Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cara Cek Penerima Bansos PKH 2024 Secara Online

image-gnews
Petugas Kementerian Sosial mengecek saldo penerima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) saat penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Bekasi, Jawa Barat, Kamis, 7 Januari 2021. Pemerintah melalui APBN 2021 menyiapkan anggaran sebesar Rp110 triliun untuk tiga jenis bantuan yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Petugas Kementerian Sosial mengecek saldo penerima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) saat penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Bekasi, Jawa Barat, Kamis, 7 Januari 2021. Pemerintah melalui APBN 2021 menyiapkan anggaran sebesar Rp110 triliun untuk tiga jenis bantuan yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tetap melanjutkan pemberian bantuan sosial (bansos) hingga akhir 2024. Salah satu bansos yang ditargetkan akan dibagikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) adalah program keluarga harapan (PKH). 

“Pencairan PKH akan dilanjutkan pada April, Mei, dan Juni 2024. PKH menjadi salah satu program bansos yang rutin disalurkan pemerintah kepada KPM yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos),” bunyi rilis indonesia.go.id, Sabtu, 18 Mei 2024. 

Cara Cek Penerima Bansos PKH

Adapun cara untuk memeriksa masyarakat terdaftar sebagai penerima PKH yang tercatat di DTKS Kemensos adalah sebagai berikut:

- Pergi ke portal https://cekbansos.kemensos.go.id.

- Pilih wilayah KPM mencakup provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

- Isi nama lengkap penerima manfaat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el).

- Masukkan kode huruf acak yang muncul pada sistem.

- Ketuk tombol ‘Cari Data’.

- Apabila terdaftar sebagai penerima PKH, maka identitas akan ditampilkan. 

Tak hanya melalui laman website, masyarakat juga dapat mengetahui status penerima bansos PKH melalui aplikasi Cek Bansos khusus Android. Berikut langkah-langkahnya:

- Lakukan instalasi aplikasi Cek Bansos di Google Play Store.

- Pilih tombol ‘Buat Akun Baru’.

- Lengkapi data diri yang terdiri dari nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alamat sesuai dengan e-KTP.

- Unggah hasil pemindaian (scan) e-KTP dan swafoto sambil memegang e-KTP.

- Ketuk tombol ‘Buat Akun Baru’.

- Setelah akun sukses dibuat, kemudian data akan divalidasi dan diverifikasi oleh pihak Kemensos. Jika dinyatakan layak, maka pengguna akan mendapatkan user ID yang telah diaktivasi untuk membuka aplikasi Cek Bansos.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

- Selanjutnya, masuk kembali ke halaman utama aplikasi.

- Ketuk menu ‘Cek Bansos’ dan isi data diri sesuai dengan e-KTP.

- Pilih tombol ‘Cari Data’ dan sistem akan menunjukkan data penerima PKH atau bansos lainnya. 

Selanjutnya baca: Rincian bantuan PKH 2024

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Suharso Sebut Ada Pejabat Eselon I Bappenas Terima Bansos, Kemensos: Tunjuk Hidung Saja, Kita Lihat

2 hari lalu

Ilustrasi pemberian bantuan sosial. ANTARA
Suharso Sebut Ada Pejabat Eselon I Bappenas Terima Bansos, Kemensos: Tunjuk Hidung Saja, Kita Lihat

Stafsus Mensos menyoroti pernyataan Kepala Bappenas Suharso soal pejabat eselon I kementeriannya ada yang menerima bansos.


