TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengkritisi kebijakan pemerintah soal Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Bhima berujar, kebijakan itu akan memberatkan pekerja karena gajinya wajib dipotong untuk iuran Tapera. Terlebih, iuran yang dipotong dari gaji pekerja besarnya mencapai 2,5 persen.
"Di tengah pelemahan ekonomi dan daya beli masyarakat, potongan itu tentu sangat memberatkan," kata Bhima melalui keterangan tertulis, Senin, 3 Juni 2024. Ia pun tidak heran jika kebijakan Tapera menuai penolakan dari dunia usaha hingga asosiasi driver ojek online.
Berdasarkan studi Celios, Bhima menuturkan, efek paling signifikan dari pungutan iuran untuk Tapera adalah berkurangnya jumlah tenaga kerja. Ia memprediksi, kebijakan Tapera bisa menghilangkan 466,83 ribu pekerjaan. Pasalnya, iuran Tapera mengurangi konsumsi dan investasi oleh perusahaan.
"Meskipun ada sedikit peningkatan dalam penerimaan negara bersih sebesar Rp 20 miliar, jumlah ini sangat kecil dibandingkan dengan kerugian ekonomi yang terjadi di sektor-sektor lain," ungkap Bhima.
Lebih lanjut, Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda menyampaikan kebijakan Tapera berdasarkan hasil simulasi ekonomi menyebabkan penurunan produk domestik bruto atau PDB sebesar Rp 1,21 triliun. Artinya, kebijakan ini menunjukkan dampak negatif pada keseluruhan output ekonomi nasional.
Ia menjelaskan, perhitungan menggunakan model input-output juga menunjukkan surplus keuntungan dunia usaha turut mengalami penurunan sebesar Rp 1,03 triliun. Sementara, pendapatan pekerja turut terdampak dengan kontraksi sebesar Rp 200 miliar.
"Itu daya beli masyarakat juga berkurang dan menurunkan permintaan berbagai jenis sektor usaha," kata Huda. Di sisi lain, ia berujar, kebijakan Tapera tidak menyelesaikan masalah backlog perumahan.
Untuk mengatasi masalah perumahan, Celios memiliki sejumlah rekomendasi melalui perbaikan program Tapera. Pertama, melakukan perubahan agar tabungan Tapera hanya diperuntukkan untuk ASN dan TNI/Polri. "Pekerja formal dan mandiri bersifat sukarela saja," ujar Huda.
Kedua, mendorong transparansi pengelolaan dana Tapera termasuk asesmen imbal hasil (yield) dari tiap instrumen penempatan dana. Ketiga, memperkuat tata kelola dana Tapera dengan pelibatan aktif KPK, dan BPK. Keempat, meningkatkan daya beli masyarakat agar kenaikan harga rumah bisa di imbangi dengan naiknya pendapatan rata-rata kelas menengah dan bawah.
Rekomendasi kelima, mengendalikan spekulasi tanah yang menjadi dasar kenaikan ekstrem harga hunian. Keenam, menurunkan tingkat suku bunga KPR baik fixed (tetap) maupun floating (mengambang) dengan efisiensi NIM perbankan dan intervensi kebijakan moneter Bank Indonesia.
"Terakhir, memprioritaskan dana APBN untuk perumahan rakyat dibandingkan mega-proyek yang berdampak kecil terhadap ketersediaan hunian seperti proyek IKN," ujar Huda.
Pilihan Editor: BPJS Ketenagakerjaan Beberkan Perbedaan Program MLT dengan Iuran Tapera
