Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

5 Daftar Bansos yang Cair Juni 2024, Ada PKH hingga PIP

Reporter

Editor

Laili Ira

image-gnews
Petugas mendata warga penerima sekarung beras saat pembagian bansos beras di kantor Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 11 Mei 2024. Kementerian Sosial mendistribusikan bantuan sosial beras sebagai jaring pengaman sosial untuk keluarga penerima manfaat yang sudah terdata dan terverifikasi. TEMPO/Prima mulia
Petugas mendata warga penerima sekarung beras saat pembagian bansos beras di kantor Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 11 Mei 2024. Kementerian Sosial mendistribusikan bantuan sosial beras sebagai jaring pengaman sosial untuk keluarga penerima manfaat yang sudah terdata dan terverifikasi. TEMPO/Prima mulia
Iklan

TEMPO.CO, JakartaPemberian beberapa jenis bantuan sosial (bansos) ditargetkan akan dilanjutkan hingga Juni 2024. Presiden Joko Widodo atau Jokowi bahkan berharap agar bansos beras bisa terus disalurkan sampai akhir tahun dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). 

“Mengenai bansos harus saya ingatkan perlu diteruskan dan juga dipantau supaya tepat sasaran, baik bantuan pangan, PKH, dan BLT (bantuan langsung tunai). Semuanya harus dipastikan tepat sasaran,” kata Jokowi dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Januari 2024, seperti dikutip dari indonesia.go.id. 

Daftar Bansos yang Cair Juni 2024

Adapun lima jenis bansos yang ditetapkan oleh pemerintah untuk disalurkan pada Mei-Juni 2024 sebagai berikut: 

1. Bantuan Pangan Beras

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program bantuan pangan beras 10 kilogram akan selesai pada Juni 2024. 

Terkait peluang diperpanjang hingga Desember seperti harapan Jokowi, menurut dia, pemerintah akan mempertimbangkan beberapa hal. 

“Nanti kita lihat. Kan harga (beras) mulai turun dan kondisi mulai aman,” ucap Airlangga kepada awak pers di Komplek Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Mei 2024. 

Bantuan beras 10 kilogram tersebut digelontorkan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di setiap bulan. 

KPM didasarkan pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). 

2. BLT Mitigasi Risiko Pangan

Sebelumnya, pemerintah mengungkapkan juga bakal menyalurkan BLT Mitigasi Risiko Pangan selama tiga bulan, yaitu Januari hingga Maret 2024, dan untuk bulan selanjutnya, akan dilakukan evaluasi. Bantuan sebesar Rp 200 ribu per bulan itu diklaim sebagai pengganti BLT El Nino. 

“Ini menggantikan program BLT El Nino yang tahun lalu diberikan di akhir tahun sebesar Rp200 ribu per bulan juga, pada waktu itu selama dua bulan atau total Rp400 ribu,” ujar Airlangga dalam konferensi pers hasil high level meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin, 29 Januari 2024, seperti dikutip dari Antara. 

Airlangga menjelaskan, BLT Mitigasi Risiko Pangan untuk 18,8 juta KPM tersebut berbeda dengan bantuan pangan beras yang diberikan kepada 22 juta KPM. “Tentu dengan data yang berbeda tergantung kepada data dari (Kemenko) PMK,” katanya. 

Namun, bantuan uang tunai sebesar Rp200 ribu itu hingga kini tak kunjung cair sepenuhnya. Ketika ditanya, Airlangga mengklaim pelaksanaan BLT Mitigasi Risiko Pangan tidak terdapat kendala dan dipastikan anggarannya siap. 

“Enggak ada sebetulnya, enggak ada kendala. Anggaran pasti ada,” ucapnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 22 April 2024. 

Dalam kesempatan yang berbeda, Airlangga menuturkan bahwa BLT Mitigasi Risiko Pangan justru dikucurkan hingga enam bulan pertama tahun 2024. Kebijakan itu, menurut dia, sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN. 

