Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Minta Kementerian ATR/BPN Ajak KLHK Selesaikan Kasus Agraria: Praktik Selama Ini Meresahkan Masyarakat

image-gnews
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang memberikan keterangan pers usai menghadiri Reforma Agraria Summit oleh Kementerian ATR/BPN. Acara ini digelar pada 14-15 Juni 2024 di Bali. Tempo/Adil Al Hasan
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang memberikan keterangan pers usai menghadiri Reforma Agraria Summit oleh Kementerian ATR/BPN. Acara ini digelar pada 14-15 Juni 2024 di Bali. Tempo/Adil Al Hasan
Iklan

TEMPO.CO, Denpasar - Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengatakan lembaganya mengapresiasi kegiatan Reforma Agraria Summit 2024 oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Dia menyebut kegiatan ini baik untuk mengatur masalah pertanahan di Indonesia. 

“Dalam rangka untuk kemaslahatan masyarakat. Kami tentu dari Komisi II mendukung penuh, khususnya mengenai anggaran,” kata Junimart usai menghadiri Reforma Agraria Summit di The Meru, Sanur, Denpasar, Bali, pada Jumat, 14 Juni 2024.

Kementerian Agraria dan Tata Ruangan sekaligus Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membahas aneka persoalan dan dan capaian kerja dalam Reforma Agraria Summit 2024. Acara yang digelar di The Meru, Sanur, Denpasar, Bali, ini dihelat pada 14-15 Juni 2024. 

Senyampang itu, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP ini mengatakan Komisi II akan tetap mengawal dan mengawasi pelaksanaan reforma agraria yang tengah berlangsung. Langkah itu disebut sebagai upaya memaksimalkan kinerja Kementerian ATR/BPN

“Supaya kementerian ini bekerja maksimal,” kata dia. 

Selain itu, dia juga mendorong agar Kementerian ATR/BPN juga menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyelesaikan persoalan agraria. Dia beralasan kedua kementerian ini kerap terjadi masalah. 

“Dalam praktik yang ada selama ini membuat keresahan di masyarakat. Sertifikat (dari Badan Pertahanan) sudah terbit lama, tapi tidak bisa menopang ekonomi. Ketika diperbankan ditolak, alasannya sebagian tanah yang dimiliki itu masuk kawasan hutan,” kata Junimart. 

Selanjutnya baca: Reforma Agraria Summit 2024 bahas konflik hingga proyeksi penyelesaian

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPR Umumkan Jumlah Anggota di Setiap AKD, PDIP Dapat Kursi Pimpinan Paling Banyak

1 jam lalu

Ketua DPR RI 2024-2029 Puan Maharani menyampaikan pidato usai ditetapkan menjadi Pimpinan DPR RI 2024-2029 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024. Rapat Paripurna tersebut menetapkan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI periode 2024-2029 dan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Umumkan Jumlah Anggota di Setiap AKD, PDIP Dapat Kursi Pimpinan Paling Banyak

Ketua DPR Puan Maharani meminta persetujuan anggota DPR mengenai penambahan dua komisi baru.


Polisi Bongkar Kasus Mafia Tanah di Bekasi, AHY: Kerugian Rp 7,9 Miliar

1 jam lalu

Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono saat meresmikan rumah hunian vertikal di Kawasan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta, Jumat, 27 September 2024. AHY juga mengucapkan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jakarta, Yayasan Buddha Tzu Chi yang telah berkolaborasi untuk membuat warga yang ada menjadi lebih baik lagi. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Polisi Bongkar Kasus Mafia Tanah di Bekasi, AHY: Kerugian Rp 7,9 Miliar

2 kasus mafia tanah di Kabupaten Bekasi terungkap. Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan kasus ini menelan kerugian Rp 7,9 miliar.


Profil Herindra, Calon Kepala BIN yang Bakal Gantikan Budi Gunawan

2 jam lalu

Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Rapat tersebut membahas persetujuan penerimaan hibah Alpalhankan dari luar negeri. TEMPO/M Taufan Rengganis
Profil Herindra, Calon Kepala BIN yang Bakal Gantikan Budi Gunawan

Presiden Jokowi memberhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN dan mengajukan Herindra sebagai calon penggantinya. Berikut profil Herindra.


