Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengamat Nilai IUP untuk Ormas Keagamaan Langgar UU Minerba

Reporter

Editor

Yudono Yanuar

image-gnews
Ilustrasi Batu Bara. ANTARA FOTO/Makna Zaezar/nym.
Ilustrasi Batu Bara. ANTARA FOTO/Makna Zaezar/nym.
Iklan

TEMPO.CO, JakartaPeneliti Alpha Research Database Indonesia Ferdy Hasiman menilai kebijakan Presiden Jokowi memberi ormas keagamaan izin usaha pertambangan atau IUP tidak sesuai dengan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).

Menurut dia, UU Minerba secara jelas menyebut bahwa badan usaha yang mengakses izin usaha pertambangan (IUP) harus dilakukan melalui proses lelang.

Ia menilai penambahan frasa "ormas keagamaan” dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 bermasalah. Penambahan frasa tersebut, menurut Ferdy, dikhawatirkan dapat membuka peluang konflik kepentingan, meskipun ormas tersebut memiliki badan usaha yang mumpuni.

"Masalahnya adalah definisi di dalam PP itu yang jadi polemik. Kalau di dalam PP itu hanya disebut badan usaha tidak apa-apa, jangan tambah ormas, jadi ketika ditambah ormas itu berarti menambah konflik kepentingan," katanya, Jumat, 7 Juni 2024.

Ferdy juga menyatakan kekhawatirannya terhadap lemahnya pengawasan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terhadap kegiatan pertambangan. Ini dikhawatirkan akan semakin parah dengan melibatkan ormas dalam pengelolaan tambang.

Ia lebih lanjut menyampaikan PP Nomor 25 Tahun 2024 ini seharusnya dapat menjadi langkah maju dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia.

Menurutnya, PP ini juga seharusnya dapat lebih jelas dan detail dalam mengakomodir kepentingan masyarakat, misalnya dengan mewajibkan perusahaan-perusahaan besar tambang untuk memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat di sekitar wilayah operasinya.

Pemerintah memberikan izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang merupakan revisi atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

PP ini mengubah beberapa ketentuan dalam PP Nomor 96 Tahun 2021, salah satunya Pasal 83A yang mengatur bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan tanpa melalui proses lelang seperti yang diatur di dalam UU Minerba.

Banyak pihak yang menilai PP ini bertentangan dengan UU Minerba, yang mengharuskan izin tambang diberikan melalui proses lelang.

Pemerintah menyiapkan enam wilayah tambang batu bara yang sudah pernah berproduksi atau eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) untuk badan usaha ormas keagamaan. PKP2B adalah perjanjian antara pemerintah dan perusahaan berbadan hukum untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batu bara.

Keenam WIUPK yang dipersiapkan, yaitu lahan eks PKP2B PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

IUP untuk Ormas Digarak Kontraktor

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan tambang yang hendak dikelola oleh ormas keagamaan nantinya akan dikerjakan oleh kontraktor.

Ia mengatakan sedang mencari formulasi supaya kontraktor yang mengerjakan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) bagi ormas keagamaan itu memiliki kapabilitas tinggi dan tidak mempunyai konflik kepentingan.

"Nanti kami cari formulasi kontraktor yang mengerjakan itu adalah kontraktor yang betul-betul profesional," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Bahlil menjelaskan,  izin itu hanya diberikan kepada ormas yang memiliki badan usaha, serta ditujukan di bekas wilayah izin usaha pertambangan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (WIUP PKP2B).

Menurut dia, ormas yang sudah menerima IUPK, tidak bisa memberikan izin tambang itu ke pihak lain. Hal ini sebagai upaya mencegah timbulnya kerugian negara.

"Pemerintah setelah IUP ini kami berikan kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan  maka kami carikan partner, di mana IUP ini tidak dapat dipindahtangankan. Ini sangat ketat, tidak gampang sebab IUP ini dipegang oleh koperasi organisasi kemasyarakatan itu, dan tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk apapun," kata dia.

Bahlil mengatakan regulasi terkait pemberian izin ini sudah melalui tahapan yang komprehensif, mulai dari kajian akademisi  hingga mendapatkan persetujuan dari setiap kementerian/lembaga teknis.

"Proses pembuatan PP ini sudah lewat mekanisme kajian akademis dan diskusi yang mendalam antara kementerian/lembaga yang juga dibawa ke dalam rapat terbatas yang dihadiri oleh menteri-menteri yang dipimpin oleh Bapak Presiden," katanya.

