Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Keponakan Jokowi jadi Direktur Anak Perusahaan Pertamina, Pengamat: Akuntabilitas Dipertanyakan

Reporter

Editor

Aisha Shaidra

image-gnews
Sales Area Manager Wilayah Banten, Joko Priyambodo saat memberikan keterangan pers di rest area KM 43 Tol Tangerang-Merak. antaranews.cosm
Sales Area Manager Wilayah Banten, Joko Priyambodo saat memberikan keterangan pers di rest area KM 43 Tol Tangerang-Merak. antaranews.cosm
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar menilai ketika kerabat atau orang-orang terdekat pemimpin politik seperti Presiden Joko Widodo atau Jokowi  mendapat jabatan penting di perusahaan-perusahaan seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memang akan menimbulkan pertanyaan di publik. Contohnya baru-baru ini, saat kabar kenaikan jabatan Joko Priyambodo yang merupakan keponakan Jokowi, sebagai Direktur Pemasaran dan Operasi PT Patra Logistik, anak perusahaan PT Pertamina (Persero) mencuat.

Joko merupakan menantu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. "Ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang transparansi, akuntabilitas dan faktor politik dalam pengelolaan perusahaan," kata Media kepada Tempo melalui aplikasi perpesanan pada Selasa, 11 Juni 2024.

Dia melanjutkan, bila jabatan penting di BUMN diberikan kepada kerabat atau orang-orang terdekat dari pemimpin politik tanpa memenuhi kualifikasi, maka dapat mengganggu akuntabilitas. "Kinerja mereka kemudian bisa dipertanyakan dan sulit untuk mengetahui apakah keputusan yang mereka buat didasarkan pada kepentingan perusahaan atau kepentingan politik," tutur Media.

Keterlibatan faktor politik dalam pengelolaan perusahaan BUMN, menurut Media, dapat menimbulkan konflik kepentingan. Dalam kasus pemberian jabatan kunci perusahaan kepada orang-orang terdekat dari pemimpin politik, ada potensi keputusan yang akan diambil, tidak akan semata-mata berdasarkan kepentingan perusahaan atau masyarakat. "Ini bisa merugikan perusahaan, karyawan, bahkan masyarakat secara keseluruhan jika keputusan yang diambil tidak memperhatikan kebutuhan nyata perusahaan BUMN."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menegaskan proses penunjukan Joko Priyambodo sebagai Direktur Pemasaran dan Operasi PT Patra Logistik pada 20 Mei lalu itu sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Joko, kata dia bergabung di Pertamina sejak tahun 2017 dan merintis karir dari bawah.

Pengalamannya di Pertamina dimulai dari Stakeholder Relations Management PT Pertamina (Persero), Board of Director Office PT Pertamina (Persero), Sales Branch Manager Jogjakarta, Sales Area Manager Banten. Pada bidang logistik, Joko punya pengalaman berkarier di PT Pertamina International Shipping. "Selama bekerja di Pertamina, yang bersangkutan juga menunjukkan kinerja yang cemerlang dan pernah beberapa kali mendapat penghargaan dari perusahaan sehingga masuk dalam list top talent management Pertamina Group," kata Irto saat dihubungi Tempo pada Selasa.

Pilihan editor: Unggahan 2 Keponakan Jokowi Soal Kenaikan Jabatan di Pertamina Hilang, Kenapa?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Vonis Karen Agustiawan 9 Tahun Penjara, Hakim Bebankan Penggantian Uang Negara Rp 1,77 Triliun ke Perusahaan AS

5 jam lalu

Terdakwa eks Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan mengikuti sidang pembacaan vonis, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024. Majelis hakim memvonis mantan Karen dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan dalam kasus korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga Rp2,1 triliun. TEMPO/Imam Sukamto
Vonis Karen Agustiawan 9 Tahun Penjara, Hakim Bebankan Penggantian Uang Negara Rp 1,77 Triliun ke Perusahaan AS

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan divonis 9 tahun penjara di kasus pengadaan LNG. Tapi penggantian kerugian negara dibebankan ke perusahaan AS.


Tolak Dakwaan Jaksa KPK di Kasus LNG Pertamina, Hakim Menilai Karen Agustiawan Tidak Memperkaya Diri

8 jam lalu

Terdakwa eks Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan mengikuti sidang pembacaan vonis, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024. Majelis hakim memvonis mantan Karen dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan dalam kasus korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga Rp2,1 triliun. TEMPO/Imam Sukamto
Tolak Dakwaan Jaksa KPK di Kasus LNG Pertamina, Hakim Menilai Karen Agustiawan Tidak Memperkaya Diri

Majelis hakim sidang kasus korupsi LNG Pertamina menilai uang Rp 1,62 yang diterima Karen Agustiawan dari Blackstone adalah penghasilan resmi.