DPR Bakal Gelar Fit and Proper Test Calon Kepala BIN Herindra Besok Pagi

2 jam lalu

Wakil Menteri Pertahanan M Herindra saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024. Rapat membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tentang penambahan 23 kegiatan pinjaman dalam negeri (PDN) dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Bakal Gelar Fit and Proper Test Calon Kepala BIN Herindra Besok Pagi

Puan Maharani mengungkapkan, nama Herindra diusulkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Surat Presiden pada 10 Oktober 2024.


DPR Tunggu Kabinet Prabowo, Baru Umumkan Mitra Kerja Tiap Komisi

2 jam lalu

Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, saat ditemui di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Oktober 2024. Tempo/Annisa Febiola.
DPR Tunggu Kabinet Prabowo, Baru Umumkan Mitra Kerja Tiap Komisi

Setelah ada pengumuman pasti dari pemerintahan baru, kata Puan, DPR akan menyelaraskan pula di legislatif.


DPR Sahkan Penambahan Komisi dari 11 Jadi 13

4 jam lalu

Ketua DPR RI 2024-2029 Puan Maharani menyampaikan pidato usai ditetapkan menjadi Pimpinan DPR RI 2024-2029 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024. Rapat Paripurna tersebut menetapkan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI periode 2024-2029 dan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Sahkan Penambahan Komisi dari 11 Jadi 13

DPR resmi mengesahkan penambahan dua komisi dari 11 menjadi 13 komisi.


DPR Bentuk Tim Usai Terima Surat Presiden soal Penggantian Kepala BIN

4 jam lalu

Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, saat ditemui di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Oktober 2024. Tempo/Annisa Febiola.
DPR Bentuk Tim Usai Terima Surat Presiden soal Penggantian Kepala BIN

DPR membentuk tim khusus usai menerima Surat Presiden mengenai pemberhentian dan pengangkatan Kepala BIN.


PDIP Dapat 4 Kursi Pimpinan AKD, Disahkan Lewat Rapat Paripurna Hari Ini

6 jam lalu

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Said Abdullah, saat ditemui di kompleks gedung DPR, Senin, 14 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra.
PDIP Dapat 4 Kursi Pimpinan AKD, Disahkan Lewat Rapat Paripurna Hari Ini

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebut partainya dapat empat kursi Ketua Komisi I, Komisi V, Banggar dan BAKN.


Tata Kelola Sawit Ilegal, KLHK Dikenal Lamban dan Tak Transparan

21 jam lalu

Petugas Jampidsus memindahkan box  bertuliskan Biro Hukum 1 saat penggeledehan Kantor KLHK oleh Jampidsus Kejagung, Kantor KLHK, Bendungan Hilir, Jakarta, Kamis, 3 Oktober 2024. Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) digeledah Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung).  TEMPO/Ilham Balindra
Tata Kelola Sawit Ilegal, KLHK Dikenal Lamban dan Tak Transparan

Organisasi sipil bicara kasus dugaan korupsi tata kelola sawit ilegal di KLHK yang sedang diusut Kejaksaan Agung.


Catatan ICW: Ada 59 Terdakwa Korupsi Divonis Bebas dan Lepas Sepanjang 2023

22 jam lalu

Peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadhana dan Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti (kiri) bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, memberikan keterangan kepada awak media, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 13 Februari 2024. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melaporkan pengaduan ke KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi kontrak pembelian 12 jet tempur Dassault Mirage 2000-5 bekas senilai USD792 juta atau Rp.12,4 triliun oleh Kementerian Pertahanan RI dari Angkatan Udara Qatar, yang telah dibatalkan. TEMPO/Imam Sukamto
Catatan ICW: Ada 59 Terdakwa Korupsi Divonis Bebas dan Lepas Sepanjang 2023

Laporan ICW hasil pemantauan persidangan tindak pidana korupsi sepanjang 2023.