ANTARA

Pilihan Editor Menantu Anwar Usman Duduki Jabatan Direktur di Anak Usaha Pertamina

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Nilai Ekspor di Juni 2024: Komoditas Besi dan Baja Turun, CPO Naik

2 hari lalu

Plt Kepala Badan Pusat Statistik atau kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam rilis berita resmi statistik pada di kantor pusat Badan Pusat Statistik, Jakarta Pusat. Senin, 03 Juni 2024. Tempo/Firly Fajrian
Nilai Ekspor di Juni 2024: Komoditas Besi dan Baja Turun, CPO Naik

BPS mencatat dua komoditas unggulan Indonesia, batu bara dan besi, mengalami penurunan nilai ekspor selama Juni 2024. Secara tahunan, nilai ekspor dua komoditas tersebut juga merosot


Cerita Pengurus Ranting Terdampak Tambang di Berau Kaltim, Desak PP Muhammadiyah Tolak IUP

3 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Cerita Pengurus Ranting Terdampak Tambang di Berau Kaltim, Desak PP Muhammadiyah Tolak IUP

PP Muhammadiyah menggelar rapat pleno untuk mengkaji sikap terhadap konsesi tambang di Gedung PP Muhammadiyah pada Sabtu, 13 Juli 2024.


Bahlil Hadir di Rapat Pleno PP Muhammadiyah, Jelaskan IUP untuk Ormas Keagamaan

4 hari lalu

Suasana Gedung Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, saat menggelar rapat pleno tertutup membahas izin usaha pertambangan (IUP), Sabtu, 13 Juli 2024. Sumber Tempo menyebut Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, hadir dalam rapat ini. TEMPO/Han Revanda Putra.
Bahlil Hadir di Rapat Pleno PP Muhammadiyah, Jelaskan IUP untuk Ormas Keagamaan

PP Muhammadiyah menggelar pleno untuk membahas sikap mereka terhadap IUP yang ditawarkan oleh pemerintah kepada ormas keagamaan


PP Muhammadiyah Gelar Pleno Hari Ini, Kader Muda Kembali Desak Tolak Izin Tambang

4 hari lalu

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti ketika ditemui di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Defara
PP Muhammadiyah Gelar Pleno Hari Ini, Kader Muda Kembali Desak Tolak Izin Tambang

Kader muda Muhammadiyah kembali mendesak para elite PP Muhammadiyah pertimbangkan keputusan untuk menolak konsesi tambang untuk ormas keagamaan


Terkini: Prabowo Disebut-sebut akan Serahkan Pembangunan IKN ke Gibran? KAI Hadirkan Promo Juleha untuk Keberangkatan Sampai Akhir Juli

4 hari lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Calon Presiden Prabowo Subianto meninjau pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 18 Maret 2024. Foto: Tim Media Prabowo
Terkini: Prabowo Disebut-sebut akan Serahkan Pembangunan IKN ke Gibran? KAI Hadirkan Promo Juleha untuk Keberangkatan Sampai Akhir Juli

Proses pembangunan di IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur terus menjadi sorotan menjelang upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI.


PP Muhammadiyah Putuskan Sikap Soal Konsesi Izin Tambang Usai Rapat Pleno Hari Ini

4 hari lalu

Logo Muhammadiyah. ANTARA/HO-istimewa
PP Muhammadiyah Putuskan Sikap Soal Konsesi Izin Tambang Usai Rapat Pleno Hari Ini

PP Muhammadiyah gelar rapat pleno pada Sabtu, 13 Juli 2024 untuk mengkaji kebijakan pemerintah soal izin usaha pertambangan untuk ormas kelola tambang


PP Muhammadiyah akan Putuskan Sikap soal IUP Ormas Keagamaan Sabtu Pekan Ini

8 hari lalu

Ketua PP Muhammadiyah yang juga mantan Ketua KPK, M. Busyro Muqoddas. TEMPO/M Taufan Rengganis
PP Muhammadiyah akan Putuskan Sikap soal IUP Ormas Keagamaan Sabtu Pekan Ini

PP Muhammadiyah akan gelar rapat pleno Sabtu pekan ini. Putuskan sikap soal izin usaha pertambangan.


Peta Ini Ungkap Deforestasi oleh Tambang Meningkat Kembali, Batu Bara 'Juara'

10 hari lalu

Sejumlah
Peta Ini Ungkap Deforestasi oleh Tambang Meningkat Kembali, Batu Bara 'Juara'

Tren peningkatan deforestasi karena tambang kembali terlihat 2021-2023. Angkanya tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan awal milenium.


Kader Muda Akar Rumput Bikin Petisi Desak PP Muhammadiyah Tolak IUP Ormas Keagamaan

10 hari lalu

Logo Muhammadiyah. wikipedia.org
Kader Muda Akar Rumput Bikin Petisi Desak PP Muhammadiyah Tolak IUP Ormas Keagamaan

Sejumlah elemen kepemudaan Muhammadiyah adakan petisi minta para elite mereka tak menerima konsesi tambang dari pemerintah.


PP Muhammadiyah: IUP Ormas Keagamaan Sejalan dengan Pemerataan Aset di Luar Oligarki

10 hari lalu

Sarasehan Tambang Ramah Lingkungan yang diadakan PP Muhammadiyah pada 22 Juni 2024.
PP Muhammadiyah: IUP Ormas Keagamaan Sejalan dengan Pemerataan Aset di Luar Oligarki

Diktilitbang PP Muhammadiyah sebut IUP untuk ormas keagamaan sejalan dengan pemerataan aset di luar oligarki dan membantu beban APBN. Sinyal menerima IUP?