Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dulu Taperum Sekarang Tapera, Berikut Riwayat Lembaga Tangani Tabungan Perumahan Rakyat

image-gnews
Brosur tabungan perumahan rakyat (Tapera) di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tapera, Jakarta, Selasa 4 Juni 2024. Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera. TEMPO/Tony Hartawan
Brosur tabungan perumahan rakyat (Tapera) di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tapera, Jakarta, Selasa 4 Juni 2024. Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo, atau Jokowi, mengumumkan bahwa pemerintah telah merencanakan kebijakan pemotongan gaji sebesar 3 persen untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Jokowi meyakini masyarakat akan menyesuaikan diri dengan kebijakan baru setelah regulasinya diterapkan.

Pernyataan ini disampaikan Jokowi dalam konferensi pers setelah pelantikan pengurus Gerakan Pemuda Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 27 Mei 2024. Jokowi membandingkan situasi ini dengan penerapan BPJS Kesehatan yang awalnya menimbulkan kontroversi namun akhirnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kontan kebijakan potong gaji 3 persen untuk Tapera itu mengundnag polemik. Pro dan kontra mengemuka karena potongan gaji tersebut untuk seluruh pekerja di Indonesia mulai PNS, TNI/Polri, karyawan swasta, hingga pekerja mandiri yang pendapatannya memenuhi upah minimum provinsi (UMP).

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Khamdani aturan Tapera yang baru saja diterapkan pemerintah. Shinta mengatakan bahwa adanya aturan tersebut memberatkan baik dari sisi pekerja maupun pemberi kerja. Terlebih pekerja telah menanggung iuran BPJS mencapai 18,24 persen hingga 19,74 persen. Jika ditambah iuran Tapera tentu semakin berat, menurut Shinta fasilitas perumahan pekerja bisa memanfaatkan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dari sumber dana program Jaminan Hari Tua (JHT).

Partai Buruh menggelar demo menolak kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Juni 2024. Unjuk rasa ini diikuti oleh massa buruh yang memenuhi kawasan patung kuda Monas.   

Presiden Partai Buruh, yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan rencana pemerintah memungut 3 persen dari penghasilan pekerja melalui PP Tapera hanya akan merugikan dan membebani pekerja.  

Eks Menkopolhukam Mahfud Md meminta pemerintah mempertimbangkan suara publik terkait Tapera. Ia menyebut jika tidak ada kebijakan jaminan akan mendapat rumah dari pemerintah bagi peserta, maka hitungan matematisnya tidak masuk akal.

“Misalnya, orang yang mendapat gaji Rp5 juta/bulan kalau menabung selama 30 tahun dengan potongan sekitar 3 persen per bulan hanya akan sekitar Rp100 juta. Untuk sekarang pun Rp100 juta tak akan dapat rumah, apalagi 30 tahun yang akan datang, ditambah bunganya sekali pun.” kata Mahfud dalam cuitan melalui akun X @mohmahfudmd pada Kamis, 30 Mei 2024.

Dulu Taperum, Sekarang Tapera

Salah satu program pemerintah untuk membantu rakyat membangun rumah direalisasikan dengan membentuk kebijakan Tabungan Perumahan atau Taperum.

Taperum dulunya berfokus untuk membangun perumahan PNS dengan membuat badan bernama Bappertarum PNS, namun sampai saat ini kinerja tidak diketahui hasilnya. Malahan dikatakan bahwa Bapertarum PNS setelah sekian waktu berada dalam sengkarut manajemen yang carut marut. 

Mengutip dari laman resmi Departemen Perhubungan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS) merupakan badan yang dibentuk tahun 1993 melalui surat Keppres No. 14 Tahun 1993 dan secara resmi diaktifkan pada Februari 1993. Bapertarum PNS bertugas untuk membantu mendanai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dalam membangun perumahan baik PNS Pusat maupun Daerah. Caranya dengan melakukan pemotongan pada gaji PNS dan melakukan pengelolaan tabungan untuk perumahan tersebut.

