TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Tri Rismaharini menjadi pembicara pembuka hari kedua Forum Infrastruktur Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) di Paris, Prancis pada Rabu, 10 April 2024. Risma berbicara dalam diskusi bertema Critical Infrastructure Resilience.
Dalam forum itu, Risma bercerita soal pengalaman Indonesia dalam menangani bencana. Ia memaparkan bagaimana pemerintah Indonesia memastikan ketahanan infrastruktur terhadap cuaca untuk semua warga masyarakat.
"Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang berada di ring of fire atau gugusan gunung berapi," ujarnya, dikutip dari siaran pers pada Kamis, 11 April 2024.
Ia menjelaskan pemanasan global telah membawa dampak bagi Indonesia seperti banjir, kekeringan, gelombang panas, badai, hilangnya potensi ekonomi di bidang pertanian dan pariwisata serta ancaman terhadap kesehatan masyarakat. Selain itu Indonesia menghadapi berbagai bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung api dan tsunami.
Sepanjang tahun 2023, tutur Risma, Indonesia telah menghadapi sekitar 5.400 bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, banjir, cuaca ekstrem, longsor, dan kebakaran hutan. Menurut dia, kondisi geografi dan kerentanan dalam menghadapi bencana tersebut membuat Indonesia harus punya ketahanan terhadap bencana mengingat potensi gangguan dan risiko kegagalan infrastruktur.
Risma menuturkan Kementerian Sosial Indonesia telah menyiapkan sistem lumbung sosial sebanyak 613 lumbung sosial yang tersebar di 29 provinsi. Selain itu, kementerian juga menyiapkan buffer stock atau stok penyangga yang tersebar di 328 kota dan kabupaten.
Buffer stock disiapkan untuk membantu logistik di saat terjadi bencana dan pasca bencana. Isinya mulai dari makanan, pakaian, tenda, pengolahan air minum, dapur umum, sarana kebersihan seperti mesin cuci, sistem penerangan menggunakan energi matahari, dan toilet portabel. Ia mengatakan pemerintah membutuhkan logistik tersebut agar kehidupan keseharian masyarakat terdampak dapat tetap berlangsung.
Di samping itu, Risma berujar Kementerian Sosial menyiapkan fasilitas pemulihan trauma atau trauma healing, tempat ibadah sementara, dan sekolah darurat yang dapat dilaksanakan di saat penanganan bencana. Pada penanganan pasca bencana, regulator juga memberikan bantuan rumah tahan gempa, pelatihan usaha dalam kondisi yang baru dimulai, untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kehidupannya.
Dalam hal pengendalian penanganan dampak bencana, Risma menyampaikan Kementerian Sosial menghimpun 25.008 Tagana atau Taruna Siaga Bencana. Tim itu dibantu 49.916 pendamping sosial yang terhubung dalam sistem Command Centersecara digital.
Risma berujar integrasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah memungkinkan untuk menggerakkan sumber daya. Antara lain, pemberian perintah dari direktorat-direktorat di Kementerian Sosial, 37 unit pelaksana teknis sentra dan balai besar, sampai ke Tagana dan Pendamping Sosial. Menurut dia command center ini juga memungkinkan setiap sumber daya manusia dapat memberikan laporan secara cepat sekitar 10 menit.
Adapun Forum Infrastruktur Organisation for Economic Cooperation and Development dilatarbelakangi adanya peningkatan bencana terkait global warming seperti badai, banjir, longsor, kebakaran, dan gempa yang memengaruhi kemampuan infrastruktur dalam menjalankan fungsinya. Serta bagaimana akibat dari kegagalan infrastruktur, bencana alam, pandemi, dan serangan cyber.
Pilihan Editor: Ekonom Sebut MK Perlu Periksa Jokowi untuk Usut Politisasi Bansos
