalui keterangan tertulis, Kamis, 4 Juli 2024.

Kepala BPSDMI, Masrokhan, mengajak seluruh pelaku industri berkomitmen mengembangkan sumber daya industri yang unggul. Menurut dia, hal ini penting untuk menyambut bonus demografi. Pengembangan SDM itu dapat dilakukan dengan menyelenggarakan diklat-diklat bagi para tenaga kerja. “Bonus demografi ini harus dioptimalkan dengan baik, salah satunya dengan menyiapkan SDM yang terampil dan kompeten,” kata dia.

Masrokhan mencontohkan, Balai Diklat Industri (BDI) Jakarta di bawah BPSDMI telah menyelenggarakan diklat berkolaborasi dengan PT Globalindo Intimates, sebuah perusahaan pakaian dalam wanita. Melalui diklat ini, dia berharap para peserta dapat menjadi tenaga kerja yang siap pakai dan mampu mengisi peluang kerja di industri TPT. “Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan produktivitas dan daya saing industri tersebut,” kata dia.

Industri TPT dalam negeri belakangan memang lesu ditandai dengan masifnya gelombang pemutusan hubungan lerja (PHK). Selain itu, satu per satu perusahaan diketahui gulung tikar akibat menurunnya pendapatan. Senjakala industri TPT ini antara lain disebabkan oleh banjir produk tekstil impor, terutama dari Cina.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk membendung banjir impor, pemerintah berencana memberlakukan Bea Masuk Anti-dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP). Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga menyebut akan mengenakan bea masuk produk impor dari Cina sebesar 200 persen.

Pilihan editor: Kementerian Perdagangan Tak Akan Cabut Permendag Kebijakan Impor Tuntutan Buruh

HAN REVANDA PUTRA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rupiah Melemah Sektor Ekonomi Terancam, HIPMI Sarankan Pemerintah Lakukan Hal-hal Ini

1 hari lalu

Rupiah Melemah Sektor Ekonomi Terancam, HIPMI Sarankan Pemerintah Lakukan Hal-hal Ini

HIPMI menyebut melemahnya nilai tukar rupiah berdampak pada sejumlah sektor ekonomi di Indonesia. Sektor industri terkena imbas.


Hippindo Minta Pembatasan Impor Ditujukan kepada Impor Ilegal

1 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kedua kanan) menunjukan barang bukti busbar tembaga ilegal asal Tiongkok yang akan dimusnahkan di kawasan industri Keroncong, Tangerang, Banten, Jumat 9 Juni 2023. Kementerian Perdagangan memusnahkan barang impor ilegal berupa busbar tembaga, hasil hutan, permen, bibit minyak wangi yang di impor dari Tiongkok dan Thailand senilai Rp13,3 miliar selama periode Januari hingga Mei 2023. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Hippindo Minta Pembatasan Impor Ditujukan kepada Impor Ilegal

Hippindo meminta kebijakan pembatasan impor oleh pemerintah ditujukan kepada impor ilegal. Dinilai telah menganggu industri dalam negeri.


Terkini: Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025, Pendaftaran CPNS dan PPPK Dibuka Juli 2024

3 hari lalu

Ilustrasi rapat di DPR. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Terkini: Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025, Pendaftaran CPNS dan PPPK Dibuka Juli 2024

Banggar DPR menyetujui asumsi dasar ekonomi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025.


Kementerian Perdagangan Tak Akan Cabut Permendag Kebijakan Impor Tuntutan Buruh

3 hari lalu

Massa buruh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menggelar aksi demo di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Rabu 3 Juli 2024. Dalam aksinya massa buruh menyerukan penolakan PHK pada industri tektil dan jasa logistik. Selain itu buruh juga menyerukan dicabutnya Cabut Permendag No 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. TEMPO/Subekti.
Kementerian Perdagangan Tak Akan Cabut Permendag Kebijakan Impor Tuntutan Buruh

Pelaksana harian Direktur Impor Kementerian Perdagangan Iman Kustiaman menemui perwakilan buruh yang berunjuk rasa.


Ribuan Buruh Tekstil Kena PHK, Buruh: Menteri Perdagangan Harus Bijak

4 hari lalu

Massa buruh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menggelar aksi demo di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Rabu 3 Juli 2024. Dalam aksinya massa buruh menyerukan penolakan PHK pada industri tektil dan jasa logistik. Selain itu buruh juga menyerukan dicabutnya Cabut Permendag No 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. TEMPO/Subekti.
Ribuan Buruh Tekstil Kena PHK, Buruh: Menteri Perdagangan Harus Bijak

Perwakilan buruh mengatakan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas harus bijak melihat persoalan yang dituntut oleh buruh.


Partai Buruh: 127 Ribu Orang di Industri Tekstil Terkena PHK, Cabut Permendag tentang Kebijakan Impor

4 hari lalu

Partai Buruh dan elemen masyarakat sipil menggelar unjuk rasa di kawasanPatung Kuda pada Kamis, 6 Juni 2024. Mereka berunjuk rasa sekaligus menolak PP Tapera, UKT Mahal, hingga UU Cipta Kerja. Tempo/Adil Al Hasan
Partai Buruh: 127 Ribu Orang di Industri Tekstil Terkena PHK, Cabut Permendag tentang Kebijakan Impor

Said Iqbal mengatakan rilis Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan hanya 27 ribu buruh di industri tekstil yang terkena PHK.


PMI Manufaktur Juni Turun, Indef: Jika Rupiah Terdepresiasi, Kapasitas Pabrik Tak Akan Ditambah

4 hari lalu

Ilustrasi pabrik sepatu. REUTERS
PMI Manufaktur Juni Turun, Indef: Jika Rupiah Terdepresiasi, Kapasitas Pabrik Tak Akan Ditambah

PMI Manufaktur Indonesia pada Juni 2024 berada di level 50,7 atau turun dari bulan sebelumnya di posisi 52,1. Industri manufaktur sedang goyah


Rupiah kembali Melemah, Sektor Industri Terdampak

5 hari lalu

Ilustrasi rupiah dan dolar TEMPO/Tony Hartawan
Rupiah kembali Melemah, Sektor Industri Terdampak

Mata uang rupiah kembali melemah dalam penutupan perdagangan hari ini Selasa, 2 Juli 2024.


Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan di Industri Tekstil Menurun 6,17 Persen

5 hari lalu

Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo
Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan di Industri Tekstil Menurun 6,17 Persen

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan penurunan jumlah kepesertaan aktif pekerja di industri tekstil karena pelbagai perusahaan yang terancam gulung tikar.


Ribuan Buruh Akan Demo di Depan Istana Besok, Siapkan 7 Tuntutan

5 hari lalu

Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi IKM dan Pekerja Tekstil Nasional melakukan aksi demo di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 27 Juni 2024. Dalam aksinya buruh menolak praktik impor borongan/kubikasi dan praktik semua bentuk praktik impor ilegal serta menuntut Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan untuk segera memberantas sarang mafia impo yang selama ini bercokol di Direktorat Jenderal Bea Cukai. TEMPO/Subekti.
Ribuan Buruh Akan Demo di Depan Istana Besok, Siapkan 7 Tuntutan

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan unjuk rasa ini merespons berbagai kasus, termasuk PHK buruh di industri tekstil.