TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengatakan telah menyalurkan stok cadangan pangan pemerintah untuk tanggap darurat bencana sebanyak 258,15 ton. Total penyaluran itu dihitung sejak awal 2024 sampai 21 Maret lalu.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan mereka bersama BUMN pangan, sejak awal tahun terus menyalurkan stok Cadangan Pangan Pemerintah atau CPP untuk membantu menanggulangi bencana dan kondisi darurat di berbagai daerah.
"Tentunya ini berdasarkan regulasi yang telah kami susun, yakni Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 30 tahun 2023," kata Arief melalui keterangan tertulisnya pada Ahad, 24 Maret 2024.
Arief baru saja mengunjungi Demak, Jawa Tengah, yang sedang dilanda banjir dan menyalurkan CPP di sana. Menurut dia kunjungan itu menjadi salah satu bukti kehadiran negara.
"Jadi CPP tidak hanya digelontorkan dalam upaya stabilisasi harga dan pasokan saja, tapi juga kita salurkan ke daerah-daerah bencana," ucapnya.
Menurut Aried, penyaluran CPP sudah sesuai dengan Pasal 11 ayat 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang CPP. Penyaluran untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan keadaan darurat. Arief mengatakan pada 2023, CPP beras untuk tanggap darurat saja mencapai 2.302 ton.
Penyaluran CPP dalam rangka bencana dan tanggap darurat telah menyentuh beberapa daerah. Antara lain di Kabupaten Kampar, Riau (10,15 ton), Aceh Singkil (10 ton), Indragiri Hilir (5,27 ton), Barito Selatan (26,9 ton), Sungai Penuh, Jambi (13,7 ton), Grobogan, Jawa Tengah (8,19 ton), hingga Malaka, Nusa Tenggara Timur (10,64 ton).
Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat, penyalurannya dilaksanakan berdasarkan permohonan dari pemerintah daerah dan pusat. Jenis bencana yang dapat disalurkan CPP antara lain bencana alam misalnya banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan sebagainya. Lalu bencana nonalam misalnya epidemi dan wabah penyakit, serta bencana sosial misalnya konflik antarkelompok atau teror.
Penyaluran cadangan pangan pemerintah menuai polemik karena ditengarai dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk menguntungkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 lalu. Gelontoran bantuan pangan mengucur sepanjang Januari-Februari jelang Pemilu 2024 pada 14 Februari.
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku anggaran perlindungan dan bantuan sosial di tempatnya hanya Rp 78 triliun dari total anggaran perlindungan sosial mencapai Rp 497 triliun. Risma mengaku tak tahu-menahu soal bantuan pangan yang dikucurkan pemerintah di luar pos kementeriannya.
Pilihan Editor: Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak
