Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

15 Tahun Menjadi Menteri Keuangan, Berapa Harta Kekayaan Sri Mulyani?

Editor

Yudono Yanuar

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara buka bersama di Aula AA Maramis  Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara buka bersama di Aula AA Maramis Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyerahkan Laporan Harta Kekayan Penyelenggara Negara (LHKPN)  2023 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam catatan LHKPN 2023, ia tercatat mempunyai harta Rp 89,3 miliar dengan hutang Rp9,5 miliar.

Dalam daftar LHKPN yang ada di situs KPK itu, ia tercatat tidak memiliki mobil pribadi. Adapun kendaraan yang didaftar adalah 3 sepeda motor, masing-masing Honda Rebel CMX500, Honda Scoopy dan Honda PCX.

Dilihat dari situs e-LHKPN KPK, Sabtu, 6 April 2024, Sri Mulyani tidak masuk dalam daftar 10 pejabat terkaya, dengan urutan pertama anggota dewan pertimbangan presiden (Wantimpres) Dato Sri Tahir. 

Sri Mulyani menjadi menteri keuangan terlama, 15 tahun, menyamai rekor Ali Wardhana yang memimpin kementerian di Lapangan Banteng itu selama tiga periode di bawah Presiden Soeharto. Bedanya, Sri Mulyani dipercaya menjadi bendahara negara oleh dua presiden, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.

Mengawali karier sebagai dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia, Sri Mulyani juga aktif sebagai pengamat ekonomi. Ia juga menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) sejak Juni 1998.

Ia mulai masuk pemerintahan pada 2004, ketika didapuk menjadi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu Presiden SBY. Pada 5 Desember 2005, ketika SBY mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Jusuf Anwar. Pada 2008, ia merangkap jabatan  Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, setelah Dr. Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, ia kembali menjadi menteri keuangan sampai Juni 2010 ketika terpolih sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diembannya mulai 1 Juni 2010 hingga ia dipanggil kembali oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brodjonegoro. Ia menjadi Menteri Keuangan lagi sejak 27 Juli 2016 sampai sekarang.  

Ia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia 2006 oleh Emerging Markets pada 18 September 2006 di sela Sidang Tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura. Ia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 dan wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007.

 Daftar pejabat terkaya berdasarkan LHKPN 2023:

1. Anggota Wantimpres Tahir Rp 9,3 triliun (proses verifikasi)
2. Menparekraf Sandiaga Uno dengan harta Rp 7,9 triliun (terverifikasi lengkap)
3. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan harta Rp 2,6 triliun (proses verifikasi)
4. Menteri BUMN Erick Thohir dengan harta Rp 2,3 triliun (proses verifikasi)
5. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan harta Rp 2 triliun (diumumkan lengkap)
6. Anggota Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Ukay Karyadi dengan harta Rp 1,3 triliun (proses verifikasi)
7. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan harta Rp 1,1 triliun (diumumkan lengkap)
8. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dengan harta Rp 1 triliun (proses verifikasi)
9. Mendikbudristek Nadiem Makarim dengan harta Rp 906 miliar (proses verifikasi)
10. Wakil Menteri BUMN Rosan Perkasa dengan harta Rp 860 miliar (proses sudah diperbaiki)

Pilihan Editor Kronologi McDonald's Dukung Tentara Israel, Diboikot sampai Rugi dan Diakuisisi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

1 jam lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Efendi Hutahaean di acara diskusi Pengusaha Jasa Titipan. Dok: Bea Cukai Purwakarta
Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

Margaret Christina Yudhi Handayani Rampalodji, istri bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean menjelaskan asal-usul Rp 7 miliar.


Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

5 jam lalu

Kepala KPPBC TMP A Purwakarta, Rahmady Effendi Hutahaean. Dok Bea Cukai Purwakarta
Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

Pengacara eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy merasa heran kliennya diseret dalam kasus yang melibatkan perusahaan sang istri.


KPK Periksa Kepala Bea Cukai Purwakarta Senin Mendatang soal LHKPN yang Janggal

15 jam lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Efendi Hutahaean di acara diskusi Pengusaha Jasa Titipan. Dok: Bea Cukai Purwakarta
KPK Periksa Kepala Bea Cukai Purwakarta Senin Mendatang soal LHKPN yang Janggal

KPK menjadwalkan pemanggilan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean pada Senin pekan depan.


Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

18 jam lalu

Menkeu Sri Mulyani dan Presiden Joko Widodo. TEMPO/Subekti.
Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.


Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

20 jam lalu

Presiden Joko Widodo. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat dengan Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, dan Agus Gumiwang tentang pembatasan impor.


Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Disebut Akan Hadiri Panggilan KPK soal Klarifikasi LHKPN Rp 7 Miliar

21 jam lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Efendi Hutahaean di acara diskusi Pengusaha Jasa Titipan. Dok: Bea Cukai Purwakarta
Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Disebut Akan Hadiri Panggilan KPK soal Klarifikasi LHKPN Rp 7 Miliar

Kuasa hukum eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Luhut Simanjuntak, mengatakan kliennya akan memenuhi panggilan dari KPK itu untuk klarifikasi LHKPN.


Kasus Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, dari Kejanggalan LHKPN Hingga Indikasi Pelanggaran Kode Etik

23 jam lalu

Kepala KPPBC TMP A Purwakarta, Rahmady Effendi Hutahaean. Dok Bea Cukai Purwakarta
Kasus Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, dari Kejanggalan LHKPN Hingga Indikasi Pelanggaran Kode Etik

KPK telah menjadwalkan pemanggilan terhadap eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean soal LHKPN.


LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Harta Rp 6 Miliar Tapi Bisa Beri Pinjaman Rp 7 Miliar?

1 hari lalu

Kepala KPPBC TMP A Purwakarta, Rahmady Effendi Hutahaean. Dok Bea Cukai Purwakarta
LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Harta Rp 6 Miliar Tapi Bisa Beri Pinjaman Rp 7 Miliar?

KPK telah menjadwalkan pemanggilan eks Kepala Bea Cukai Purwakarta pekan depan untuk mengklarifikasi kejanggalan LHKPN.


TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

1 hari lalu

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, memaparkan peran penting lembaganya bagi perekonomian kepada media di tengah ramai kecaman masyarakat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Mei 2024. TEMPO/Ilona
TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

Pakar menilai komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada publik belum optimal, kerap memicu opini negatif masyarakat


KPK Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Pekan Depan

1 hari lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean. bcpurwakarta.beacukai.go.id
KPK Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Pekan Depan

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy, akan menjalani klarifikasi soal LHKPN-nya di KPK pekan depan.