Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia Kritik Protes BP2MI yang Tidak Setuju dengan Permendag 36

image-gnews
Pedagang tengah menata gulungan kain dalam toko di kawasan Cipadu, Tangerang, Banten, Kamis, 11 Januari 2024. Sementara Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, industri industri TPT mengalami perlambatan sejak kuartal ketiga 2022 hingga mencatat penurunan di tahun 2023 sertakondisi ekonomi global menjadi hambatan ekspor dan tingginya stok Cina menyebabkan barang impor legal dan ilegal membanjiri pasar domestik. Tempo/Tony Hartawan
Pedagang tengah menata gulungan kain dalam toko di kawasan Cipadu, Tangerang, Banten, Kamis, 11 Januari 2024. Sementara Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, industri industri TPT mengalami perlambatan sejak kuartal ketiga 2022 hingga mencatat penurunan di tahun 2023 sertakondisi ekonomi global menjadi hambatan ekspor dan tingginya stok Cina menyebabkan barang impor legal dan ilegal membanjiri pasar domestik. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mengkritik protes Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam pemberlakuan Permendag Nomor 36 tahun 2023 Juncto Permendag Nomor 3 tahun 2024 yang mengeklaim menyudutkan pekerja migran.

Sebelumnya, Kepala BP2MI, Benny Rhamdani protes ke Bea Cukai lantaran barang Pekerja Migran Indonesia dipersulit membawa barang dari luar negeri.

Ketua Umum Asosiasi APSyFI Redma Gita Wirawasra menyebut stakeholder tekstil minta aparat penegak hukum menyelidiki protes Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Redma mengatakan stakeholder industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) akan meminta aparat melakukan penyelidikan mendalam lantaran ada dugaan barang tersebut adalah barang importir yang dititipkan dengan meminjam identitas Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

Menurutnya Permendag dibuat pemerintah untuk mengembalikan fungsi industri padat karya dalam menyerap tenaga kerja pasca Covid-19 yang disusul dengan gejolak geopolitik dunia. “Tanpa sedikitpun menuduh pekerja migran menjadi penyebab turunnya kinerja industri dan IKM tekstil,” kata Redma melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Senin, 15 April 2024.

Menurutnya sektor TPT menghasilkan devisa US$ 13 miliar. Dia mewajarkan sebagai pahlawan devisa wajar membawa barang ketika pulang. Namun, jika terlalu banyak akan berpotensi dijual lagi. “Tapi kalau bawa banyak oleh-oleh ya turis namanya. Dan kalau dijual lagi ya pedagang namanya bukan PMI,” ujarnya. 

Dia meminta kalau barang-barang itu dijual lagi harus membayar pajak. Menurutnya, langkah pemerintah sudah tepat di mana pasar domestik menjadi tumpuan utama sektor manufaktur agar dapat menyerap tenaga kerja dan menghemat devisa.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Ini kebijakan merugikan importir terutama penyelundup yang selama ini mengimpor tanpa izin dan tanpa bayar pajak. Jadi importir dengan segala macam cara akan terus menggoyang kebijakan ini sampai mereka menemukan celah yang direlaksasi,” tuturnya.

Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya Nandi Herdiaman mengatakan Permendag itu sudah sangat tepat untuk mendorong kegiatan produksi khususnya di industri kecil menengah. Regulasi tersebut sudah lama diperjuangkan untuk menghentikan tren PHK di sektor tekstil.

“Kami harap devisa yang diperoleh PMI dapat dibelanjakan produk-produk dalam negeri yang merupakan hasil karya tanah air,” ujarnya.

Dia mengklaim setelah aturan itu diberlakukan, IKM konveksi kebanjiran order dari brand lokal, retailer hingga platform online. “Kapasitas produksi kami penuh sampai 2 bulan ke depan dan pasca Lebaran ini kami sudah kembali memanggil penjahit yang kemarin pulang kampung karena dirumahkan,” ujarnya. 

Nandi berharap aturan itu dapat terus dijalankan agar sektor dalam negeri dapat berjalan normal.

Pilihan EditorBP2MI Kritik Pembatasan Barang Impor Penumpang: Membebani Pekerja Migran Indonesia

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dirjen Bea Cukai Buka Suara Soal Impor Tekstil Ilegal

16 jam lalu

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, memaparkan peran penting lembaganya bagi perekonomian kepada media di tengah ramai kecaman masyarakat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Mei 2024. TEMPO/Ilona
Dirjen Bea Cukai Buka Suara Soal Impor Tekstil Ilegal

Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani menyatakan siap menerima masukan dari asosiasi pengusaha tekstil terkait adanya impor tekstil ilegal.


Terkini: Jokowi Beberkan Alasan Obral HGU IKN Hampir Dua Abad, Pembatasan BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan

1 hari lalu

Presiden Jokowi setelah melakukan peresmian dimulainya revitalisasi SD Negeri di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang dilaksanakan Astra melalui YPA-MDR, Rabu (1/11/2023) (ANTARA/Nyaman Bagus Purwaniawan)
Terkini: Jokowi Beberkan Alasan Obral HGU IKN Hampir Dua Abad, Pembatasan BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan

Presiden Jokowi membeberkan alasan di balik keputusannya memberikan HGU 190 tahun bagi investor yang ingin menanamkan modal di IKN.