Utang Menumpuk jadi Salah Satu Penyebab Banyak BUMN Terancam Bangkrut

9 jam lalu

Direktur Utama PT Danareksa (Persero) Yadi Jaya Ruchandi. ANTARA/Maria Cicilia Galuh.
Utang Menumpuk jadi Salah Satu Penyebab Banyak BUMN Terancam Bangkrut

Ada berbagai masalah yang dihadapi sejumlah BUMN sehingga rencananya akan disuntik mati


Kimia Farma: Upaya Pembenahan hingga Kerugian

11 jam lalu

Logo Kimia Farma
Kimia Farma: Upaya Pembenahan hingga Kerugian

PT Kimia Farma (Persero) Tbk. merugi selama 2023 mencapai Rp1,8 triliun


Terpopuler Bisnis: Profil 6 BUMN yang Akan Dilikuidasi, Jokowi Kaget, Blak-blakan Bos Sritex

19 jam lalu

Logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terpasang di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis 2 Juli 2020. Kementerian BUMN meluncurkan logo baru pada Rabu (1/7) yang menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. ANATAR FOTO/Aprillio Akbar
Terpopuler Bisnis: Profil 6 BUMN yang Akan Dilikuidasi, Jokowi Kaget, Blak-blakan Bos Sritex

Sebanyak enam BUMN kemungkinan akan dihentikan operasinya.


Belasan BUMN Bakal Diinbreng Danareksa, Ini Penjelasannya

1 hari lalu

Menara Danareksa. menaradanareksa.co.id
Belasan BUMN Bakal Diinbreng Danareksa, Ini Penjelasannya

Belasan perusahaan BUMN berstatus titip kelola dan ditangani oleh PT Perusahaan Pengelola Asetakan dilakukan inbreng/pengalihan ke Danareksa


Pengamat: Pemerintah Tak Perlu Tahan Harga BBM Nonsubsidi Lebih Lama, Sesuaikan Harga Keekonomian

1 hari lalu

Pengendara kendaraan motor saat membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di sebuah SPBU di Jakarta, Selasa 23 Januari 2024. PT Pertamina (Persero) belum menghapus BBM jenis Pertalite saat ini. Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan pihaknya saat ini masih mengkaji rencana itu. Rencana penghapusan Pertalite sebelumnya disampaikan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati. Ia mengatakan pihaknya mengusulkan agar mulai tahun ini tak menjual BBM yang kadar oktannya (RON) di bawah 91, sehingga menghapus Pertalite yang spesifikasinya saat ini RON 90. Keputusan ini sekaligus menegaskan Pertamina bergerak mengikuti aturan standar emisi Euro 4 dari pemerintah. Nicke mengatakan setelah Pertalite dihapus, perusahaan pelat merah ini akan menggantinya menggunakan produk baru RON 92.Produk itu adalah Pertamax Green 92 yang merupakan campuran antara RON 90 (Pertalite) dengan 7 persen Bioetanol (E7). TEMPO/Subekti.
Pengamat: Pemerintah Tak Perlu Tahan Harga BBM Nonsubsidi Lebih Lama, Sesuaikan Harga Keekonomian

Ihwal potensi kenaikan harga BBM nonsubsidi pada Juli mendatang, PT Pertamina Patra Niaga belum membuat keputusan.


Terkini Bisnis: Gelombang PHK di Industri Tekstil, Penyebab Kimia Farma Rugi Rp 1,8 Triliun

1 hari lalu

Suasana pabrik tekstil PT Sritex. Sritex.co.id
Terkini Bisnis: Gelombang PHK di Industri Tekstil, Penyebab Kimia Farma Rugi Rp 1,8 Triliun

Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Rabu siang, 26 Juni 2024, dimulai dari daftar perusahaan tekstil terbesar di Indonesia di tengah gelombang PHK.


Rupiah Jeblok Bakal Dorong Kenaikan Harga BBM Bulan Depan? Begini Penjelasan Pertamina

1 hari lalu

Petugas mengganti papan harga SPBU jelang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jakarta, Sabtu 3 September 2022. Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, solar dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter serta Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter yang mulai berlaku pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Rupiah Jeblok Bakal Dorong Kenaikan Harga BBM Bulan Depan? Begini Penjelasan Pertamina

PT Pertamina Patra Niaga buka suara soal peluang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi pada Juli mendatang.


Rugi Rp 1,8 Triliun, Bos Kimia Farma Beberkan Penyebabnya

1 hari lalu

Jajaran Direksi PT Kimia Farma Tbk usai konferensi pers Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Buku 2023, di Gedung ILHI Biofarma Grup, Cipinang, Jakarta Timur, Selasa, 25 Juni 2024 (Tempo | Ghoida Rahmah)
Rugi Rp 1,8 Triliun, Bos Kimia Farma Beberkan Penyebabnya

PT Kimia Farma (Persero) Tbk. melaporkan kerugian usaha sepanjang 2023 mencapai Rp 1,8 triliun, melonjak dari posisi 2022 yang sebesar Rp 126 miliar.