Bappenas Evaluasi 46 Persen Bansos Tak Tepat Sasaran, Kemensos: Ada Perbedaan Sumber Data

2 hari lalu

Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Agus Zainal Arifin memberikan keterangan pers soal polemik 46 persen penerima bansos tak tepat sasaran. Agus menyampaikan ke awak media di Kantor Kementerian Sosial, Cawang, Jakarta, pada Jumat, 21 Juni 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Bappenas Evaluasi 46 Persen Bansos Tak Tepat Sasaran, Kemensos: Ada Perbedaan Sumber Data

Kemensos merespons Bappenas yang sempat menyebut ada 46 persen penerima bantuan sosial atau bansos tak tepat sasaran


Deretan Kontroversi Pelaku Judi Online

2 hari lalu

Warga mengakses situs judi online melalui gawainya di Bogor, Jawa Barat, Kamis, 30 Mei 2024. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Deretan Kontroversi Pelaku Judi Online

Deretan penolakan terhadap wacana korban judi online yang menerima bantuan sosial.


Ma'ruf Amin Usul Cabut Bansos jika Penerima Main Judi Online

2 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin berbincang dengan delegasi Arab Saudi pada keberangkatan jamaah calon haji di Bandara Adi Soemarmo, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat 31 Mei 2024. Dalam kunjungan tersebut Wakil Presiden Maruf Amin meninjau langsung proses pelayanan Makkah Route untuk jamaah calon haji. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho.
Ma'ruf Amin Usul Cabut Bansos jika Penerima Main Judi Online

Ma'ruf Amin mengatakan pencabutan bansos bagi pelaku judi online untuk memberi pelajaran agar bansos digunakan dengan bermanfaat.


Polemik Pelaku Judi Online dapat Bansos, Jokowi: Nggak Ada, Nggak Ada

2 hari lalu

Presiden Jokowi memberikan keterangan tentang bahaya judi online, Istana Merdeka, 12 Juni 2024. Tangkap Layar Sekretariat Presiden
Polemik Pelaku Judi Online dapat Bansos, Jokowi: Nggak Ada, Nggak Ada

Jokowi menanggapi soal polemik pemberian bansos kepada pelaku judi online. Siapa korban judol penerima bansos menurut Muhadjir Efendy?


Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Ada Orang yang Menggunakan Bansos untuk Judi

3 hari lalu

Warga menerima bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah.  TEMPO/Subekti.
Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Ada Orang yang Menggunakan Bansos untuk Judi

Ma'ruf Amin tak mau jika masyarakat menggunakan bansos untuk judi online.


Guru Besar Hukum UB: Korban PHK Lebih Layak Dapat Bansos daripada Korban Judi Online

3 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Guru Besar Hukum UB: Korban PHK Lebih Layak Dapat Bansos daripada Korban Judi Online

Para dosen hukum perburuhan Universitas Brawijaya memberikan bantuan hukum bagi para buruh korban PHK, yang seharusnya lebih layak dapat bansos.


Pelaku Judi Online Dapat Bansos? Ini Kata Pengamat sampai Presiden Jokowi

3 hari lalu

Ilustrasi Judi Online (Tempo)
Pelaku Judi Online Dapat Bansos? Ini Kata Pengamat sampai Presiden Jokowi

Banyak pihak melihat pemberian bansos untuk pelaku judi online sangat merugikan masyarakat miskin yang tidak terlibat taruhan daring.


Pelaku Judi Online Terima Bansos, Pengamat: Merugikan Pembayar Pajak

3 hari lalu

Warga mengakses situs judi online melalui gawainya di Bogor, Jawa Barat, Kamis, 30 Mei 2024. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Pelaku Judi Online Terima Bansos, Pengamat: Merugikan Pembayar Pajak

Presiden Joko Widodo atau Jokowi membentuk satuan tugas pemberantasan judi online


Pelaku Judi Online Diberi Bansos, Peneliti: Khawatir Dana Bantuan Dipakai untuk Judi Lagi

4 hari lalu

Ilustrasi judi online. Pixlr Ai
Pelaku Judi Online Diberi Bansos, Peneliti: Khawatir Dana Bantuan Dipakai untuk Judi Lagi

Pemberian bantuan sosial kepada pelaku judi online dan keluarga dianggap sebagai bentuk kemalasan pemerintah mengatasi judi online.