TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Amin (Anies-Muhaimin) memohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menghadirkan 4 menteri sebagai saksi dalam persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.
Empat menteri tersebut adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.
Menteri Keuangan akan ditanya mengenai lonjakan anggaran bantuan sosial (bansos) pada 2024. “Bagaimana anggaran bansos bisa melonjak di 2024? Itu anggarannya dari mana? Apakah memang sudah disiapkan? Karena tidak ada kejadian yang penting di 2024,” kata dia.
Lalu, kepada Menteri Perdagangan, hal yang ingin dikorek keterangannya adalah dugaan politisasi dalam penggunaan fasilitas negara. Ari mengatakan, timnya juga ingin menanyakan hal yang sama kepada Menko Perekonomian.
Menurutnya, kesaksian dari keempat menteri ini adalah hal yang penting untuk mengungkap tabir-tabir yang telah disebutkan di dalam dalil permohonan yang diajukan Timnas AMIN
“Semoga dapat dikabulkan. Tadi pihak paslon 03 (Ganjar-Mahfud) juga mendukung argumen kami,” katanya.
Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan, alasan mereka ingin menghadirkan Menteri Keuangan sebagai saksi adalah untuk mendapatkan keterangan soal bansos yang disebutkan dalam dalil permohonan mereka.
“Kami ingin mengetahui dari Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan, sejauh mana politik anggaran, sejauh mana kebijakan fiskal dalam kebijakan bansos yang menyangkut Rp486,5 triliun itu disalurkan,” kata Todung.
Atas permintaan tersebut, Ketua Hakim MK Suhartoyo mengatakan akan mencermati dan mempertimbangkannya terlebih dahulu dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.
Diketahui, terdapat dua perkara PHPU Pilpres 2024 yang diajukan. Perkara satu, yaitu permohonan yang diajukan oleh paslon nomor urut satu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan nomor register 1/PHPU.PRES-XXII/2024.
Sedangkan perkara dua, yaitu permohonan yang diajukan oleh paslon nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud Md dengan nomor register 2/PHPU.PRES-XXII/2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani bungkam mengenai kemungkinan dirinya hadir dalam sidang sengketa pemilihan presiden atau sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.
Sri diam ketika dihujani beberapa pertanyaan oleh wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis malam, 28 Maret 2024, mengenai kemungkinan dia menjadi saksi dalam perkara sengketa pilpres. Eks Direktur Bank Dunia itu hadir di kompleks Istana usai ikut buka puasa bersama Presiden Joko Widodo dan para menteri Kabinet Indonesia Maju.
Namun sebelumnya, Sri Mulyani menjelaskan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) pada APBN sebesar Rp496,8 triliun, tidak hanya disalurkan melalui Kementerian Sosial, namun juga disalurkan melalui kementerian dan lembaga lainnya.
“Anggaran perlinsos tahun ini, bukan bansos, mencapai Rp496,8 triliun. Sebesar Rp75,6 triliun memang melalui Kemensos, sisanya di K/L dan non-K/L,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin, 25 Maret 2024.
Penyaluran anggaran perlinsos melalui Kementerian Sosial sebesar Rp75 triliun ditujukan untuk program Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), serta asistensi rehabilitasi sosial.
Sementara anggaran lainnya untuk Program Indonesia Pintar (PIP) dan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama dengan total anggaran Rp30 triliun. Program ini bertujuan untuk membantu siswa dan mahasiswa yang kurang mampu.
Anggaran sebesar Rp49 triliun disalurkan melalui Kementerian Kesehatan untuk membantu masyarakat yang kesulitan membayar BPJS Kesehatan. APBN juga menganggarkan Rp10,7 triliun untuk bantuan langsung tunai (BLT) desa.
Anggaran perlinsos terbesar, tersedot untuk subsidi energi, nonenergi, serta antisipasi penanggulangan bencana sebesar Rp330 triliun.
Sri Mulyani mengatakan belanja pemerintah pusat hingga 15 Maret 2024 mencapai Rp 328,9 triliun. Angka ini setara 13,3 persen dari pagu anggaran.
Realisasi belanja pemerintah pusat naik 17 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp165,4 triliun atau 15,2 persen dari pagu anggaran.
"Ini terutama untuk penyaluran bansos dan pelaksanaan Pemilu," ujar Sri Mulyani.
Anggaran bansos terjadi lonjakan tajam dalam realisasi di awal 2024. Bahkan, angkanya naik hingga 135 persen dari tahun sebelumnya.
“Anggaran Bansos kita melonjak tajam dari Rp 9,6 triliun ke Rp 22,5 triliun atau naik 135 persen dibanding tahun sebelumnya,” ucapnya.
TIM TEMPO | ANTARA
Pilihan Editor Setelah 'Tuyul' dan Pertalite Dicampur Air, Terungkap Pertamax Palsu di 4 SPBU Pertamina
