TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan dukungan realisasi anggaran untuk infrastruktur pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2024 sebesar Rp 37,41 triliun. Hal itu dipaparkan di hadapan jajaran Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dalam Rapat Kerja Evaluasi APBN Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 sampai Mei 2024.
“Rinciannya adalah sumber daya air Rp 1,57 triliun antara lain, untuk pengendalian banjir DAS Sanggai 1A. Kemudian pembangunan 20 embung di KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) dengan progres 96 persen,” katanya di ruang Komisi V DPR, Senayan pada Kamis, 6 Juni 2024.
Pria yang saat ini menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN (OIKN) itu juga menuturkan, di sektor BIna Marga, ada dukungan anggaran untuk infrastruktur jalan dan jembatan sebesar Rp 17,56 triliun, antara lain untuk pembangunan jalan tol IKN di ruas 5A dengan progres 85 persen.
“Kemudian di ruas 3B progres 83 persen, duplikasi Jembatan Pulau Balang bentang pendek progres 74 persen, jalan akses bandara progres 18 persen, Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat 14 persen dan sisi timur progres 10 persen, serta jalan feeder distrik di kawasan IKN dengan progres 73 persen,” tuturnya.
Ia mengatakan, untuk infrastruktur pemukiman di sektor Cipta Karya, dukungan anggaran senilai Rp 11,42 triliun dengan rincian pembangunan IPA dengan progres saat ini 65 persen. Kemudian, Basuki juga memaparkan pembangunan jaringan perpipaan transmisi SPAM Sepaku paket 2 dengan progres 95 persen, gedung istana negara dan lapangan upacara progres 69 persen, serta kantor kementerian koordinator dengan progres 64 persen. “Ini yang kami harapkan Juli 2024 sudah bisa berfungsi di IKN,” ujarnya.
Ada pula infrastruktur perumahan sebesar Rp 6,86 triliun, dengan rincian rumah tapak menteri dengan progres 91 persen. Basuki juga mengatakan adanya pembangunan hunian Polri dan BIN dengan progres 58 persen, hunian ASN 53 persen, dan hunian Paspampres 48 persen. “Hunian ASN, Polri, dan Paspampres ini total 47 tower, dan saat ini yang sudah topping off ada 14 tower. Agustus nanti insyaallah 12 tower sudah bisa operasi,” kata Basuki.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan pada 2022 pemerintah telah menggelontorkan sebanyak Rp 5,5 triliun untuk IKN. Pada 2023, pemerintah menggelontorkan anggaran Rp 26,7 triliun untuk Nusantara.
"Tahun depan lebih besar lagi, Rp 40,6 triliun. Ini terutama untuk infrastruktur dasar sampai IKN-nya bisa terbangun," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Realisasi APBN 2023 di Jakarta Pusat pada Selasa, 2 Januari 2024.
Sementara anggaran non-infrastruktur digunakan untuk koordinasi dan penyiapan pemindahan, perencanaan pemindahan ke IKN, rekomendasi kebijakan pada kementerian/lembaga, operasional Otorita IKN, dukungan pengamanan untuk Polri, serta kegiatan pemetaan, pemantauan, dan evaluasi.
BAGUS PRIBADI | AMELIA RAHIMA SARI
Pilihan Editor: Deretan Klaim Para Pejabat soal IKN Akan Berjalan Mulus Usai Ditinggal Kepala Otorita