“Pada 2024, terdapat BLT mitigasi kenaikan harga pangan yang ditargetkan di semester satu,” ujarnya saat memberikan keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat, 5 April 2024, yang dipantau dari YouTube MK RI. 

3. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH juga menjadi salah satu bansos yang diberikan pada Juni hingga akhir 2024. Bantuan dalam bentuk uang tunai itu disalurkan secara bertahap kepada KPM yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos), yaitu Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. 

Besaran bansos PKH yang dibagikan sebesar Rp3 juta per tahun untuk balita berusia 0-6 tahun, ibu hamil, dan ibu melahirkan Rp2,4 juta per tahun untuk orang lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas; serta Rp900 ribu sampai dengan Rp2 juta per tahun untuk siswa sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat. 

4. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

BPNT atau juga dikenal sebagai Kartu Sembako menyasar KPM yang terdaftar di DTKS Kemensos. Bantuan didistribusikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp200 ribu per bulan dan dibagikan setiap dua bulan sekali. 

5. Program Indonesia Pintar (PIP)

Di sektor pendidikan, pemerintah juga tetap menyelenggarakan PIP. Berikut rincian besaran bantuan PIP sebagaimana Peraturan Sekretaris Jenderal (Persesjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Persesjen Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah:

SD, madrasah ibtidaiyah (MI), sekolah dasar luar biasa (SDLB), atau Paket A:

- Kelas I semester ganjil dan kelas VI semester genap: Rp225.000 per tahun.

- Kelas I semester genap, kelas II, kelas III, kelas IV, kelas V, dan kelas VI semester ganjil: Rp450.000 per tahun.

SMP, madrasah tsanawiyah (MTs), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), atau Paket B

- Kelas VII semester ganjil dan kelas IX semester genap: Rp375.000 per tahun.

- Kelas VII semester genap, kelas VIII, dan kelas IX semester ganjil: Rp750.000 per tahun.

SMA, madrasah aliyah (MA), sekolah menengah atas luar biasa (SMALB), Paket C, atau sekolah menengah kejuruan (SMK)

- Kelas X semester ganjil dan kelas XII semester genap: Rp500.000 per tahun.

- Kelas X semester genap, kelas XI, dan kelas XII semester ganjil: Rp1.000.000 per tahun.

SMK program 4 tahun

- Kelas X semester ganjil dan kelas XIII semester genap: Rp500.000 per tahun.

- Kelas X semester genap, kelas XI, kelas XII, dan kelas XIII semester ganjil: Rp1.000.000 per tahun. 

MELYNDA DWI PUSPITA 

Pilihan Editor: Cara Cek Penerima Bansos PKH 2024 Secara Online

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


2 Cara Cek Status Penerima Bansos Kemensos 2024 Online

7 hari lalu

 Aplikasi
2 Cara Cek Status Penerima Bansos Kemensos 2024 Online

Pemerintah kembali menyalurkan beberapa jenis bansos di tahun 2024. Begini cara cek status penerima bansos Kemensos 2024 secara online.


5 Bansos yang Cair Juli 2024, Ada BPNT hingga PKH

7 hari lalu

Warga menunggu panggilan saat pembagian bansos beras di kantor Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 11 Mei 2024. Kementerian Sosial mendistribusikan bantuan sosial beras sebagai jaring pengaman sosial untuk keluarga penerima manfaat yang sudah terdata dan terverifikasi. TEMPO/Prima mulia
5 Bansos yang Cair Juli 2024, Ada BPNT hingga PKH

Berikut ini daftar bansos yang kembali disalurkan pemerintah pada Juli 2024, mulai dari beras 10 kilogram, PKH, hingga PIP.


Alasan KPK soal Penanganan Korupsi Bansos Presiden Tak Disatukan dengan Kasus Bansos Kemensos

8 hari lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
Alasan KPK soal Penanganan Korupsi Bansos Presiden Tak Disatukan dengan Kasus Bansos Kemensos

Menurut Tessa, penanganan perkara korupsi bansos di Kemensos dilakukan di era pandemi Covid-19 dan sumber daya KPK hanya fokus perkara suapnya saja.


