TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meyayangkan masih kurangnya peran pemerintah daerah atau Pemda dalam mengakselerasi penggunaan moda transportasi massal bus listrik di wilayahnya. Pasalnya, hal tersebut membuat penggunaan bus listrik di Indonesia tidak maksimal. Padahal, kata dia, bus listrik atau e-mobility saat ini sudah menjadi keharusan.
"Jangankan e-mobility, penggunaan angkutan massal (berbahan bakar fosil) saja kurang," kata Budi Karya ketika ditemui di sela acara Sustainable E-mobility Event di Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024
Selain kurangnya peran Pemda, hambatan penggunaan bus listrik di tanah air menurut Budi Karya adalah masih adanya disparitas harga. Hingga saat ini, harga bus listrik bisa 50 persen kali lebih bahkan dua kali lipat lebih mahal ketimbang kendaraan berbahan bakar fosil atau bensin. Walhasi, hanya provinsi dengan kemampuan, seperti DKI Jakarta yang mampu melakukan pengadaan bus listrik.
Sebenarnya, Budi Karya mengklaim pemerintah pusat sudah turun tangan untuk membantu pengadaan bus listrik di daerah. Kementerian Perhubungan melakukannya melalui program pengadaan angkutan masal Buy The Service (BTS) di 10 kota. Saat ini, dua kota di antaranya sudah menggunaan bus listrik.
"Yang listrik, sudah di Surabaya dan Bandung. Jadi, kami sudah mulai," kata Budi Karya. "Harapannya, APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) itu ditaruh anggaran-anggaran (untuk bus listrik)," ujar Budi.
Selanjutnya: Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Yayasan Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih....
