TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo menegaskan berita tentang rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto menaikkan rasio utang terhadap PDB sebagai disinformasi.
"Tidak ada satu pun dari kami yang berkata dalam forum bahwa pemerintahan Prabowo akan menaikkan debt ratio menjadi 50 persen dari PDB," ujar Drajad kepada Tempo, Ahad, 16 Juli 2024.
Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan pelaku pasar tidak perlu khawatir dengan pemberitaan tersebut. Ia memastikan program-program Prabowo dan wakilnya akan dilakukan secara bertahap baik waktu maupun cakupannya dan disesuaikan dengan ruang fiskal yang tersedia. "Jadi tidak perlu khawatir terhadap defisit fiskal," kata dia.
Ia menjelaskan, pembayaran utang jatuh tempo yang akan berlaku pada masa pemerintahan Prabowo memang akan membuat beban APBN semakin berat. Meski begitu, ia menjamin tim ekonomi Prabowo-Gibran nantinya akan sangat disiplin mengelola utang. Drajad mengatakan Prabowo tidak ingin membebani generasi mendatang dengan beban utang yang berat.
Dalam debat calon presiden pada 7 Januari 2024 lalu Prabowo sempat berkata tidak ada masalah jika rasio utang menyentuh angka 50 persen terhadap PDB. Meski demikian, Drajad keberatan jika pernyataan tersebut dianggap sebagai rencana menaikkan rasio utang. "Jadi pernyataan Pak Prabowo dalam debat itu jangan dipelintir," ujarnya.
Ia menyayangkan media yang menuliskan bahwa Prabowo berencana menaikan rasio utang. Mengutip Reuters, berita mengenai rencana kenaikan rasio utang hingga 50 persen terhadap PDB oleh Prabowo semula diberitakan oleh situs Bloomberg News. Dalam laporan Bloomberg disebut salah seorang sumber memaparkan rencana Prabowo mengerek rasio utang selama masa kepemimpinannya.
Anggota tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran, Thomas Djiwandono juga membantah hal tersebut. "Kami sama sekali tidak berbicara mengenai target utang terhadap PDB. Ini bukan rencana kebijakan formal," kata dia kepada Reuters, Sabtu, 16 Juni 2024.
Pilihan Editor: Alasan LPEM UI Sebut Utang Jatuh Tempo Negara Sebesar Rp 800 Triliun Masih Aman
