Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perbedaan Komisaris dan Komisaris Independen di Perusahaan BUMN

image-gnews
Puluhan massa Gerakan Mahasiswa Kosgoro melakukan aksi demo di depan Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, 6 Oktober 2017. Dalam aksinya massa menuntu Menteri BUMN Rini Soemrno mundur dari jabatannya karena dinilai gagal dalam membina BUMN dengan terbukti adanya kerugian sebesar 5 Triliun. TEMPO/Subekti.
Puluhan massa Gerakan Mahasiswa Kosgoro melakukan aksi demo di depan Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, 6 Oktober 2017. Dalam aksinya massa menuntu Menteri BUMN Rini Soemrno mundur dari jabatannya karena dinilai gagal dalam membina BUMN dengan terbukti adanya kerugian sebesar 5 Triliun. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - BUMN (Badan Usaha Milik Negara) memiliki struktur organisasi yang kompleks dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Salah satu elemen kunci dalam struktur tersebut adalah Dewan Komisaris. Dalam jajaran Komisaris, terdapat dua jenis yaitu komisaris dan komisaris independen. Apa perbedaannya?

Menurut Peraturan Menteri BUMN Nomor 19 tahun 2021 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Rapat Dewan Komisaris dan Direksi BUMN, komisaris merupakan bagian dari Dewan Komisaris yang bertugas untuk mengawasi dan memberikan arahan kepada direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Mereka adalah individu yang dipilih oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan biasanya memiliki latar belakang dan pengalaman yang mendalam di bidang industri yang relevan dengan BUMN tersebut.

Dalam pasal 33 ayat 3 peraturan itu dijelaskan, tugas utama Komisaris mencakup pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberikan nasihat kepada direksi.

Komisaris juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Sedangkan komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama, anggota dewan komisaris lainnya, maupun direksi. Mereka dipilih dari pihak luar untuk menjamin independensi pengawasan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh perusahaan adalah adil dan menguntungkan bagi semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham minoritas dan publik.

Hal itu juga tertera dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan tertentu seperti tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi, dan tidak memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Dalam pasal 120 undang-undang itu dijelaskan, komisaris independen bertanggung jawab untuk mengawasi proses audit dan pengendalian internal perusahaan, serta melindungi kepentingan publik dengan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan perusahaan.

Perbedaan Utama

Perbedaan utama antara komisaris dan komisaris independen terletak pada aspek independensi dan hubungan dengan pemegang saham. Komisaris biasanya memiliki hubungan lebih dekat dengan pemegang saham utama dan memiliki kepentingan langsung dalam keberhasilan perusahaan.

Di sisi lain, Komisaris Independen ditugaskan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh perusahaan tidak hanya menguntungkan pemegang saham utama, tetapi juga adil dan transparan bagi semua pemangku kepentingan.

Dalam konteks BUMN, kehadiran komisaris independen sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Mereka memastikan bahwa BUMN beroperasi dengan cara yang transparan, bertanggung jawab, dan tidak hanya mengejar keuntungan semata tetapi juga memperhatikan kepentingan sosial.

Pilihan Editor: Politisasi Komisaris BUMN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemerintah Suntik Modal BUMN Merugi, Pengamat: Tidak Masuk Akal

13 jam lalu

Rapat Kerja Menteri Keuangan bersama Komisi XI DPR RI soal pengambilan keputusan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2023 dan 2024 di Gedung Nusantara 1, DPR, Jakarta, Senin, 2 Oktober 2023. TEMPO/Defara Dhanya
Pemerintah Suntik Modal BUMN Merugi, Pengamat: Tidak Masuk Akal

Pengamat menyebut langkah pemerintah memberikan suntikan modal untuk BUMN yang merugi adalah langkah tidak masuk akal.


Pengamat Kritik Rencana Merger BUMN Karya: Bisa-Bisa Perusahaan Sehat Ikut Sakit

15 jam lalu

Sekitar 200 orang yang tergabung dalam Persatuan Korban Istaka Karya (Perkobik) melakukan demonstrasi di depan gedung Kementerian BUMN di Jakarta pada Rabu, 15 Maret 2023. Mereka menuntut BUMN pailit, PT Istaka Karya (Persero), untuk membayar utang pada mereka senilai Rp 1,1 triliun. Tempo/Amelia Rahima Sari.
Pengamat Kritik Rencana Merger BUMN Karya: Bisa-Bisa Perusahaan Sehat Ikut Sakit

Pengamat BUMN menilai rencana pemerintah menggabungkan atau merger tujuh BUMN karya tidak efektif. Ada potensi pemularan kondisi keuangan yang sakit


Penyidik Bareskim Periksa Dugaan Pengerjaan Proyek PUJTS PT LEN Industri yang Tidak Penuhi Standar

16 jam lalu

Kasubdit 1 Dittipidkor Bareskrim Polri, Kombes Pol Ahmad Sulaiman, keluar dari gedung Pelayanan Direktorat Jenderal (Ditjen) Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM setelah melakukan penggeledahan. Kamis, 4 Juli 2024. Jihan
Penyidik Bareskim Periksa Dugaan Pengerjaan Proyek PUJTS PT LEN Industri yang Tidak Penuhi Standar

PT LEN sebagai pemenang tender pengadaan PJUTS di Kementerian ESDM hanya mengalokasikan separuh dari nilai pengerjaan untuk pengerjaan proyeknya.


