Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Setujui Usulan Penambahan Anggaran Kementerian Investasi dan Kementerian Perdagangan, Berapa Tambahnya?

image-gnews
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Bahlil mengatakan bahwa Starlink sudah mengantongi izin investasi di Indonesia. Berdasarkan data pengurusan izin investasi Online Single Submission (OSS) yang dikantonginya, jumlah investasi yang ditanamkan Starlink di Indonesia hanya Rp30 miliar. Tak hanya itu, jumlah tenaga kerja yang terdaftar juga hanya 3 orang. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Bahlil mengatakan bahwa Starlink sudah mengantongi izin investasi di Indonesia. Berdasarkan data pengurusan izin investasi Online Single Submission (OSS) yang dikantonginya, jumlah investasi yang ditanamkan Starlink di Indonesia hanya Rp30 miliar. Tak hanya itu, jumlah tenaga kerja yang terdaftar juga hanya 3 orang. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi VI DPR RI menyetujui usulan penambahan anggaran Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian investasi pada 2025. 

Dikutip dari kemendag.go.id, untuk Kementerian Perdagangan Komisi VI DPR RI menyetujui usulan penambahan anggaran sebesar Rp 2,4 triliun. Artinya jika ditambah dengan pagu indikatif 2025 sebesar Rp 1,6 triliun, anggaran Kemendag menjadi sekitar Rp 4 triliun.

"Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia terkait usulan tambahan anggaran yang telah disampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia melalui surat nomor PR.002/239/M-DAG/SD/4/2024 tanggal 30 April 2024 sebesar Rp.2.400.000.000.000," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung dalam rapat dengan Kemendag di Gedung DPR RI, Kamis 13 Juni 2024.

Rincian usulan penambahan anggaran itu terdiri dari, pertama untuk peningkatan peran 46 perwakilan perdagangan di negara tujuan ekspor berupa promosi dagang, market intelligence, business forum, dan business matching sebesar Rp 900 miliar.

Kedua, untuk pengembangan perdagangan antara wilayah, untuk misi dagang setiap daerah di Indonesia dan perlindungan konsumen sebesar Rp 700 miliar.

Ketiga untuk peningkatan ekspor produk berteknologi menengah, dan tinggi berupa pameran dagang, misi dagang, integrasi informasi ekspor, pembinaan UMKM ekspor, dan pengamanan perdagangan sebesar Rp 800 miliar.

Sebelumnya dalam rapat, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan penambahan anggaran itu diperlukan untuk menggenjot target ekspor.

"Kita ini kan mau ekspor, kita ini mau bersaing dengan negara lain, kita mau meningkatkan ekspor. Sementara kita punya ekspornya meningkat apa lagi sekarang diminta untuk mengembangkan dari negara tradisional," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun anggaran pada 2025 dalam pagu indikatif disebut telah turun dari tahun 2024. Zulhas mengatakan anggaran yang akan didapatkan Kemendag tahun depan hanya sebesar Rp 1,6 triliun atau turun dari Rp 1,9 triliun pada tahun ini.

Selain itu, Dikutip dari Antara, Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga menyetujui permintaan penambahan anggaran Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi sebesar Rp889 miliar. 

Usulan tersebut akan dikaji terlebih dahulu, pasalnya pemerintah melalui Kementerian Keuangan menargetkan defisit APBN berada kurang dari 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Sebelumnya, pagu indikatif untuk Kementerian Investasi menurun hingga 50 persen dari sebelumnya 1,2 triliun pada 2024 menjadi Rp 600 miliar. Pada saat yang sama target penyerapan investasi Kementerian Investasi pada 2025 naik menjadi  Rp1.850 triliun hingga Rp1.900 triliun  dari Rp1.650 triliun pada 2024 yang sudah tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

"RKP kita di 2024 Rp1.850 triliun sampai Rp1.900 triliun, itu syarat pertumbuhan ekonomi kita di atas 5 persen," ujar Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, seperti dikutip dari Antara pada Selasa, 11 Juni 2024.

Lebih lanjut terkait pagu anggaran Kementerian Investasi, Bahlil menyebut, antara persentase yang diberikan dan tanggung jawab harus linier. “Maksud saya adalah harus berimbang antara persentase yang dikasi dan tanggung jawab, itu aja. Mau diturunkan juga nggak papa, turunkan lagi targetnyanya,” ujarnya.

Pilihan Editor: Reaksi Bahlil dan Zulhas Saat Anggaran 2025 Kementerian Investasi dan Kementerian Perdagangan Turun

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Cerita Pengurus Ranting Terdampak Tambang di Berau Kaltim, Desak PP Muhammadiyah Tolak IUP

2 jam lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Cerita Pengurus Ranting Terdampak Tambang di Berau Kaltim, Desak PP Muhammadiyah Tolak IUP

PP Muhammadiyah menggelar rapat pleno untuk mengkaji sikap terhadap konsesi tambang di Gedung PP Muhammadiyah pada Sabtu, 13 Juli 2024.


