Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Yayasan Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih (ViriyaENB) Suzanty Sitorus menuturkan transportasi publik merupakan hak masyarakat untuk mendapat akses transportasi untuk menunjang mobolitas. Oleh karena menjadi hak, maka pemerintah wajib memenuhi. Namun sayangnya, tidak semua daerah mengupayakan hal ini meskipun transportasi publik termasuk salah satu indikator menjadi smart citty.
"Kami dorong Pemda punya transportasi publik yang terintegrasi. Dan karena kita sudah ada elektrifikasi, lebih baik langsung ke bus listrik," ujar Suzanty.
Lagipula, bus listrik berbahan bakar fosil yang banyakk digunakan saat ini merupakan kendaraan pemghasil polusi. Pada akhirnya, moda transportasi jenis ini juga harus diganti kendaraan berbasis listrik.
"Jadi kalau ditanya seberapa urgent, karena ini hak, harusnya sudah disediakan Pemda dan kami dukung kendaraan transportasi yang terintegrasi dan terelektrifikasi," katanya.
Pilihan Editor: Harga Emas Berpotensi Naik Usai Presiden Iran Tewas, Apa Saran buat Investor?
