Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gangguan Server PDN, Pakar: Ada Kemungkinan Terkena Serangan Ransomware

image-gnews
ilustrasi serangan virus ransomware. shutterstock.com
ilustrasi serangan virus ransomware. shutterstock.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha menganalisa gangguan server Pusat Data Nasional (PDN) yang berdampak pada sistem imigrasi bandara Soekarno-Hatta, dan seluruh kantor imigrasi di Indonesia.

Menurut dia, ada pelbagai penyebab gangguan semacam itu seperti terjadi gangguan suplai listrik, kerusakan server, gangguan koneksi internet, serta serangan siber seperti DDoS atau Ransomware

“Jika memang gangguan terjadi karena serangan siber, maka resiko yang mengancam semakin besar karena tak hanya mengganggu layanan namun juga bisa mengakibatkan bocornya data pribadi,” katanya melalui keterangan tertulis, Jumat, 21 Juni 2024.

Ia mengatakan akan berbahaya jika peretas bisa sampai mengakses server di PDN yang mampu mengakibatkan kebocoran data, yang tak hanya menimpa Ditjen Imigrasi, melainkan juga institusi lainnya yang menggunakan PDN untuk menyimpan data warga masyarakat. 

“Dari pola gangguan yang terjadi, ada kemungkinan jika masalah PDN disebabkan karena serangan siber dengan metode ransomware, seperti halnya yang menimpa Bank Syariah Indonesia sebelumnya. Jika memang masalah yang dihadapi oleh PDN merupakan masalah teknis tentu tidak akan memakan waktu selama itu,” katanya.

Pratama mengatakan jika pun terkena serangan siber dengan metode DDoS, waktu penanggulangan yang dibutuhkan tak akan selama itu dengan memanfaatkan perangkat Anti-DDoS serta bekerja sama dengan ISP untuk menambah kapasitas bandwidth dan membantu mengatasi DDoS dari sisi ISP.

“Dengan melihat kejadian ini, menggunakan PDN bisa membahayakan negara dan masing-masing instansi pemerintah yang hosting di PDN harus membuat Bussiness Continuity Plan (BCP) yang agar tak bergantung 100 persen kepada infrastruktur PDN,” ujarnya.

Ia juga meminta PDN segera menjelaskan apa yang terjadi ke publik, mengingat PDN yang dibangun saat ini hanya menyediakan infrastrukturnya saja untuk menyimpan data dari masing-masing instansi pemilik SPBE.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Faktor keamanan siber juga masih perlu mendapatkan perhatian khusus karena yang dijamin oleh pengelola PDN saat ini adalah keamanan siber dari infrastuktur PDN itu sendiri, sedangkan keamanan siber dari aplikasi setiap SPBE masih menjadi tanggung jawab dari instansi pemilik SPBE tersebut,” ujarnya.

Menurut Perpres Infrastruktur Informasi Vital (IIV) dan perban BSSN yang merupakan turunan Perpres IIV, saat melakukan identifikasi kebutuhan setiap instansi juga diminta menyertakan rencana keberlangsungan layanan sehingga pemerintah juga bisa mengetahui jika terjadi gangguan, bagaimana instansi tersebut menjaga agar layanan masyarakat tetep berjalan dan bisa segera dipulihkan kembali layanan kepada masyarakat tersebut.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmy Karim menyatakan tengah berkomunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait terjadi gangguan sistem pada PDN.

"Kami ini pelanggannya, berdampak di seluruh Imigrasi, paling berat ya Soekarno-Hatta saat ini sistem manual, ini sangat menganggu, layanan keimigrasian," kata Silmy Karim kepada Tempo, Kamis, 20 Juni 2024.

Silmy menyebut gangguan tak hanya pada layanan keimigrasian, tapi juga kepada layanan seluruh instansi pemerintah. Ada 80 pelanggan salah satunya Imigrasi. Gangguan pada PDN berimbas kepada data imigrasi nasional sebagai pelanggan. 

Pilihan EditorUpdate Gangguan Server PDN Kominfo Hari Kedua di Bandara Soekarno-Hatta: Belum Pulih, Masih Manual

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Petisi Serukan 'Mundurlah', Menkominfo Budi Arie: Itu Hak Masyarakat Bersuara

1 jam lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024. Rapat tersebut membahas perkembangan penanganan gangguan Pusat Data Nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis
Petisi Serukan 'Mundurlah', Menkominfo Budi Arie: Itu Hak Masyarakat Bersuara

Publik mendesak Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi, pendiri Projo, untuk mundur dari jabatannya buntut dari lumpuhnya PDN Sementara 2 karena peretasan.


PDN Belum Normal, Layanan Sameday Passport Service di Imigrasi Soekarno-Hatta Tutup

1 jam lalu

Ilustrasi pembuatan paspor. dok.TEMPO
PDN Belum Normal, Layanan Sameday Passport Service di Imigrasi Soekarno-Hatta Tutup

Tutupnya layanan bikin paspor sehari jadi ini dampak gangguan yang dialami Pusat Data Nasional (PDN) setelah serangan ransomware.


