2. Pakar Nilai Kominfo Ancam Cabut Izin ISP dan Media Sosial yang Belum Blokir Judi Online Kurang Bijak
Pakar keamanan siber dari Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha menyarankan pemerintah bekerja sama dengan provider layanan internet (ISP) dan platform media sosial untuk memblokir link permainan judi online.
Menurut Pratama, ancaman pencabutan izin kepada ISP yang tidak mau kooperatif merupakan langkah kurang bijak. “Tindakan ini sebetulnya bukanlah sebuah langkah yang bijak, karena tugas ISP adalah melayani pelanggan yang membutuhkan akses ke internet yang tidak semuanya adalah penjudi online,” ucapnya melalui pesan WhatsApp, Kamis, 30 Mei 2024.
Pratama menilai, selama ini ISP sudah berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk melakukan berbagai pemblokiran yang diminta. Mereka bahkan tidak memiliki tim seperti Kominfo yang bisa terus menerus mengawasi konten negatif, serta membedakan konten itu dengan konten umum. Baca lengkapnya di sini.
3. Moeldoko Sebut Dana Tapera Bukan untuk Program Makan Siang Gratis, Apalagi IKN
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pastikan program Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera tak ada hubungannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tabungan para pekerja yang berpenghasilan rendah itu menurutnya tidak akan dimasukkan ke kas negara untuk program pemerintah.
Moeldoko menepis dugaan dari masyarakat yang khawatir, potongan upah untuk Tapera bakal digunakan untuk program pemerintahan ke depan. “Tapera ini tidak ada hubungannya dengan APBN, tidak ada upaya pemerintah untuk membiayai makan siang gratis, apalagi untuk IKN. Semuanya sudah ada anggarannya,” ucap dia di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Detailnya bisa Anda baca di sini.
Seperti apa pembahasan tim ekonomi Prabowo-Gibran saat sowan ke Sri Mulyani?