Pemerintah Alokasikan Rp 11 Triliun untuk Perpanjang Bansos Beras hingga Desember

8 hari lalu

Warga usai mendapat sekarung beras saat pembagian bansos beras di kantor Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 11 Mei 2024. Kementerian Sosial mendistribusikan bantuan sosial beras sebagai jaring pengaman sosial untuk keluarga penerima manfaat yang sudah terdata dan terverifikasi. TEMPO/Prima mulia
Pemerintah Alokasikan Rp 11 Triliun untuk Perpanjang Bansos Beras hingga Desember

Pemerintah akan melanjutkan Bansos pangan beras, daging ayam dan telur pada semester II 2024 dengan alokasi anggaran Rp 11 triliun.


Wakil Wali Kota Bontang Berikan Bantuan Sosial Korban Kebakaran

8 hari lalu

Wakil Wali Kota Bontang, Hj. Najirah, menyerahkan bantuan sosial kepada korban kebakaran di RT. 41 Pos 7, Kelurahan Loktuan, Senin 8 Juli 2024.
Wakil Wali Kota Bontang Berikan Bantuan Sosial Korban Kebakaran

Wakil Wali Kota Bontang, Hj. Najirah, menyerahkan bantuan sosial kepada korban kebakaran di RT. 41 Pos 7, Kelurahan Loktuan, pada Senin, 8 Juli 2024


DPR Dukung Peningkatan Anggaran Sosial di Padang Pariaman

9 hari lalu

Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis. Foto: Runi/Man
DPR Dukung Peningkatan Anggaran Sosial di Padang Pariaman

Sebanyak 84.558 jiwa di Kabupaten Padang Pariaman tercatat sebagai penerima Program Bantuan Keluarga Harapan


Sederet Pernyataan Kontroversial Muhadjir Effendy, mulai Bansos Korban Judi Online sampai Pinjol Mahasiswa

11 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy usai rapat bersama anggota Komisi VIII, DPR, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Sederet Pernyataan Kontroversial Muhadjir Effendy, mulai Bansos Korban Judi Online sampai Pinjol Mahasiswa

Menko PMK Muhadjir Effendy kerap lontarkan pernyataan kontroversial. Mulai bansos korban judi online, saran uang wisuda besar, pinjol mahasiswa.


Megawati Kritik UKT Mahal, Usul Anggaran Bansos Dipakai Biayai Pendidikan Tinggi

11 hari lalu

Mahasiswa melakukan aksi berkemah di halaman Balairung, Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, D.I Yogyakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Aksi tersebut bentuk protes atas tingginya nominal Uang Kuliah Tunggal (UKT). ANTARA/Andreas Fitri Atmoko
Megawati Kritik UKT Mahal, Usul Anggaran Bansos Dipakai Biayai Pendidikan Tinggi

Megawati mengatakan pemerintah bisa mengambil anggaran bantuan sosial atau bansos jika tak punya cukup dana untuk biayai pendidikan.


KPK Sebut Jumlah Bansos Presiden yang Dikorupsi Mencapai 6 Juta Paket

12 hari lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK Sebut Jumlah Bansos Presiden yang Dikorupsi Mencapai 6 Juta Paket

KPK sedang menyidik dugaan korupsi bansos presiden pada Kementerian Sosial yang disalurkan saat pandemi Covid-19


BPS Sebut Jumlah Penduduk Miskin Indonesia 25,22 Juta Orang, Berikut 9 Kriteria Penduduk Miskin

12 hari lalu

Warga beraktivitas di kawasan Kebon Melati, Jakarta, Kamis, 17 Februari 2022. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem mencapai tiga juta penduduk pada tahun 2023 mendatang. ANTARA/Asprilla Dwi Adha
BPS Sebut Jumlah Penduduk Miskin Indonesia 25,22 Juta Orang, Berikut 9 Kriteria Penduduk Miskin

BPS menyebut bahwa saat ini jumlah penduduk miskin 25,22 juta. Berikut 9 kriteria penduduk miskin berdasarkan Keputusan Menteri Sosial.