4. Defisit Anggaran Diprediksi Tembus 3 Persen, Pengamat: Dipicu Program Boros Anggaran
Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono buka suara mengenai ancaman pembengkakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diprediksi bisa tembus 3 persen. Dia menjelaskan, defisit anggaran APBN 2025 yang diperkirakan akan mencapai Rp 600 triliun atau hampir 2,8 persen dari PDB itu sangat mengkhawatirkan.
Menurut dia, program-program pemerintahan mendatang menjadikan defisit anggaran makin berpeluang besar untuk melampaui 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).
"Dengan banyaknya program prioritas pemerintahan Prabowo, termasuk rencana penambahan kementerian dan masih terbukanya peluang mengubah APBN 2025 melalui mekanisme APBN-P, maka peluang defisit anggaran menembus 3 persen dari PDB itu besar," katanya melalui aplikasi perpesanan yang dikutip Tempo pada Selasa, 18 Juni 2024.
Simak lebih jauh tentang pemicu lonjakan defisit anggaran di sini.
5. Pembebasan Pajak PBB di Jakarta: Dimulai Ahok, Dinaikkan Anies dan Dijadikan Progresif Heru Budi
Pajak PBB atau Bumi dan Bangunan di Jakarta dengan NJOP alias Nilai Jual Objek Pajak di bawah Rp2 miliar digratiskan. Pembebasan ini diawali oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada 2016.
Ahok membebaskan PBB bagi rumah dengan NJOP di bawah Rp 1 miliar. Ketika Anies Baswedan menjadi gubernur (2018-2023), NJOP yang bebas pajak dinaikkan menjadi Rp2 miliar.
Penjabat Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono lalu mengubah penggratisan ini hanya untuk objek pajak pertama. Artinya, jika seseorang mempunyai rumah atau tanah bernilai NJOP kurang dari Rp2 miliar lebih dari satu, maka yang gratis hanya satu.
Simak lebih jauh tentang polemik PBB Jakarta di sini.
