Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tapera Dipaksakan, Studi Celios: 467 Ribu Pekerjaan Hilang, PDB Turun Rp 1,21 T hingga Daya Beli Jeblok

image-gnews
Pembangunan perumahan tipe sederhana.
Pembangunan perumahan tipe sederhana.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengkritisi kebijakan pemerintah soal Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Bhima berujar, kebijakan itu akan memberatkan pekerja karena gajinya wajib dipotong untuk iuran Tapera. Terlebih, iuran yang dipotong dari gaji pekerja besarnya mencapai 2,5 persen.

"Di tengah pelemahan ekonomi dan daya beli masyarakat, potongan itu tentu sangat memberatkan," kata Bhima melalui keterangan tertulis, Senin, 3 Juni 2024. Ia pun tidak heran jika kebijakan Tapera menuai penolakan dari dunia usaha hingga asosiasi driver ojek online.

Berdasarkan studi Celios, Bhima menuturkan, efek paling signifikan dari pungutan iuran untuk Tapera adalah berkurangnya jumlah tenaga kerja. Ia memprediksi, kebijakan Tapera bisa menghilangkan 466,83 ribu pekerjaan. Pasalnya, iuran Tapera mengurangi konsumsi dan investasi oleh perusahaan. 

"Meskipun ada sedikit peningkatan dalam penerimaan negara bersih sebesar Rp 20 miliar, jumlah ini sangat kecil dibandingkan dengan kerugian ekonomi yang terjadi di sektor-sektor lain," ungkap Bhima.

Lebih lanjut, Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda menyampaikan kebijakan Tapera berdasarkan hasil simulasi ekonomi menyebabkan penurunan produk domestik bruto atau PDB sebesar Rp 1,21 triliun. Artinya, kebijakan ini menunjukkan dampak negatif pada keseluruhan output ekonomi nasional.

Ia menjelaskan, perhitungan menggunakan model input-output juga menunjukkan surplus keuntungan dunia usaha turut mengalami penurunan sebesar Rp 1,03 triliun. Sementara, pendapatan pekerja turut terdampak dengan kontraksi sebesar Rp 200 miliar.

"Itu daya beli masyarakat juga berkurang dan menurunkan permintaan berbagai jenis sektor usaha," kata Huda. Di sisi lain, ia berujar, kebijakan Tapera tidak menyelesaikan masalah backlog perumahan. 

Untuk mengatasi masalah perumahan, Celios memiliki sejumlah rekomendasi melalui perbaikan program Tapera. Pertama, melakukan perubahan agar tabungan Tapera hanya diperuntukkan untuk ASN dan TNI/Polri. "Pekerja formal dan mandiri bersifat sukarela saja," ujar Huda. 

Kedua, mendorong transparansi pengelolaan dana Tapera termasuk asesmen imbal hasil (yield) dari tiap instrumen penempatan dana. Ketiga, memperkuat tata kelola dana Tapera dengan pelibatan aktif KPK, dan BPK. Keempat, meningkatkan daya beli masyarakat agar kenaikan harga rumah bisa di imbangi dengan naiknya pendapatan rata-rata kelas menengah dan bawah. 

Rekomendasi kelima, mengendalikan spekulasi tanah yang menjadi dasar kenaikan ekstrem harga hunian. Keenam, menurunkan tingkat suku bunga KPR baik fixed (tetap) maupun floating (mengambang) dengan efisiensi NIM perbankan dan intervensi kebijakan moneter Bank Indonesia.

"Terakhir, memprioritaskan dana APBN untuk perumahan rakyat dibandingkan mega-proyek yang berdampak kecil terhadap ketersediaan hunian seperti proyek IKN," ujar Huda.

Pilihan Editor: BPJS Ketenagakerjaan Beberkan Perbedaan Program MLT dengan Iuran Tapera

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PUPR, KSP, hingga Kominfo Tinjau Pembangunan IKN, Berharap Siap Dipakai untuk Upacara 17 Agustus

4 jam lalu

Potret lapangan upacara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara pada Senin sore, 6 Mei 2024. Pemerintah berencana menggelar upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di sini pada 17 Agustus 2024. TEMPO/Riri Rahayu
PUPR, KSP, hingga Kominfo Tinjau Pembangunan IKN, Berharap Siap Dipakai untuk Upacara 17 Agustus

Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kementerian Kominfo, Kementerian PUPR, dan Otorita IKN meninjau perkembangan proyek ibu kota baru itu.


Airlangga Hartarto: Harga per Porsi Makan Siang Gratis Akan Disesuaikan di Tiap Daerah

5 jam lalu

Penjual nasi warteg saat menyajikan paket nasi Rp. 7500 di sebuah warteg di Jakarta, Jumat 19 Juli 2024.  Program Makan Siang Gratis yang berganti nama jadi Makan Bergizi Gratis jadi sorotan. Pasalnya, harga satuan per porsi Makan Bergizi Gratis dikabarkan turun dari Rp 15 ribu menjadi Rp 7.500. TEMPO/Subekti.
Airlangga Hartarto: Harga per Porsi Makan Siang Gratis Akan Disesuaikan di Tiap Daerah

Pemerintahan Jokowi memasukkan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk makan siang gratis dalam RAPBN 2025.


