TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengusulkan tambahan anggaran untuk pagu indikatif kementeriannya tahun 2025. Adapun besaran tambahan yang dia usulkan sebesar Rp 3,05 triliun untuk mencapai target sesuai rancangan rencana kerja pemerintah (RKP).
"Kami menyampaikan usulan tambahan sejumlah Rp 3 triliun sekian dan teralokasi pada masing-masing satuan kerja pada isu utama yaitu peningkatan kekuatan SDM (sumber daya manusia) kita, maupun kekuatan destinasi dan beberapa program unggulan seperti program desa wisata," kata Sandiaga dalam Rapat Kerja bersama Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Senayan pada Kamis, 13 Juni 2024.
Sebelumnya, pagu anggaran untuk Kemenparekraf sebesar Rp 1,7 triliun. Penambahan anggaran tersebut, kata Sandi diharapkan dapat memberi kemudahan bagi pemerintahan berikutnya dalam menjalankan program kerja.
"Sehingga memberikan kemudahan bagi pemerintahan selanjutnya untuk menjalankan program sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia agar penguatan wisata kita bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja," ujarnya.
Dia merinci rencana pengalokasian pagu tersebut. Pertama, untuk Deputi Bidang Kebijakan Strategis sebesar Rp 57,66 miliar. Kedua, sebesar Rp 138,41 miliar untuk Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan. Lalu, untuk Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur sebesar Rp 193,17 miliar.
Sementara itu, pengalokasian pagu senilai Rp 459,25 miliar diusulkan untuk Badan Pelaksana Otorita Pariwisata. Lalu sebesar Rp 77,8 miliar untuk Deputi Bidang Industri dan Investasi serta Rp 221,3 miliar untuk Deputi Bidang Pemasaran. Sedangkan untuk Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan diusulkan sebesar Rp 237,72 miliar.
Untuk Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif diusulkan pengalokasian sebesar Rp 86,58 miliar. Kemudian, sebesar Rp 392,21 miliar untuk Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama. Terakhir, alokasi sebesar Rp 25,85 miliar untuk Inspektorat Utama dan Rp 1,16 miliar untuk Politeknik Pariwisata Indonesia.
Sandiaga menjelaskan, peran fasilitasi pendampingan akan terus dilakukan sampai kepada penyelesaian pembangunan fisik di Poltekpar. Jika tidak dipenuhi, maka kata dia akan berdampak kepada penurunan kinerja.
Kementeriannya telah mengadakan rapat pada pekan lalu untuk memetakan RKP mendatang. "Kinerja ini bukan hanya dari jumlah wisatawan, tapi juga jumlah dampak ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, angka Rp 3 triliun sekian untuk tahun anggaran 2025 ini telah kami tuangkan di surat resmi yang telah kami ajukan kepada Menteri Keuangan," kata Sandiaga.
Pilihan Editor: Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakilnya Mundur, Sandiaga: Semoga Kariernya Makin Cemerlang
