Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Defisit Anggaran Diprediksi Tembus 3 Persen, Pengamat: Dipicu Program Boros Anggaran

Reporter

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono buka suara mengenai ancaman pembengkakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diprediksi bisa tembus 3 persen. Dia menjelaskan, defisit anggaran APBN 2025 yang diperkirakan akan mencapai Rp 600 triliun atau hampir 2,8 persen dari PDB itu sangat mengkhawatirkan.

Menurut dia, program-program pemerintahan mendatang menjadikan defisit anggaran makin berpeluang besar untuk melampaui 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). 

"Dengan banyaknya program prioritas pemerintahan Prabowo, termasuk rencana penambahan kementerian dan masih terbukanya peluang mengubah APBN 2025 melalui mekanisme APBN-P, maka peluang defisit anggaran menembus 3 persen dari PDB itu besar," katanya melalui aplikasi perpesanan yang dikutip Tempo pada Selasa, 18 Juni 2024.

Yusuf menjelaskan, defisit anggaran selalu muncul sebagai kombinasi dari dua faktor. Pertama, rendahnya penerimaan negara, terutama dari pendapatan perpajakan. Kedua, ketidakmampuan pemerintah dalam menekan belanja negara.

Pada 2023, tax ratio atau rasio pajak hanya diproyeksikan berada di kisaran 10,2 persen dari PDB. Artinya, nyaris tidak ada peningkatan dari rasio pajak 2023 yang juga tercatat 10,2 persen dari PDB. "Angka ini bahkan lebih rendah dari tax ratio 2022 yang sempat mencapai 10,4 persen, karena terbantu boom komoditas global. Tax ratio 2025 ditargetkan hanya di kisaran 10,3 persen dari PDB, tidak banyak berbeda dari tahun sebelumnya," tutur Yusuf.

Di sisi lain, beban belanja negara terikat tidak pernah mampu diturunkan. Yusuf mencontohkan seperti belanja pegawai, belanja barang serta transfer ke daerah, Belanja-belanja jenis ini selalu mengambil porsi dominan dibandingkan belanja modal dan belanja sosial.

Selain faktor rendahnya rasio pajak dan besarnya beban belanja negara, dalam dekade terakhir, Yusuf melihat determinan yang semakin dominan pada defisit anggaran yang terus meningkat. Stok utang pemerintah serta beban bunganya terus bertambah. "Tumpukan utang yang kini menggunung telah menyebabkan beban utang yang sangat besar, yaitu bunga utang."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut dia, pembuatan utang baru dan kenaikan stok utang pemerintah kini tidak lagi sekadar fungsi dari defisit anggaran, namun juga fungsi dari stok utang pemerintah itu sendiri. Hal ini terlihat dari besaran utang baru yang berkorelasi sangat kuat dengan jumlah cicilan pokok utang dan bunga utang.  

Yusuf merinci besaran pembuatan utang baru oleh pemerintah yang terus meningkat drastis dari waktu ke waktu, terutama melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, penerbitan SBN dari Rp 32,3 triliun pada 2004 melonjak hingga mencapai Rp 439 triliun pada 2014. Kemudian di era Presiden Joko Widodo, penerbitan SBN melambung tinggi dari Rp 522 triliun pada 2015 menjadi Rp 922 triliun pada 2019. 

Pada masa pandemi, penerbitan SBN melonjak menembus Rp 1.541 triliun pada 2020 dan Rp 1.353 triliun pada 2021. Pasca pandemi, penerbitan SBN mulai menurun meski masih sangat tinggi, tercatat Rp 1.097 triliun pada 2022.

Pada 2015, jumlah SBN yang jatuh tempo dan beban bunga SBN berada di kisaran Rp 300 triliun. Pada 2019, angkanya melonjak menembus Rp 700 triliun. Pasca pandemi yakni 2021, angkanya tembus Rp 800 triliun. Pada 2022, jumlah SBN jatuh tempo dan beban bunga SBN diperkirakan turun menjadi Rp 500 triliun. Namun pada 2023, jumlahnya diproyeksikan melonjak mendekati Rp 1.000 triliun dan pada 2024 di kisaran Rp 1.100 triliun. 

"Dengan kata lain, kita sudah masuk dalam jebakan utang, berutang untuk bayar utang," kata Yusuf.

Pilihan Editor: FNKSDA Minta Nahdliyin Tidak Ikut PBNU Terima Izin Tambang

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ma'ruf Amin Resmikan Taman Balekambang Solo yang Direvitalisasi Senilai Rp 170 Miliar

2 jam lalu

Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin (dua dari kanan) memberikan keterangan pers kepada wartawan seusai meresmikan Taman Balekambang di Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis, 25 Juli 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Ma'ruf Amin Resmikan Taman Balekambang Solo yang Direvitalisasi Senilai Rp 170 Miliar

Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, pada hari ini meresmikan Taman Balekambang di Kota Solo, Jawa Tengah yang telah selesai direvitalisasi.