Pembangunan Bandar IKN Molor gara-gara Hujan, Menhub: Perlu Modifikasi Cuaca

13 jam lalu

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak
Pembangunan Bandar IKN Molor gara-gara Hujan, Menhub: Perlu Modifikasi Cuaca

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan Bandara IKN molor gara-gara hujan. Akan dilakukan modifikasi cuaca.


Jokowi Ungkap Dua Poin Penting Kunjungan ke Abu Dhabi, Ada MoU IKN

1 hari lalu

Presiden Indonesia, Joko Widodo disambut kehadirannya oleh Presiden Mohammed bin Zayed Al Nahyan setibanya di Bandara Internasional Zayed, Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab (PEA) pada Selasa, 16 Juli 2024. Kunjungan Joko Widodo di Abu Dhabi untuk mempererat hubungan kerja sama kedua negara, utamanya dalam bidang ekonomi dan investasi. Foto: Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Ungkap Dua Poin Penting Kunjungan ke Abu Dhabi, Ada MoU IKN

Presiden Jokowi menyoroti dua poin penting dari lawatannya ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada Rabu, 17 Juli 2024


Komitmen KKP untuk Tata Ruang Laut Sekitar IKN

1 hari lalu

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo saat Training & Workshop of Marine Spatial Planning to Advance Blue Economy in the Balikpapan Bay. Dok. KKP
Komitmen KKP untuk Tata Ruang Laut Sekitar IKN

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN).


Gibran Rencanakan Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Solo, Pemerintah Kota Ajukan 7 Sekolah

1 hari lalu

Wali Kota Solo yang juga Wakil Presiden Wapres Terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan penjelasan ihwal kegiatan blusukan yang dilakukannya di Jakarta pada Jumat, 28 Juni 2024, saat ditemui di Kantor DPRD Kota Solo, Jawa Tengah. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Rencanakan Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Solo, Pemerintah Kota Ajukan 7 Sekolah

Wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka berencana mengadakan uji coba makan bergizi gratis di sejumlah sekolah di Kota Solo, Jawa Tengah, pekan depan.


Terkini: Kemenkeu Sebut RI Butuh Investasi Rp 6.445 Triliun untuk Bangun Infrastruktur 2020-2024, 7 Konsorsium Siap Bangun Perumahan ASN di IKN

1 hari lalu

Foto udara suasana pembangunan jalan tol Bayung Lencir - Tempino (Baleno) Seksi 3 di Sebapo, Muaro Jambi, Jambi, Selasa, 2 Juli 2024. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) menyebutkan progres pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) penghubung Jambi dengan Sumatera Selatan sepanjang 33 kilometer itu telah mencapai 85,4 persen dan ditargetkan selesai pada Agustus 2024 atau molor satu bulan dari target sebelumnya. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan
Terkini: Kemenkeu Sebut RI Butuh Investasi Rp 6.445 Triliun untuk Bangun Infrastruktur 2020-2024, 7 Konsorsium Siap Bangun Perumahan ASN di IKN

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut, Indonesia butuh dana investasi senilai Rp 6.445 triliun untuk membangun infrastruktur sepanjang 2020-2024.


Jokowi Masih Tunggu Lampu Hijau Berkantor di IKN Bulan Ini

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Jokowi Masih Tunggu Lampu Hijau Berkantor di IKN Bulan Ini

Presiden Jokowi mengisyaratkan bahwa dia masih menuggu kesiapan infrastruktur untuk berkantor di IKN pada bulan ini.


Orang Jakarta Borong Tanah di IKN, 7 Konsorsium Siap Bangun Perumahan ASN di Sana

1 hari lalu

Pengerjaan kembaran bentang pendek Jembatan Pulau Balang di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai salah satu pendukung pelaksanaan upacara kemerdekaan ke-79 di Kota Nusantara pada 17 Agustus 2024 (ANTARA/Nyaman Bagus Purwaniawan)
Orang Jakarta Borong Tanah di IKN, 7 Konsorsium Siap Bangun Perumahan ASN di Sana

Sebuah riset menunjukkan permintaan rumah dan tanah di wilayah sekitar IKN tumbuh 63,4 persen. Pembeli didominasi orang Jakarta.


Kemenkeu: RI Butuh Investasi Rp6.445 Triliun untuk Bangun Infrastruktur Kurun 2020-2024

1 hari lalu

Ubaidi Socheh Hamidi, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran PendapatanBelanja Negara, Badan Kebijakan Fiskalnya.
Kemenkeu: RI Butuh Investasi Rp6.445 Triliun untuk Bangun Infrastruktur Kurun 2020-2024

Indonesia butuh investasi senilai Rp6.445 triliun untuk membangun infrastruktur dari tahun 2020 hingga 2024.