Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tanggapan Pemkab Jepara setelah OJK Cabut Izin BPR Jepara Artha

image-gnews
Bank Jepara Artha. Dok: BPR
Bank Jepara Artha. Dok: BPR
Iklan

TEMPO.CO, Jepara - Penjabat Bupati Jepara Edy Supriyatna menanggapi pencabutan izin Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Bank Jepara Artha oleh Otoritas Jasa Keuangan. OJK telah mencabut izin bank yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 62 Pengkol Kota Jepara tersebut pada 21 Mei 2024.

"Semua sudah ditangani LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)," kata Edy pada Kamis, 23 Mei 2024. Namun, dia tak menjelaskan kelanjutan operasional bank milik Pemerintah Kabupaten Jepara tersebut.

Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-42/D.03/2024 tanggal 21 Mei 2024 mencabut Izin Usaha PT BPR Bank Jepara Artha. "Bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen," ujar Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, Sumarjono.

Kemudian, pada 13 Desember 2023, OJK menetapkan BPR Bank Jepara Artha berstatus pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan atau TKS memiliki predikat Tidak Sehat. Pada 30 April 2024 OJK menetapkan BPR Bank Jepara Artha dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi.

Pertimbangan OJK karena telah memberikan waktu yang cukup kepada direksi BPR termasuk pemegang saham pengendali melakukan upaya penyehatan. "Termasuk mengatasi permasalahan batas maksimum pemberian kredit, permodalan, dan likuiditas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah," tuturnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, direksi dan pemegang saham pengendali tidak dapat melakukan penyehatan BPR. Selanjutnya, LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR Bank 
Jepara Artha dan meminta OJK mencabut izin usaha.

"Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004," katanya. "OJK mengimbau kepada nasabah BPR agar tetap tenang karena dana masyarakat di Perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku."

Pilihan EditorProfil Bank Jepara Artha yang Izinnya Dicabut OJK, Diduga Alirkan Dana ke Koperasi Garudayaksa Nusantara

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Politikus Demokrat Timo Pangerang Diduga Rangkap Jabatan, Ada Indikasi Benturan Kepentingan di LPS

10 jam lalu

Andi Timo Pangerang. Foto: Facebook
Politikus Demokrat Timo Pangerang Diduga Rangkap Jabatan, Ada Indikasi Benturan Kepentingan di LPS

Politikus Partai Demokrat A.P.A Timo Pangerang diduga rangkap jabatan sebagai kader partai dan anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)


Awal 2025, Seluruh Mobil dan Motor Wajib Miliki Asuransi

14 jam lalu

Kepala Eksekutif Pengawasan perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono, saat ditemui usai rapat kerja dengan DPR RI di Senayan, Jakarta pada Selasa, 4 April 2023. Tempo/Amelia Rahima Sari.
Awal 2025, Seluruh Mobil dan Motor Wajib Miliki Asuransi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menerapkan wajib asuransi bagi kendaraan.


OJK Terbitkan Aturan Perkuat Tata Kelola BPR dan BPRS

1 hari lalu

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, dan Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar dalam peluncuran peta jalan pengembangan industri Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah di Jakarta Selatan, Senin 20 Mei 2024. TEMPO/Ilona
OJK Terbitkan Aturan Perkuat Tata Kelola BPR dan BPRS

POJK itu diterbitkan untuk mendorong agar Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah dapat tumbuh menjadi lembaga keuangan yang berintegritas


OJK Dorong Percepatan Akses Keuangan di Papua

2 hari lalu

Logo OJK. (ANTARA/HO-OJK)
OJK Dorong Percepatan Akses Keuangan di Papua

OJK akan mendorong percepatan akses keuangan di Papua. Diharap bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.


Ini Alasan OJK Cabut Izin PT Semangat Gotong Royong dan PT Akur Dana Abadi

2 hari lalu

Ilustrasi OJK / Otoritas Jasa Keuangan. Tempo/Tony Hartawan
Ini Alasan OJK Cabut Izin PT Semangat Gotong Royong dan PT Akur Dana Abadi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan telah mencabut izin usaha PT Semangat Gotong Royong dan PT Akur Dana Abadi.


OJK Cabut Izin Usaha 2 Perusahaan Pinjol

3 hari lalu

Logo OJK. wikipedia.org
OJK Cabut Izin Usaha 2 Perusahaan Pinjol

OJK akan tetap memantau kewajiban Jembatan Emas dan Dhanapala. Aman turut merinci tiga kewajiban dua perusahaan pinjol tersebut.


Alasan Dana Darurat Sebaiknya Disimpan Dalam Bentuk Tabungan

4 hari lalu

Ilustrasi dana darurat (PIxabay.com)
Alasan Dana Darurat Sebaiknya Disimpan Dalam Bentuk Tabungan

Analis OJK menyarankan dana darurat disimpan dalam bentuk tabungan sehingga mudah dicairkan kapan saja saat membutuhkan.


Hati-hati Investasi Ilegal, Berikut 7 Tips Aman bagi Investor Pemula

5 hari lalu

Ilustrasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik. (ANTARAFOTO)
Hati-hati Investasi Ilegal, Berikut 7 Tips Aman bagi Investor Pemula

Di era kiwari, saham merupakan salah satu jenis investasi yang menarik dan banyak dipilih oleh masyarakat karena dianggap menjanjikan keuntungan di masa depan. Berikut ini 7 tips investasi agar terhindar dari penipuan.


OJK Cabut Izin Koperasi LKMA PUAP Mugi Rahayu, Minta Pengurus Bentuk Tim Likuidasi

5 hari lalu

Petugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beraktivitas di ruang layanan Konsumen, Kantor OJK, Jakarta. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.)
OJK Cabut Izin Koperasi LKMA PUAP Mugi Rahayu, Minta Pengurus Bentuk Tim Likuidasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Mugi Rahayu (Koperasi LKMA PUAP Mugi Rahayu).


Tidak Ikut PDNS, Data OJK dan Perbankan Tidak Terdampak Peretasan

6 hari lalu

ilustrasi serangan virus ransomware. shutterstock.com
Tidak Ikut PDNS, Data OJK dan Perbankan Tidak Terdampak Peretasan

Pengelolaan data OJK dilakukan terpisah dan tidak masuk sistem PDNS.