Beredar Video Bea Cukai Lakukan Razia Impor di Warung, Staf Sri Mulyani: Itu Operasi Gempur Rokok Ilegal

3 jam lalu

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Beredar Video Bea Cukai Lakukan Razia Impor di Warung, Staf Sri Mulyani: Itu Operasi Gempur Rokok Ilegal

Staf Khusus Sri Mulyani, Yustinus Prastowo membantah bea cukai melakukan razia barang impor ilegal di toko kelontong.


Kemenko Perekonomian Rayakan HUT ke-58, Airlangga Curhat Hadapi Pandemi dengan Melebarkan Defisit Anggaran

6 jam lalu

Menko Airlangga Hartanto saat konperensi pers terkait perkembangan penyelesaian penanganan PSN Rempang Eco City, di Gedung BP Batam, Jumat, 12 Juli 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Kemenko Perekonomian Rayakan HUT ke-58, Airlangga Curhat Hadapi Pandemi dengan Melebarkan Defisit Anggaran

Kemenko Perekonomian merayakan HUT ke-58. Dalam kesempatan itu, Menko Airlangga mengisahkan upaya yang dihadapi kementerian saat Covid-19.


SBY Kenang Hamzah Haz: Kawan Seperjuangan untuk Ekonomi Rakyat

21 jam lalu

SBY didampingi Menkopolhukam Hadi Tjahjanto, saat memberikan keterangan pers seusai menghadiri acara pemakaman Hamzah Haz di Yayasan Al-Ikhlas, Cisarua, Bogor. Rabu, 24 Juli 2024. TEMPO/M.A MURTADHO
SBY Kenang Hamzah Haz: Kawan Seperjuangan untuk Ekonomi Rakyat

SBY pun mengenang kala ia dan Hamzah Haz bekerja bersama di MPR.


Ekonom Didik J. Rachbini Kenang Hamzah Haz sebagai Penjaga APBN

23 jam lalu

Mantan Wapres,  Hamzah Haz melambaikan tangan kepada wartawan, usai menjenguk Fuad Amin Imron di Rutan KPK, Jakarta, 2 April 2015. Fuad Amin Imron diduga terlibat kasus dugaan suap jual beli pasokan gas alam di Bangkalan, Madura. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Ekonom Didik J. Rachbini Kenang Hamzah Haz sebagai Penjaga APBN

Ekonom sekaligus Rektor di Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini mengenang Hamzah Haz sebagai penjaga APBN.


Terkini: Kata BPOM Dugaan Roti Aoka dan Okko Mengandung Pengawet Kosmetik, Beda Sikap Luhut dan Sri Mulyani soal Family Office

1 hari lalu

Ilustrasi adonan roti. Tabloidbintang
Terkini: Kata BPOM Dugaan Roti Aoka dan Okko Mengandung Pengawet Kosmetik, Beda Sikap Luhut dan Sri Mulyani soal Family Office

Heboh soal dugaan roti Aoka dan roti Okko menggunakan bahan pengawet kosmetik, zat sodium dehydroacetate, terus menjadi perbincangan publik.


Luhut Targetkan Pembahasan Family Office Rampung Oktober 2024, Airlangga: Kita Masih Belajar

2 hari lalu

Luhut Pandjaitan dan Airlangga Hartarto. FOTO/Daisuke Suzuki/Pool via REUTERS dan ANTARA FOTO/Aqila Budiati
Luhut Targetkan Pembahasan Family Office Rampung Oktober 2024, Airlangga: Kita Masih Belajar

Luhut menargetkan pembahasan teknis family office rampung sebelum masa kepemimpinan Presiden Jokowi berakhir. Seperti apa respons Menteri Airlangga?


Airlangga Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Harus 6 sampai 7 Persen untuk Keluar dari Middle Income Trap

2 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024. Rapat tersebut membahas  rencana kerja anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RAPBN tahun anggaran 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Airlangga Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Harus 6 sampai 7 Persen untuk Keluar dari Middle Income Trap

Menko Airlangga memaparkan pertumbuhan ekonomi Indonesia harus 6-7 persen jika ingin keluar dari kategori negara middle income trap. Pertumbuhan Ekonomi selama ini stagnak di kisaran 5 persen


Alih-alih Kerek Tarif Pajak, Ekonom Sarankan Ini untuk Genjot Penerimaan Negara

2 hari lalu

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Kamis, 4 Maret 2021. TEMPO/Subekti.
Alih-alih Kerek Tarif Pajak, Ekonom Sarankan Ini untuk Genjot Penerimaan Negara

Kepala Ekonom BCA David Sumual berbicara tentang rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen pada 2025. Menurut dia, tata kelola perpajakan harus dibereskan.


Beda Sikap Luhut dan Sri Mulyani soal Family Office

2 hari lalu

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) sebelum mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 6 Desember 2022. Sidang Kabinet Paripurna itu membahas kondisi perekonomian tahun 2023, evaluasi penanganan COVID-19 serta ketahanan pangan dan energi. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Beda Sikap Luhut dan Sri Mulyani soal Family Office

Menurut Luhut, pemerintah sedang memfinalisasi pembentukan family office, agar selesai sebelum masa transisi pemerintahan.