TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengumumkan akan menarik dana simpanan dan pembiayaan dari PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. atau BSI ke sejumlah bank syariah swasta. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil konsolidasi keuangan PP Muhammadiyah dengan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di Yogyakarta pada 26 Mei 2024.
Pengumuman pemindahan dana ini tertuang dalam sebuah memo dari Muhammadiyah dengan nomor 320/I.0/A/2024 tentang konsolidasi dana. Dalam memo bertarikh 30 Mei 2024 itu, PP Muhammadiyah menyatakan akan mengalihkan dana itu ke sejumlah bank yang selama ini bekerja sama dengan Muhammadiyah.
“Dengan ini kami minta dilakukan rasionalisasi dana simpanan dan pembiayaan di BSI dengan pengalihan ke Bank Syariah Bukopin, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat, bank-bank syariah daerah, dan bank-bank lain yang selama ini bekerja sama baik dengan Muhammadiyah,’ demikian tertulis dalam memo tersebut.
Adapun memo tersebut ditujukan kepada seluruh lembaga amal usaha Muhammadiyah. Mulai dari Majelis Pendidikan Tinggi dan Pengembangan PP Muhammadiyah, Majelis Pembinaan Kesehatan Umum PP Muhammadiyah, pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah, pimpinan Rumah Sakit Muhammadiyah dan Aisyiyah, hingga pimpinan Badan Usaha Milik Muhammadiyah di seluruh Indonesia.
Lantas, apa sebenarnya alasan Muhammadiyah pindahkan dana dari BSI ke bank swasta lain? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.
Alasan Muhammadiyah Pindahkan Dana
Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengungkapkan alasan persyarikatan yang dipimpinnya menarik dana simpanan dan pembiayaan dari BSI. Menurut dia, penarikan itu dilakukan karena penempatan dana Muhammadiyah selama ini terlalu banyak berada di BSI.
Sementara itu, penyimpanan dana Muhammadiyah di bank-bank syariah lain masih sedikit. Kondisi ini, kata Anwar, secara bisnis dapat menimbulkan risiko konsentrasi atau concentration risk.
“Bank-bank syariah lain tersebut tidak bisa berkompetisi dengan margin yang ditawarkan oleh BSI, baik dalam hal penempatan dana maupun pembiayaan,” ujar Anwar Abbas melalui keterangan tertulis, Rabu, 5 Juni 2024.
Apabila kondisi ini terus berlangsung, Anwar menilai akan terjadi persaingan antar perbankan syariah. Menurutnya, situasi tersebut tidak akan sehat. Kondisi itu jugalah yang tidak diinginkan Muhammadiyah.
Kendati demikian, Anwar menyatakan Muhammadiyah memiliki komitmen tinggi untuk mendukung perbankan syariah. Untuk itu, kata dia, Muhammadiyah akan terus melakukan rasionalisasi dan konsolidasi terhadap masalah keuangannya agar bisa berkontribusi bagi terciptanya persaingan yang sehat di antara perbankan syariah.
Selain itu, Anwar juga menyebutkan Muhammadiyah merasa perlu menata banyak hal tentang masalah keuangannya, termasuk dalam dunia perbankan. Masalah itu utamanya terkait penempatan dana dan pembiayaan yang diterimanya.
Tanggapan BSI
Menanggapi penarikan sejumlah dana yang dilakukan Muhammadiyah, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI buka suara. Corporate Secretary BSI, Wisnu Sunandar, menyebut perseroan berkomitmen untuk selalu melayani dan mengembangkan ekonomi umat.
Hal tersebut diwujudkan di antaranya melalui upaya kolaborasi dengan mitra strategis dan seluruh stakeholder. Khususnya, dalam upaya mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Wisnu menyatakan, BSI terus berkomitmen untuk menjadi lembaga perbankan yang melayani segala lini masyarakat, baik institusi maupun perorangan.
“Kami berupaya menjadi bank yang modern serta inklusif dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Rabu, 5 Juni 2024.
Selain itu, Wisnu juga menegaskan bahwa pihaknya senantiasa berkomitmen memenuhi ekspektasi seluruh pemangku kepentingan. Pemenuhannya diwujudkan dengan implementasi prinsip adil, seimbang dan bermanfaat sesuai syariat Islam.
“BSI akan terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia,” tutur Wisnu.
RADEN PUTRI | HAN REVANDA PUTRA | ANNISA FEBIOLA
Pilihan Editor: Lampu Hijau Jokowi untuk Ormas Keagamaan Kelola Tambang Tanpa Lelang, Muhammadiyah: Langgar UU Minerba
