Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

OJK Susun Peta Jalan Dana Pensiun untuk Tingkatkan Kesiapan Masyarakat

Reporter

Editor

Aisha Shaidra

image-gnews
Ilustrasi OJK / Otoritas Jasa Keuangan. Tempo/Tony Hartawan
Ilustrasi OJK / Otoritas Jasa Keuangan. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono berharap roadmap atau peta jalan pengembangan dana pensiun nantinya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mempersiapkan masa pensiun mereka. “Peta jalan ini diharapkan dapat membantu upaya pemerintah untuk meningkatkan awareness masyarakat dalam mempersiapkan masa pensiun,” kata Ogi Prastomiyono, di Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024.

Ia menuturkan bahwa roadmap tersebut akan berperan sebagai acuan dalam mengembangkan cakupan industri dana pensiun, baik yang bersifat wajib yang maupun sukarela, serta meningkatkan tata kelola dan manajemen risiko para penyedia jasa asuransi dalam mengelola kewajiban.

Pihaknya juga berharap bahwa peta jalan tersebut dapat memperkuat pengelolaan investasi dan sumber daya manusia (SDM) dalam industri dana pensiun. Peta jalan itu diharapkan dapat membantu pengelolaan dana secara optimal dan mengedepankan prinsip kehati-hatian, "Sehingga dapat meningkatkan porsi dana masyarakat dalam mempersiapkan masa pensiun yang lebih sejahtera,” ujar Ogi.

Dalam pernyataannya terkait Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK bulan lalu yang dirilis pada 14 Mei 2024, ia menyampaikan bahwa peta jalan tersebut sedang dalam tahap penyelesaian agar dapat segera diluncurkan tahun ini.

“Poin penting dalam roadmap ini adalah bagaimana sinergi pada ekosistem program pensiun di Indonesia baik program pensiun wajib maupun program pensiun sukarela dalam rangka mempersiapkan kesejahteraan masyarakat setelah melewati usia produktif masih tetap terjaga,” ujar Ogi pula.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


OJK Cabut Izin Usaha 2 Perusahaan Pinjol

18 jam lalu

Logo OJK. wikipedia.org
OJK Cabut Izin Usaha 2 Perusahaan Pinjol

OJK akan tetap memantau kewajiban Jembatan Emas dan Dhanapala. Aman turut merinci tiga kewajiban dua perusahaan pinjol tersebut.


Alasan Dana Darurat Sebaiknya Disimpan Dalam Bentuk Tabungan

1 hari lalu

Ilustrasi dana darurat (PIxabay.com)
Alasan Dana Darurat Sebaiknya Disimpan Dalam Bentuk Tabungan

Analis OJK menyarankan dana darurat disimpan dalam bentuk tabungan sehingga mudah dicairkan kapan saja saat membutuhkan.


Hati-hati Investasi Ilegal, Berikut 7 Tips Aman bagi Investor Pemula

2 hari lalu

Ilustrasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik. (ANTARAFOTO)
Hati-hati Investasi Ilegal, Berikut 7 Tips Aman bagi Investor Pemula

Di era kiwari, saham merupakan salah satu jenis investasi yang menarik dan banyak dipilih oleh masyarakat karena dianggap menjanjikan keuntungan di masa depan. Berikut ini 7 tips investasi agar terhindar dari penipuan.


OJK Cabut Izin Koperasi LKMA PUAP Mugi Rahayu, Minta Pengurus Bentuk Tim Likuidasi

2 hari lalu

Petugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beraktivitas di ruang layanan Konsumen, Kantor OJK, Jakarta. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.)
OJK Cabut Izin Koperasi LKMA PUAP Mugi Rahayu, Minta Pengurus Bentuk Tim Likuidasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Mugi Rahayu (Koperasi LKMA PUAP Mugi Rahayu).


Tidak Ikut PDNS, Data OJK dan Perbankan Tidak Terdampak Peretasan

2 hari lalu

ilustrasi serangan virus ransomware. shutterstock.com
Tidak Ikut PDNS, Data OJK dan Perbankan Tidak Terdampak Peretasan

Pengelolaan data OJK dilakukan terpisah dan tidak masuk sistem PDNS.


Cabut Ijin Sejumlah Perusahaan Bermasalah, OJK : Industri Asuransi Swasta Masih Terkendali

3 hari lalu

Kepala Eksekutif Pengawasan perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono, saat ditemui usai rapat kerja dengan DPR RI di Senayan, Jakarta pada Selasa, 4 April 2023. Tempo/Amelia Rahima Sari.
Cabut Ijin Sejumlah Perusahaan Bermasalah, OJK : Industri Asuransi Swasta Masih Terkendali

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kondisi industri asuransi swasta di Indonesia saat ini masih dalam jalur aman dan dipercaya masyarakat meski ijin sejumlah perusahaan bermasalah telah dicabut.


OJK: Pendanaan P2P Lending untuk UMKM per Mei 2024 Capai 31,52 Persen

5 hari lalu

Logo OJK. (ANTARA/HO-OJK)
OJK: Pendanaan P2P Lending untuk UMKM per Mei 2024 Capai 31,52 Persen

Komisioner OJK Agusman mengatakan target fase pertama pendanaan dari fintech untuk sektor UMKM adalah 30 hingga 40 persen.


OJK Luncurkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun 2024-2028

5 hari lalu

Logo OJK. (ANTARA/HO-OJK)
OJK Luncurkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun 2024-2028

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028 di Yogyakarta kemarin.


Kronologi Data Diri Pelamar Kerja Dipakai Oknum Tak Bertanggung Jawab untuk Pinjol

5 hari lalu

Ilustrasi Pinjaman Online. Freepix: Rawpixel.com
Kronologi Data Diri Pelamar Kerja Dipakai Oknum Tak Bertanggung Jawab untuk Pinjol

Sebanyak 27 orang pelamar kerja menjadi korban penipuan dan penggelapan bermodus pencurian data pribadi untuk pinjol


Diduga Kelola Investasi Ilegal Rp 71 Miliar, Profil Ahmad Rafif Raya Sebut Pernah Magang di KPK

5 hari lalu

Ilustrasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik. (ANTARAFOTO)
Diduga Kelola Investasi Ilegal Rp 71 Miliar, Profil Ahmad Rafif Raya Sebut Pernah Magang di KPK

Influencer Ahmad Rafif Raya menjadi buah bibir setelah diduga melancarkan aksi investasi ilegal sekaligus gagal mengelola dana sebesar Rp 71 miliar.