Serangan Ransomware di PDNS, Seberapa Vital Keberadaan Cadangan Data?

4 jam lalu

Ransomware serupa dengan malware yakni sebagai virus dan program jahat yang dapat mengambil alih perangkat. Kenali pengertian dan jenisnya. Foto: Canva
Serangan Ransomware di PDNS, Seberapa Vital Keberadaan Cadangan Data?

Menurut Kominfo, tidak ada jaminan sistem akan pulih jika tuntutan peretas dipenuhi. Pemerintah andalkan data backup.


BSSN Kritik Kominfo Yang Tak Back Up Data PDN

5 jam lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi (kiri) dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSNN) Hinsa Siburian (kanan) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024. Rapat tersebut membahas perkembangan penanganan gangguan Pusat Data Nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis
BSSN Kritik Kominfo Yang Tak Back Up Data PDN

BSSN menyebutkan menterian Kominfo seharusnya menyiapkan data cadangan secara menyeluruh.


BSSN Sebut Hanya 2 Persen Data yang Terserang Ransomware Terback Up

5 jam lalu

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian, usai konferensi pers di Gedung Kominfo terkait serangan siber yang menyasar Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), Senin, 24 Juni 2024. TEMPO/Alif Ilham Fajriadi
BSSN Sebut Hanya 2 Persen Data yang Terserang Ransomware Terback Up

Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan hanya 2 persen data Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS yang diback up oleh Kemenkominfo.


Imbas Serangan Siber ke PDNS 2, Pemerintah Beberkan Skema Pemulihan Migrasi Data

7 jam lalu

Direktur Network dan IT Solution Telkom Indonesia Herlan Wijarnako dalam konferensi pers perkembangan pemulihan PDNS 2 di Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2024). (ANTARA/Livia Kristianti)
Imbas Serangan Siber ke PDNS 2, Pemerintah Beberkan Skema Pemulihan Migrasi Data

BSSN sempat mengambil sampel dari PDNS 2 untuk penelitian lebih mendalam.


Pusat Data Nasional Diretas, Safenet Gagas Petisi Online Minta Menkominfo Budi Arie Mundur

8 jam lalu

Seorang pemohon paspor mengambil paspornya di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non TPI Jakarta Barat, Jakarta, Senin 24 Juni 2024. Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memastikan bahwa layanan keimigrasian sudah pulih pascagangguan pada Pusat Data Nasional (PDN). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Pusat Data Nasional Diretas, Safenet Gagas Petisi Online Minta Menkominfo Budi Arie Mundur

SAFEnet menggagas petisi di change.org, mendesak Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya pascaperetasan Pusat Data Nasional.


Menkopolhukam Dalami Serangan Ransomware ke PDNS, Sebut BSSN Selidiki Dampak Lanjutan

11 jam lalu

Ransomware serupa dengan malware yakni sebagai virus dan program jahat yang dapat mengambil alih perangkat. Kenali pengertian dan jenisnya. Foto: Canva
Menkopolhukam Dalami Serangan Ransomware ke PDNS, Sebut BSSN Selidiki Dampak Lanjutan

BSSN bersama Telkomsigma telah memutus akses pusat data lainnya dari PDNS di Surabaya.


Kemenlu Ungkap Jumlah Kasus Penyelundupan Manusia Jauh Lebih Tinggi Dibanding TPPO

12 jam lalu

Sejumlah tersangka dihadirkan saat rilis pengungkapan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) jaringan internasional Indonesia-Kamboja berupa penjualan organ tubuh di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis 20 Juli 2023. Dari hasil pengembangan, polisi berhasil mengamankan 12 orang tersangka lintas profesi dengan barang bukti sebanyak 18 kartu ATM beserta buku tabungan, 16 paspor, uang tunai senilai Rp 950 juta, dan 15 buah handphone, dengan jumlah korban diperkirakan mencapai 122 orang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kemenlu Ungkap Jumlah Kasus Penyelundupan Manusia Jauh Lebih Tinggi Dibanding TPPO

Kementerian Luar Negeri mengungkapkan kasus penyelundupan manusia sebenarnya jauh lebih tinggi dibanding kasus TPPO. Apa penyebabnya?


Berbagai Cara Pekerja Migran Tembus Negara Tujuan dengan Jalan Ilegal, dari Visa Turis Hingga Pakai Oknum

13 jam lalu

Sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang ditemukan terdampar dievakuasi dan diamankan di Dermaga Satuan Kapal Patroli (Satrol) Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal)IV Batam, Kepulauan Riau, Selasa, 21 Mei 2024. Satuan Kapal Patroli TNI AL mengevakuasi dan mengamankan sebanyak 16 orang PMI ilegal dari Malaysia yang dibuang ke laut oleh sindikat perdagangan orang dan ditemukan terdampar di pulau kosong Pulau Ngenang, Batam. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
Berbagai Cara Pekerja Migran Tembus Negara Tujuan dengan Jalan Ilegal, dari Visa Turis Hingga Pakai Oknum

Berbagai cara dilakukan pekerja migran yang sudah masuk daftar blacklist agar bisa menembus negara tujuan. Salah satunya pakai jasa oknum