Namun, setelah sekian lama Bapertarum PNS dinilai tidak memberikan kinerja yang konkret untuk pembangunan perumahan bagi PNS. Bahkan implementasinya tidak dirasakan langsung oleh PNS itu sendiri. Oleh sebab itu, akhirnya Bapertarum akhirnya dibubarkan. Para PNS yang telah membayar iuran atau yang gajinya telah dipotong menerima kembali dana pada tahun 2016 hingga 2023 lewat BP Tapera seperti yang dikutip dari laman resminya. BP Tapera mengatakan berupaya memberikan pelayanan yang maksimal dengan mengoptimalkan pengembalian Tabungan Perumahan untuk PNS Pensiun/Ahli Waris Eks- Bapertarum PNS. Total dana Taperum yang dikembalikan senilai Rp1,03 triliun termasuk hasil pemupukannya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pembentukan BP Tapera

Hak untuk mendapatkan perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar yang dijamin dalam Pasal 28 (h) Undang-Undang Dasar 1945. Namun, realisasinya bukan hal mudah bagi pemerintah karena keterbatasan anggaran. Untuk itu pemerintah mendorong masyarakat untuk membantu dengan menabung guna efisiensi dana. Untuk itu pada tahun 2016, pemerintah membentuk BP Tapera sebagai badan yang menjalankan upaya pemerintah membangun hunian untuk pekerja. 

Kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat, yang menyatakan seluruh aset dan pengelolaan Bapertarum PNS yang semula melayani Tabungan Perumahan (Taperum) bagi para PNS beralih menjadi BP Tapera. Sebanyak 5,04 juta peserta PNS (terdiri dari 1,02 juta peserta pensiun ahli waris dan 4,02 juta peserta aktif) dialihkan datanya dari Bapertarum PNS ke BP Tapera dengan jumlah dana sebesar Rp11,8 triliun (terdiri dari Rp2,69 triliun dana peserta pensiun dan Rp9,18 triliun dana peserta aktif).

Masih dari laman Departemen Perhubungan, fungsi BP Tapera it7 sebagai regulator, bukan yang menjalankan pembangunan. Diharapkan juga hadirnya BP Tapera dapat membantu masifnya pasar perumahan dan menjadi upaya pengendalian harga rumah untuk para pekerja agar semua mendapatkan kesempatan yang sama. 

Peralihan dari Bapertarum ke BP Tapera memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Semua aset untuk dan atas nama BAPERTARUM-PNS dilikuidasi.

2. Bagi PNS Aktif, Dana Tabungan dan hasil pemupukannya akan dialihkan menjadi saldo awal kepesertaan Tapera.

3. Bagi PNS Pensiun, Dana Tabungan dan hasil pemupukannya akan dikembalikan kepada PNS Pensiun atau Ahli Waris PNS Pensiun

Selanjutnya peserta BP Tapera berbeda dari Bapertarum yang hanya meliputi PNS saja, tetapi semua pekerja, meliputi pegawai negeri, TNI/Polri, pegawai BUMN/BUMD/BUMDes, dan pekerja swasta. Produknya juga tak hanya rumah semata, juga ada diantaranya KPR, KBR, KRR Tapera dan FLPP. 

SAVINA RIZKY HAMIDA |  M HATTA MUARABAGJA 

Pilihan Editor: Seginbi Jumlah Potong Gaji 3 Persen untuk Tapera Setiap Pekerja Sesuai UMP di 38 Provinsi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Tunjuk Bambang Susantono jadi Utusan Khusus Kerja Sama Internasional IKN

10 menit lalu

Kepala Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 Agustus 2023. Rapat tersebut membicarakan pendahuluan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang - Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) serta pembentukan panitia kerja (Panja). TEMPO/M Taufan Rengganis
Jokowi Tunjuk Bambang Susantono jadi Utusan Khusus Kerja Sama Internasional IKN

Bambang Susantono mempunyai tugas: mendorong masuknya investasi asing di IKN, membantu pelaksanaan "market sounding" pembangunan IKN dalam pertemuan ekonomi bilateral maupun internasional.


Jabatan Orang-Orang Lingkungan Keluarga Jokowi

1 jam lalu

Presiden Jokowi memberikan keterangan tentang bahaya judi online, Istana Merdeka, 12 Juni 2024. Tangkap Layar Sekretariat Presiden
Jabatan Orang-Orang Lingkungan Keluarga Jokowi

Belakangan orang-orang dari lingkungan keluarga Jokowi terus disoroti, ada anak, menantu, ipar, keponakan.