Kadin Minta Satgas Pemberantasan Impor Ilegal Melibatkan Kepolisian dan Bea Cukai

2 hari lalu

Yukki Nugrahawan Hanafi. Foto : Interport
Kadin Minta Satgas Pemberantasan Impor Ilegal Melibatkan Kepolisian dan Bea Cukai

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta satgas pemberantasan impor ilegal melibatkan kepolisian dan bea cukai.


BP2MI Sebut Banyak Pekerja Migran jadi Korban Sindikat Perdagangan Orang, Namun Negara Abai

4 hari lalu

Tangkapan layar Kepala BP2MI Benny Rhamdani dalam konferensi pers terkait peristiwa tenggelamnya kapal PMI Indonesia di Korsel, diikuti dari Jakarta, Minggu (10/3/2024) (ANTARA).
BP2MI Sebut Banyak Pekerja Migran jadi Korban Sindikat Perdagangan Orang, Namun Negara Abai

Pekerja migran rentan jadi korban perdagangan orang, 80 persen korban adalah pekerja perempuan


Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat Diduga Selundupkan 1 Kontainer Garmen Lewat Semarang

4 hari lalu

Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024. Pemerintah akan mengenakan bea masuk tambahan demi melindungi produk lokal dari gempuran barang impor. TEMPO/Tony Hartawan
Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat Diduga Selundupkan 1 Kontainer Garmen Lewat Semarang

PT Sunjaya diduga menyelundupkan 1 kontainer garmen yang saat ini beredar di pasaran. Padahal, perusahaan ini hanya memiliki izin impor tekstil.


Waduh, Penumpang Ini Bawa 104 Ular Hidup di Saku Celana Lewat Pelabuhan

6 hari lalu

Seorang penumpang bawa 104 ular di celana (China customs)
Waduh, Penumpang Ini Bawa 104 Ular Hidup di Saku Celana Lewat Pelabuhan

Pria tersebut memasukkan ular ke dalam saku ketika dia mencoba melewati pos pemeriksaan tanpa terdeteksi.


Produsen Tekstil Sebut Pemerintah Tak Serius Berantas Impor Ilegal: Pakaian Jadi Label Cina Dijual di Bawah Rp 20 Ribu

6 hari lalu

Pedagang tengah menata gulungan kain dalam toko di kawasan Cipadu, Tangerang, Banten, Kamis, 11 Januari 2024. Sementara Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, industri industri TPT mengalami perlambatan sejak kuartal ketiga 2022 hingga mencatat penurunan di tahun 2023 sertakondisi ekonomi global menjadi hambatan ekspor dan tingginya stok Cina menyebabkan barang impor legal dan ilegal membanjiri pasar domestik. Tempo/Tony Hartawan
Produsen Tekstil Sebut Pemerintah Tak Serius Berantas Impor Ilegal: Pakaian Jadi Label Cina Dijual di Bawah Rp 20 Ribu

APSyFI belum melihat upaya serius pemerintah dalam membatasi produk tekstil impor ilegal yang membanjiri pasar dalam negeri.


Konveksi Rumahan Mulai Berguguran, IPKB Desak Cabut Permendag Nomor 8 Tahun 2024 dan Usut Impor Ilegal

6 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan pembuatan kemeja pada sebuah konveksi kawasan Pusat Industri Kecil Penggilingan, Jakarta, Senin, 28 Agustus 2023. Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan pertumbuhan kredit bank pada Juli 2023 terutama dikontribusikan oleh sektor jasa sosial, pertambangan, dan jasa dunia usaha. Tempo/Tony Hartawan
Konveksi Rumahan Mulai Berguguran, IPKB Desak Cabut Permendag Nomor 8 Tahun 2024 dan Usut Impor Ilegal

Ikatan Pengusaha Konveksi Bekarya (IPKB) menilai Permendag Nomor 8 Tahun 2024 memicu banjirnya produk tekstil impor.


Terkini: Hippindo Minta Pembatasan Impor Ditujukan ke Impor Ilegal, Margono Djojohadikusumo Pendiri BNI dan Hubungannya dengan Prabowo

11 hari lalu

Pedagang tengah menata gulungan kain dalam toko di kawasan Cipadu, Tangerang, Banten, Kamis, 11 Januari 2024. Sementara Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, industri industri TPT mengalami perlambatan sejak kuartal ketiga 2022 hingga mencatat penurunan di tahun 2023 sertakondisi ekonomi global menjadi hambatan ekspor dan tingginya stok Cina menyebabkan barang impor legal dan ilegal membanjiri pasar domestik. Tempo/Tony Hartawan
Terkini: Hippindo Minta Pembatasan Impor Ditujukan ke Impor Ilegal, Margono Djojohadikusumo Pendiri BNI dan Hubungannya dengan Prabowo

Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) meminta kebijakan pembatasan impor oleh pemerintah ditujukan kepada impor ilegal.


APPBI: Permendag Impor Terus Jadi Masalah karena Tak Sentuh Impor Ilegal, Peraturan Selalu Pukul Rata Padahal Segmentasi Beda-beda

11 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam konferensi pers pemusnahan produk-produk impor ilegal di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Bea dan Cukai Cikarang, Cikarang Utara, Bekasi. TEMPO/Riani Sanusi Putri
APPBI: Permendag Impor Terus Jadi Masalah karena Tak Sentuh Impor Ilegal, Peraturan Selalu Pukul Rata Padahal Segmentasi Beda-beda

Permendag impor sudah tiga kali direvisi. APPBI menilai karena tak pernah menyentuh permasalahan sebenarnya, yakni impor ilegal.