Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gangguan Server PDN, Pakar: Ada Kemungkinan Terkena Serangan Ransomware

image-gnews
ilustrasi serangan virus ransomware. shutterstock.com
ilustrasi serangan virus ransomware. shutterstock.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha menganalisa gangguan server Pusat Data Nasional (PDN) yang berdampak pada sistem imigrasi bandara Soekarno-Hatta, dan seluruh kantor imigrasi di Indonesia.

Menurut dia, ada pelbagai penyebab gangguan semacam itu seperti terjadi gangguan suplai listrik, kerusakan server, gangguan koneksi internet, serta serangan siber seperti DDoS atau Ransomware

“Jika memang gangguan terjadi karena serangan siber, maka resiko yang mengancam semakin besar karena tak hanya mengganggu layanan namun juga bisa mengakibatkan bocornya data pribadi,” katanya melalui keterangan tertulis, Jumat, 21 Juni 2024.

Ia mengatakan akan berbahaya jika peretas bisa sampai mengakses server di PDN yang mampu mengakibatkan kebocoran data, yang tak hanya menimpa Ditjen Imigrasi, melainkan juga institusi lainnya yang menggunakan PDN untuk menyimpan data warga masyarakat. 

“Dari pola gangguan yang terjadi, ada kemungkinan jika masalah PDN disebabkan karena serangan siber dengan metode ransomware, seperti halnya yang menimpa Bank Syariah Indonesia sebelumnya. Jika memang masalah yang dihadapi oleh PDN merupakan masalah teknis tentu tidak akan memakan waktu selama itu,” katanya.

Pratama mengatakan jika pun terkena serangan siber dengan metode DDoS, waktu penanggulangan yang dibutuhkan tak akan selama itu dengan memanfaatkan perangkat Anti-DDoS serta bekerja sama dengan ISP untuk menambah kapasitas bandwidth dan membantu mengatasi DDoS dari sisi ISP.

“Dengan melihat kejadian ini, menggunakan PDN bisa membahayakan negara dan masing-masing instansi pemerintah yang hosting di PDN harus membuat Bussiness Continuity Plan (BCP) yang agar tak bergantung 100 persen kepada infrastruktur PDN,” ujarnya.

Ia juga meminta PDN segera menjelaskan apa yang terjadi ke publik, mengingat PDN yang dibangun saat ini hanya menyediakan infrastrukturnya saja untuk menyimpan data dari masing-masing instansi pemilik SPBE.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Faktor keamanan siber juga masih perlu mendapatkan perhatian khusus karena yang dijamin oleh pengelola PDN saat ini adalah keamanan siber dari infrastuktur PDN itu sendiri, sedangkan keamanan siber dari aplikasi setiap SPBE masih menjadi tanggung jawab dari instansi pemilik SPBE tersebut,” ujarnya.

Menurut Perpres Infrastruktur Informasi Vital (IIV) dan perban BSSN yang merupakan turunan Perpres IIV, saat melakukan identifikasi kebutuhan setiap instansi juga diminta menyertakan rencana keberlangsungan layanan sehingga pemerintah juga bisa mengetahui jika terjadi gangguan, bagaimana instansi tersebut menjaga agar layanan masyarakat tetep berjalan dan bisa segera dipulihkan kembali layanan kepada masyarakat tersebut.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmy Karim menyatakan tengah berkomunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait terjadi gangguan sistem pada PDN.

"Kami ini pelanggannya, berdampak di seluruh Imigrasi, paling berat ya Soekarno-Hatta saat ini sistem manual, ini sangat menganggu, layanan keimigrasian," kata Silmy Karim kepada Tempo, Kamis, 20 Juni 2024.

Silmy menyebut gangguan tak hanya pada layanan keimigrasian, tapi juga kepada layanan seluruh instansi pemerintah. Ada 80 pelanggan salah satunya Imigrasi. Gangguan pada PDN berimbas kepada data imigrasi nasional sebagai pelanggan. 

Pilihan EditorUpdate Gangguan Server PDN Kominfo Hari Kedua di Bandara Soekarno-Hatta: Belum Pulih, Masih Manual

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Imigrasi Dalami Pelanggaran Izin Tinggal 10 WNA Cina yang Ditangkap di Bali

8 menit lalu

Ilustrasi petugas imigrasi. Dok. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Imigrasi Dalami Pelanggaran Izin Tinggal 10 WNA Cina yang Ditangkap di Bali

Pihak imigrasi masih melakukan penyelidikan terhadap 10 WNA Cina yang ditangkap di Bali. Opsinya akan diproses hukum atau dideportasi.


Menkopolhukam Sebut 86 Layanan dalam PDNS Sudah Pulih, termasuk Portal Beasiswa Kemendikbud

7 jam lalu

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang pemberantasan judi online di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Rapat perdana Satgas Pemberantasan Judi Online itu digelar setelah dibentuknya satgas tersebut oleh Presiden Jokowi pada 14 Juni 2024 dalam upaya percepatan pemberantasan judi online secara tegas dan terpadu. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Menkopolhukam Sebut 86 Layanan dalam PDNS Sudah Pulih, termasuk Portal Beasiswa Kemendikbud

Menkopolhuka Hadi Tjahjanto menyampaikan pemulihan layanan pada PDNS 2 telah bertambah menjadi 86 layanan.


Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika Pulihkan Pusat Data Nasional

23 jam lalu

Koalisi masyarakat sipil berencana menggugat pemerintah ke PTUN karena karena pemerintah dinilai abai melindungi data publik setelah pusat data nasional diretas. .
Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika Pulihkan Pusat Data Nasional

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan tiga strategi pemulihan layanan pusat data nasional setelah peretasan.


Pakar Pertanyakan Keamanan Data Masyarakat Pascaperetasan Pusat Data Nasional

1 hari lalu

Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (Akamsi) melakukan demonstrasi di depan Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024. Dalam aksinya mereka menuntut Menkominfo Budi Arie untuk mundur dari jabatannya menyusul jebolnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), mengakhiri pembatasan dan pemblokiran informasi, serta represi digital lainnya terkait pelanggaran hak asasi manusia di Papua, dan membahas kembali RUU KKS (Keamanan dan Ketahanan Siber) dengan menjamin pelibatan secara bermakna masyarakat sipil. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Pakar Pertanyakan Keamanan Data Masyarakat Pascaperetasan Pusat Data Nasional

Pakar mempertanyakan keamanan data masyarakat pascaperetasan Pusat Data Nasional Sementara.


Ketua DPRD Rembang Supadi Ditahan Otoritas Arab Saudi, Berikut Sanksi Pelanggaran Imigrasi Visa Haji

1 hari lalu

Ketua DPRD Kabupaten Rembang, Supadi.  Instagram DPRD Rembang)
Ketua DPRD Rembang Supadi Ditahan Otoritas Arab Saudi, Berikut Sanksi Pelanggaran Imigrasi Visa Haji

Ketua DPRD Rembang Supadi tengah ditahan otoritas Arab Saudi lantaran melanggar aturan imigrasi. Apa sanksi imigrasi visa haji?


Imigrasi Masih Andalkan AWS, Tunggu PDNS Pulih Total Usai Kasus Ransomware

2 hari lalu

Suasana pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Selatan, Senin 1 Juli 2024. Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim mengatakan akibat sistem down setelah ransomware Brain Chiper menyerang sistem Pusat Data Nasional Sementara 431 layanan imigrasi di seluruh Indonesia dan 151 layanan di luar negeri yang terganggu. Dan hari ini sudah berjalan dengan normal kembali. TEMPO/Tony Hartawan
Imigrasi Masih Andalkan AWS, Tunggu PDNS Pulih Total Usai Kasus Ransomware

Regulator Imigrasi masih menunggu pemulihan PDNS. Layanan imigrasi masih ditempatkan di cloud Amazon Web Service


Menkopolhukam Sebut Pemerintah Masih Berupaya Pulihkan 7 Layanan Publik dari 6 Instansi Pascaperetasan

2 hari lalu

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan saat konferensi pers usai penandatanganan berita acara serah terima dan penetapan status penggunaan aset properti di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024. Aset ini akan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Intelijen Negara (BIN), badan Pengawasan Pemilu, BPS, dan Ombudsman. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Menkopolhukam Sebut Pemerintah Masih Berupaya Pulihkan 7 Layanan Publik dari 6 Instansi Pascaperetasan

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto menyebut pascaperetasan Pusat Data Nasional Sementara, pemerintah telah memulihkan 30 layanan publik daring.


Tidak Ikut PDNS, Data OJK dan Perbankan Tidak Terdampak Peretasan

2 hari lalu

ilustrasi serangan virus ransomware. shutterstock.com
Tidak Ikut PDNS, Data OJK dan Perbankan Tidak Terdampak Peretasan

Pengelolaan data OJK dilakukan terpisah dan tidak masuk sistem PDNS.


Begini Tahap Pemulihan PDNS Pasca Disusupi Hacker, Kominfo: Ada Audit oleh Pihak Ketiga

2 hari lalu

Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat. ANTARA/Livia Kristianti
Begini Tahap Pemulihan PDNS Pasca Disusupi Hacker, Kominfo: Ada Audit oleh Pihak Ketiga

Setelah pemulihan jangka pendek dan menengah, Kominfo mencanangkan audit keamanan PDNS, maksimal hingga November 2024.


Massa Akamsi Geruduk Kementerian Kominfo, Serukan Ini ke Menteri Budi Arie Setiadi

3 hari lalu

Massa Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (Akamsi) melakukan demonstrasi di depan Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024. Dalam aksinya mereka menuntut Menkominfo Budi Arie untuk mundur dari jabatannya menyusul jebolnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), mengakhiri pembatasan dan pemblokiran informasi, serta represi digital lainnya terkait pelanggaran hak asasi manusia di Papua, dan membahas kembali RUU KKS (Keamanan dan Ketahanan Siber) dengan menjamin pelibatan secara bermakna masyarakat sipil. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Massa Akamsi Geruduk Kementerian Kominfo, Serukan Ini ke Menteri Budi Arie Setiadi

Sekelompok massa dari Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (Akamsi) mendatangi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada Rabu 10 Juli 2024.