Istana Terima Draf Revisi UU TNI-Polri: Dikaji untuk Proses Selanjutnya

1 jam lalu

Staf Khusus Presiden Joko Widodo Bidang Hukum, Dini Purwono, saat ditemui di Kantor Sekretariat Kabinet, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Februari 2020. Tempo/Egi Adyatama
Istana Terima Draf Revisi UU TNI-Polri: Dikaji untuk Proses Selanjutnya

Pemerintah akan mengkaji draf revisi UU TNI dan Polri sebelum Presiden Jokowi mengirimkan surpres ke parlemen.


PAN Hanya Berikan Surat Tugas untuk Bobby Nasution di Pilgub Sumut

1 jam lalu

Wali Kota Medan, Bobby Nasution, usai menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) di kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), Selasa, 4 Juni 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
PAN Hanya Berikan Surat Tugas untuk Bobby Nasution di Pilgub Sumut

Surat tugas untuk Bobby Nasution maju di Pilgub Sumut langsung dari DPP PAN.


Daftar Ormas Agama yang Tolak dan Terima Izin Tambang Jokowi

2 jam lalu

Jokowi Izinkan Ormas Agama Kelola Tambang
Daftar Ormas Agama yang Tolak dan Terima Izin Tambang Jokowi

Daftar ormas agama yang menolak dan menerima izin tambang Jokowi


Belum Ada Investor Asing Masuk IKN, Presiden Jokowi Dulu Sebut Ada Ratusan Investor yang Antre

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Belum Ada Investor Asing Masuk IKN, Presiden Jokowi Dulu Sebut Ada Ratusan Investor yang Antre

Presiden Jokowi sempat mengungkapkan bahwa ada ratusan investor asing yang antre untuk masuk ke proyek IKN.


Potensi Anies Baswedan Bersama PDIP di Pilkada Jakarta 2024, Reuni Seperti 10 Tahun Lalu

3 jam lalu

Anies Baswedan saat menghadiri silaturahmi dan halal bihalal dengan PKL dan warga kampung Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) di Kampung Marlina, Muara Baru, Penjaringan Jakarta Utara pada Ahad, 19 Mei 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Potensi Anies Baswedan Bersama PDIP di Pilkada Jakarta 2024, Reuni Seperti 10 Tahun Lalu

Dukungan PDIP kepada Anies Baswedan di Pilkada Jakarta berpotensi mengulang kedua pihak dalam satu perahu.


Pernyataan Jokowi soal Judi Online: Dari Satgas hingga Pesan ke Masyarakat

4 jam lalu

Presiden Jokowi Tegaskan Masyarakat Jangan Judi Online Maupun Offline
Pernyataan Jokowi soal Judi Online: Dari Satgas hingga Pesan ke Masyarakat

Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah secara serius memberantas judi online. Salah satunya dengan membentuk satgas.


Judi Online Marak, Jokowi: Kalau Ada Rezeki, Ditabung atau untuk Modal Usaha Saja

5 jam lalu

Presiden Jokowi menyapa masyarakat usai meresmikan pembukaan Jakarta Fair 2024, di Jakarta International Expo Kemayoran, Rabu, 12 Juni 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Judi Online Marak, Jokowi: Kalau Ada Rezeki, Ditabung atau untuk Modal Usaha Saja

Presiden Jokowi buka suara soal maraknya judi online dan menegaskan pemerintah serius memberantas dan memeranginya.


Tarik Uang dari Bawahan di Kementan, Syahrul Yasin Limpo Sebut Atas Dasar Perintah Jokowi di Rapat Kabinet

6 jam lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan pertanyaan kepada saksi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam sidang tersebut Syahrul dan tim kuasa hukumnya menghadirkan dua saksi meringankan, antara lain Abdul Malik Faisal selaku Staf Ahli Gubernur Sub-bidang Hukum Pemprov Sulawesi Selatan dan Rafly Fauzi selaku mantan honorer di Dirjen Holtikultura Kementan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Tarik Uang dari Bawahan di Kementan, Syahrul Yasin Limpo Sebut Atas Dasar Perintah Jokowi di Rapat Kabinet

Syahrul Yasin Limpo mengatakan pemotongan uang ke para pejabat di Kementan atas dasar instruksi Jokowi di rapat kabinet.