Terkini: Prabowo Disebut-sebut akan Serahkan Pembangunan IKN ke Gibran? KAI Hadirkan Promo Juleha untuk Keberangkatan Sampai Akhir Juli

22 jam lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Calon Presiden Prabowo Subianto meninjau pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 18 Maret 2024. Foto: Tim Media Prabowo
Terkini: Prabowo Disebut-sebut akan Serahkan Pembangunan IKN ke Gibran? KAI Hadirkan Promo Juleha untuk Keberangkatan Sampai Akhir Juli

Proses pembangunan di IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur terus menjadi sorotan menjelang upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI.


Profil PT Hutama Karya, Perusahaan BUMN yang Diberi Modal Paling Besar Saat Ini

1 hari lalu

Logo Hutama Karya. hutamakarya.com
Profil PT Hutama Karya, Perusahaan BUMN yang Diberi Modal Paling Besar Saat Ini

PT Hutama Karya mendapat PMN Rp 13,86 Triliun, paling besar saat ini. PMN kali ini diklaim bersumber dari dividen, bukan utang.


Stafsus Erick Thohir Jelaskan Tujuan Suntikan PMN Rp 44,24 Triliun untuk BUMN

1 hari lalu

Arya Mahendra Sinulingga, Staf Khusus III Menteri BUMN. TEMPO/Adinda Jasmine
Stafsus Erick Thohir Jelaskan Tujuan Suntikan PMN Rp 44,24 Triliun untuk BUMN

Arya Sinulingga, Staf Khusus Menteri Erick Thohir menjelaskan tujuan dari penyuntikan PMN Rp 44,24 triliun ke 16 BUMN.


Tanggapi Erick Thohir soal Merger BUMN Karya, PUPR Sebut Belum Terima Surat: Belum Dibahas

1 hari lalu

Ilustrasi percepatan realisasi belanja infrastruktur Kementerian PUPR pada Tahun Anggaran 2020. (Dok. Kementerian PUPR)
Tanggapi Erick Thohir soal Merger BUMN Karya, PUPR Sebut Belum Terima Surat: Belum Dibahas

Kementerian PUPR buka suara soal rencana merger BUMN Karya. Sebelumnya, Menteri Erick Thohir mengklaim telah bersurat ke Menteri PUPR soal ini.


Rencana Merger BUMN Karya, Erick Thohir Klaim Telah Kirim Surat ke PUPR

1 hari lalu

Menteri BUMN Erick Thohir usai menghadiri acara peresmian TikTok | PosAja! Creator House di Kantor Pos Kota Tua, Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Rencana Merger BUMN Karya, Erick Thohir Klaim Telah Kirim Surat ke PUPR

Menteri BUMN Erick Thohir, mengklaim rencana pembentukan Holding BUMN Karya telah ditinjau oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Menunggu Kementerian PUPR


Adhi Karya Dapat Kredit Jumbo Rp 1,35 Triliun dari Bank Mandiri, Akan Digunakan untuk Apa?

1 hari lalu

Sejumlah kendaraan melewati jalan tol fungsional Solo-Yogyakarta yang mulai dibuka untuk pemudik Lebaran 2024 mulai hari ini, Jumat, 5 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Adhi Karya Dapat Kredit Jumbo Rp 1,35 Triliun dari Bank Mandiri, Akan Digunakan untuk Apa?

Adhi Karya baru saja mendapatkan fasilitas kredit senilai Rp 1,35 triliun dari Bank Mandiri untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur strategis yang sedang dikerjakannya.


Sri Mulyani Setujui Anggaran Rp 11 Triliun untuk Bantuan Pangan bagi 22 Juta Keluarga

2 hari lalu

Petugas mendata warga penerima sekarung beras saat pembagian bansos beras di kantor Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 11 Mei 2024. Kementerian Sosial mendistribusikan bantuan sosial beras sebagai jaring pengaman sosial untuk keluarga penerima manfaat yang sudah terdata dan terverifikasi. TEMPO/Prima mulia
Sri Mulyani Setujui Anggaran Rp 11 Triliun untuk Bantuan Pangan bagi 22 Juta Keluarga

Menkeu Sri Mulyani menyetujui anggaran untuk melanjutkan bantuan pangan sebesar Rp 11 triliun bagi 22 juta KPM hingga Desember 2024.