Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

IDEAS: Beban Utang Pemerintahan Prabowo-Gibran Diperkirakan Tembus Rp1.300 Triliun per Tahun

image-gnews
Ilustrasi Hutang. shutterstock.com
Ilustrasi Hutang. shutterstock.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono, menyebut beban utang pemerintah di era pemerintahan Prabowo-Gibran akan makin serius. Dia memproyeksikan cicilan pokok utang dan bunganya bisa tembus Rp1.300 triliun per tahun.

Dia menjelaskan, pada 2024, besaran utang jatuh tempo pemerintah sebesar Rp400 triliun. Kemudian sepanjang 2025 hingga 2028, total utang pemerintah yang jatuh tempo mencapai Rp3.100 triliun atau sekitar Rp 800 triliun per tahun. 

"Dengan beban bunga utang di kisaran Rp500 triliun per tahun, maka beban bunga utang dan cicilan pokok utang di era Presiden Prabowo berpotensi menembus Rp1.300 triliun setiap tahunnya," kata Yusuf kepada Tempo melalui aplikasi perpesanan, dikutip pada Selasa, 18 Juni 2024.

Yusuf menyebut akar dari pembengkakan utang pemerintah adalah fenomena gali lubang tutup lubang. Pemerintah menggunakan strategi pengelolaan utang yang fokus pada refinancing untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang yang jatuh tempo. 

Strategi tersebut, kata dia pada akhirnya membuat pengelolaan utang hanya sekadar gali lubang tutup lubang. Artinya, utang baru dibuat untuk menutup kewajiban utang lama, sehingga stok utang tidak pernah menurun. Pengelolaan portofolio utang hanya sekadar debt switching dan buyback saja.

Menurut Yusuf, pemerintah tidak melakukan reformasi anggaran yang mendasar, yakni meningkatkan tax ratio atau menurunkan beban pengeluaran. "Ketika reformasi perpajakan gagal meningkatkan tax ratio dan reformasi birokrasi gagal menurunkan belanja pegawai, belanja barang dan transfer ke daerah, maka hal ini secara sederhana diatasi dengan cara kembali berutang."

Pembenaran pemerintah untuk berutang umumnya adalah spekulatif, yaitu utang akan digunakan untuk kegiatan produktif yang diproyeksikan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada bunga utang. Dengan harapan, penerimaan perpajakan yang meningkat seiring pertumbuhan ekonomi akan mampu mengembalikan pokok utang sekaligus menutup beban bunganya. "Bila gagal mendorong pertumbuhan dan menarik pajak darinya, maka harus dibayar dengan mahal, yakni berutang kembali."

Selanjutnya baca: Pertumbuhan ekonomi di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Prabowo Beri Rekomendasi Wasekjen Gerindra Jadi Bakal Calon Bupati Bogor

3 jam lalu

Sekjen Gerindra serahkan surat tugas dari Prabowo ke Rudy Susmanto sebagai Calon Bupati Bogor di Sentul, Babakan Madang. Senin, 22 Juli 2024. TEMPO/M.A MURTADHO
Prabowo Beri Rekomendasi Wasekjen Gerindra Jadi Bakal Calon Bupati Bogor

Prabowo memberi rekomendasi ke Wasekjen Gerindra Rudy Susmanto sebagai bakal calon Bupati Bogor. Muzani meminta agar semua elemen memenangkan Rudy.


Moeldoko Minta Pratikno Rampungkan Keppres Pemindahan Ibu Kota: Agar Prabowo-Gibran Bisa Dilantik di IKN

4 jam lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ditemui di Gedung KSP, Istana Kepresidenen Jakarta, Senin, 1 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Moeldoko Minta Pratikno Rampungkan Keppres Pemindahan Ibu Kota: Agar Prabowo-Gibran Bisa Dilantik di IKN

Moeldoko mengatakan bahwa dia sudah mengirim memo kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno soal Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN.


