TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari lembaga riset seperti Center of Economic and Law Studies atau Celios, merespons isu tabungan perumahan rakyat (Tapera) yang belakangan mendapat sorotan dan kritik dari masyarakat luas. Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira menyebut kebijakan tersebut dianggap memberatkan pekerja karena diwajibkan ikut dalam kepesertaan Tapera.
Menurut Bhima, iuran peserta Tapera pun cukup besar dengan penghitungan ad valorem atau persentase dari gaji atau upah. "Jika pekerja tersebut berpendapatan di atas upah minimum regional, maka setiap bulan gaji pekerja itu dipotong 2,5 persen," kata Bhima dalam Policy Brief berjudul Tapera untuk Siapa? Menghitung Untung Rugi Kebijakan Tapera.
Penolakan juga muncul dari dunia usaha yang keberatan dengan kewajiban menambahkan 0,5 persen dari gaji pekerja untuk iuran Tapera. Menurut Bhima, pertumbuhan ekonomi yang diklaim tinggi yakni 5,11 persen year on year pada kuartal I-2024 tidak menjelaskan secara komprehensif tantangan ekonomi sepanjang 2024.
Misalnya, dia merinci, penjualan kendaraan bermotor yang turun juga penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri di periode yang sama lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Lalu, anak muda yang menganggur atau Youth Not in Employment, Education and Training (NEET) menembus 9,9 juta orang. "Ancaman lain adalah memburuknya sektor industri pengolahan dengan beragam pabrik yang terpaksa menutup operasionalnya," ujarnya.
Dari kondisi tersebut, CELIOS menyarankan pemerintah mengubah regulasi ini agar peruntukan Tapera hanya untuk ASN, TNI/Polri, sedangkan pekerja formal dan mandiri bersifat sukarela.
Berikutnya, Asal Muasal Tapera...
