TEMPO.CO, Jakarta - Utang jatuh tempo pemerintah yang harus ditanggung di era Prabowo Subianto pada 2025 hingga 2027 mencapai Rp 800,33 triliun. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, mengatakan salah satu solusi pembayaran untuk utang jatuh tempo adalah dengan melakukan refinancing Surat Berharga Negara atau SBN.
Refinancing adalah pelunasan dengan mengajukan pinjaman baru. Suminto mengatakan tingginya utang jatuh tempo di 2025 dan tahun-tahun berikutnya antara lain disumbang oleh SBN dalam rangka membiayai pandemi Covid 19. Strategi refinancing dilakukan dengan penempatan kembali atau re-invesment SBN yang diterbitkan pemerintah.
Ia mengatakan dalam konteks ini persepsi market terhadap kinerja perekonomian penting untuk memberikan kepercayaan terhadap investor untuk investasi kembali. “Sehingga refinancing risk dapat terjaga,” ujarnya kepada Tempo, Kamis 20 Juni 2024.
Suminto mengatakan dalam pengelolaan instrumen pembiayaan, pemerintah senantiasa melakukan pengelolaan utang secara cermat dan terukur dengan menjaga berbagai indikator risiko pada batas yang aman.
Pemerintah dengan otoritas terkait, khususnya OJK dan BI juga terus melakukan upaya pendalaman pasar keuangan sehingga daya serap pasar terhadap SBN semakin meningkat. “Hal ini antara lain dilakukan melalui literasi dan inklusi keuangan,” ujarnya.
Selain itu, Kementerian Keuangan mencatat investor individu dalam pasar SBN tumbuh signifikan. Menurut Suminto hal ini ditunjukkan oleh penerbitan SBN ritel yang terus membesar dengan jumlah investor yang semakin meningkat. Pada 2023 pemerintah menerbitkan SBN ritel dengan nilai total Rp 147 triliun. “Pada tahun ini kami perkirakan dapat diterbitkan SBN ritel hingga Rp160 triliun,” ujarnya.
Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo juga turut mengomentari utang jatuh tempo pemerintah. Ia mengatakan pembayaran utang jatuh tempo tentu membuat beban APBN semakin berat.
Meski begitu, Drajad menjamin tim ekonomi Presiden Prabowo nantinya akan sangat disiplin mengelola utang. Program-program Prabowo akan dilakukan secara bertahap, baik waktu maupun cakupannya. "Pemerintahan pak Prabowo akan sangat disiplin mengelola fiskal,"ujarnya.
Pilihan Editor: Kronologi Indofarma Terlilit Utang Pinjol, Pinjam Sampai Rp 69,7 Miliar