Luhut Lapor soal Family Office ke Jokowi dan Prabowo, akan Tiru Pengadilan Arbritrase di Abu Dhabi dan Dubai

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kanan), didampingi Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (kiri), berjalan menuju ruangan pembukaan Our Ocean Conference di Nusa Dua, Bali, Senin, 29 Oktober 2018. ANTARA/MediaOOC2018/Prasetia Fauzani
Luhut Lapor soal Family Office ke Jokowi dan Prabowo, akan Tiru Pengadilan Arbritrase di Abu Dhabi dan Dubai

Luhut Binsar Pandjaitan laporkan rencana pembentukan family office kepada Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Akan tiru pengadilan arbritrase Abu Dhabi dan Dubai.


Jokowi dan Prabowo Hidupkan Lagi Dewan Pertimbangan Agung era Orde Baru

10 jam lalu

Dewan Pertimbangan Agung hendak dihidupkan lagi melalui revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden. Para ahli hukum menolak dihidupkannya kembali DPA karena memboroskan anggaran negara.
Jokowi dan Prabowo Hidupkan Lagi Dewan Pertimbangan Agung era Orde Baru

Dewan Pertimbangan Agung. lembaga di era Orde Baru dihidupkan lagi setelah Jokowi merevisi UU Dewan Pertimbangan Presiden. Didukung Prabowo Subianto.


Airlangga Benarkan Rencana Kenaikan Gaji PNS Tahun Depan: Iya, Disesuaikan..

1 hari lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Airlangga Benarkan Rencana Kenaikan Gaji PNS Tahun Depan: Iya, Disesuaikan..

Pemerintah membenarkan rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2025.


Terpopuler Bisnis: Profil Fauzi Baadila Komisaris PT Pos Indonesia, Gangguan Sistem Layanan Penerbangan Maskapai AirAsia dan Citilink

1 hari lalu

Fauzi Baadila. Dok.TEMPO/Ramdani
Terpopuler Bisnis: Profil Fauzi Baadila Komisaris PT Pos Indonesia, Gangguan Sistem Layanan Penerbangan Maskapai AirAsia dan Citilink

Profil Fauzi Baadila yang menjabat sebagai Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND.


Soal Pelantikan Thomas Djiwandono dan Sudaryono Sebagai Wamen, Gibran: Percepat Proses Transisi

1 hari lalu

Wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka dan Bupati Kendal, Dico Ganinduto blusukan untuk bertemu dengan warga, pedagang, dan kalangan nelayan di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, 20 Juli 2024. Foto: Istimewa
Soal Pelantikan Thomas Djiwandono dan Sudaryono Sebagai Wamen, Gibran: Percepat Proses Transisi

Gibran menanggapi soal dua orang dekat presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang dilantik sebagai wakil menteri pada Kamis, 18 Juli 2024.


Dukungan di Pilkada 2024, Projo: Pastikan Kepala Daerah Sejalan dengan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo mendukung sejumlah kandidat yang akan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Ini adalah keempat kalinya Projo mengumumkan dukungan ke sejumlah kandidat yang berkontestasi dalam Pilkada 2024. Tempo/Hendri
Dukungan di Pilkada 2024, Projo: Pastikan Kepala Daerah Sejalan dengan Prabowo-Gibran

Dukungan Projo kepada sejumlah bakal calon pada Pilkada 2024 merupakan upaya untuk memastikan kepala daerah terpilih sejalan dengan Prabowo-Gibran.


Amien Rais soal Sikap Partai Ummat ke Pemerintahan Prabowo-Gibran: Tunggu Aspirasi Kader

2 hari lalu

Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais. Tempo/Pribadi Wicaksono
Amien Rais soal Sikap Partai Ummat ke Pemerintahan Prabowo-Gibran: Tunggu Aspirasi Kader

Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais menyatakan partainya belum akan menentukan sikap terhadap pemerintahan Prabowo - Gibran


Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo Munculkan Matahari Kembar

2 hari lalu

Pelantikan dua orang dekat Prabowo di kabinet Jokowi dinilai sebagai proses transisi yang terlalu dini.
Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo Munculkan Matahari Kembar

Transisi rezim Jokowi ke Prabowo melalui masuknya Thomas Djiwandono dan Sudaryono terlalu dini. Ditengarai bakal muncul matahari kembar.