Peneliti Indef Sebut Pemerintah Tidak Konsisten di Kebijakan Impor

19 jam lalu

Ilustrasi kapal pengangkut peti kemas ekspor dan impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Peneliti Indef Sebut Pemerintah Tidak Konsisten di Kebijakan Impor

Peneliti Indef mengatakan pemerintah tidak konsisten dalam menetapkan kebijakan impor.


Mendag Zulhas Lepas Ekspor Pinang Jambi ke Arab Saudi dan Bangladesh

23 jam lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas saat ditemui dalam acara pembagian daging kurban di Kementerian Perdagangan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 18 Juni 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Mendag Zulhas Lepas Ekspor Pinang Jambi ke Arab Saudi dan Bangladesh

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas melepas ekspor produk pinang dari Provinsi Jambi ke Arab Saudi dan Bangladesh.


Bahlil Hadir di Rapat Pleno PP Muhammadiyah, Jelaskan IUP untuk Ormas Keagamaan

1 hari lalu

Suasana Gedung Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, saat menggelar rapat pleno tertutup membahas izin usaha pertambangan (IUP), Sabtu, 13 Juli 2024. Sumber Tempo menyebut Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, hadir dalam rapat ini. TEMPO/Han Revanda Putra.
Bahlil Hadir di Rapat Pleno PP Muhammadiyah, Jelaskan IUP untuk Ormas Keagamaan

PP Muhammadiyah menggelar pleno untuk membahas sikap mereka terhadap IUP yang ditawarkan oleh pemerintah kepada ormas keagamaan


Pro-Kontra Soal Revisi UU Wantimpres yang akan Aktifkan Lagi Dewan Pertimbangan Agung

1 hari lalu

Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 11 Juli 2024. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Pro-Kontra Soal Revisi UU Wantimpres yang akan Aktifkan Lagi Dewan Pertimbangan Agung

Ganjar Pranowo mengatakan publik harus dilibatkan dalam proses perubahan Wantimpres menjadi DPA.


Kata Djarot PDIP Soal Revisi UU Wantimpres yang Jadi Usul Inisiatif DPR

1 hari lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat bersiap saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kata Djarot PDIP Soal Revisi UU Wantimpres yang Jadi Usul Inisiatif DPR

Djarot Saiful Hidayat berharap RUU Wantimpres tidak dimanfaatkan untuk berbagi-bagi jabatan.


KPK Siap Dampingi Pansus Haji DPR Usut Dugaan Korupsi

1 hari lalu

Ketua Tim Pengawas Haji 2024 Abdul Muhaimin Iskandar (kanan) berbincang dengan anggota Tim Pengawas haji 2024 Selly Andriany Gantina (kiri) dan Marwan Dasopang (ketiga kanan) usai rapat evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 di ruang sidang Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin, 1 Juli 2024. Dalam rapat tersebut Tim Pengawas Haji 2024 sepakat untuk membentuk tim panitia khusus (Pansus) karena mengindikasikan terjadinya sejumlah penyelewengan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024, seperti soal kuota, indikasi jual beli visa, buruknya layanan akomodasi dan transportasi kepada jamaah haji Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
KPK Siap Dampingi Pansus Haji DPR Usut Dugaan Korupsi

KPK menyatakan akan mendampingi pansus haji DPR jika ditemukan adanya indikasi korupsi.


Ini 12 Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc HAM yang Lulus Seleksi KY

1 hari lalu

Anggota Komisi Yudisial (KY) melakukan wawancara terbuka kepada sejumlah calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung tahun 2024, 8 Juli 2024. Tempo/Maulani Mulianingsih
Ini 12 Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc HAM yang Lulus Seleksi KY

Komisi Yudisial mengumumkan 12 nama calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM.


Bamsoet Dukung Rencana DPR Mengubah Nomenklatur Wantimpres Menjadi DPA

1 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat menerima Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Indonesia sekaligus Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi Prof. Abdul Bari Azed, di Jakarta, Kamis 11 Juli 2024.
Bamsoet Dukung Rencana DPR Mengubah Nomenklatur Wantimpres Menjadi DPA

Bambang Soesatyo atau Bamsoet mendukung rencana DPR RI mengubah nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).


KADI Beberkan Panjang Lebar soal Kriteria Perusahaan Asing yang Bisa Dikenai Bea Masuk Anti Dumping

1 hari lalu

Ketua Komite Anti Dumping Indonesia, Danang Prasta Danial. Foto : Kemendag
KADI Beberkan Panjang Lebar soal Kriteria Perusahaan Asing yang Bisa Dikenai Bea Masuk Anti Dumping

Kepada Tempo, Kepala KADI Danang Prasta Danial menjelaskan kriteria sebuah perusahaan asing bisa dikenai Bea Masuk Anti-dumping (BMAD).