TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi mengatakan bantuan sosial cadangan pangan atau bansos beras pemerintah yang telah berjalan sejak Januari hanya akan berlanjut hingga Juni 2024. "Jadi Bapak Ibu sekalian, beras ini diberikan kepada Bapak Ibu karena harga beras sekarang naik," katanya saat menyerahkan bansos beras di Gudang Bulog Huta Lombang, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, pada Jumat, 15 Maret 2024.
Keberlanjutan bantuan tersebut bergantung pada tingginya harga beras dan ketersediaan anggaran negara (APBN).
"Nanti kalau APBN-nya memungkinkan setelah Juni akan dilanjutkan. Tapi saya nggak janji. Janjinya hanya sampai yang Juni. Nanti saya lihat lagi, jika APBN kira-kira cukup, diteruskan," kata Jokowi dikutip dari keterangan Biro Pers Sekretariat Presiden.
Bantuan beras 10 kg yang diberikan 4 kali ini, dibagikan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Saat ini, harga beras masih cukup tinggi yakni antara Rp14 ribu sampai Rp17 ribu per kg. Bulog menggelontorkan beras program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) dengan harga Rp10.800 per kilo.
BLT Mitigasi Risiko Pangan Ini menjadi program pengganti BLT El Nino akhir tahun lalu. Pada Januari 2024, pemerintah pusat menggelontorkan dana bantuan sosial senilai Rp 78,06 triliun.
Pembagian bansos pemerintah di tahun politik sempat mendapat kritik sebab ditengarai menaikkan suara calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan anak sulung Jokowi.
Istana dan Jokowi dalam beberapa kesempatan menyangkal soal pembagian bansos ini bermotif politik. Teranyar, Presiden Jokowi mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menghadapi kenaikan harga beras.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyayangkan berhentinya bansos beras tersebut, karena masih banyak warga masyarakat yang miskin.
"Maka sepanjang Republik ini berdiri, sepanjang masih ada warga miskin, setiap bulan pemerintah harus menyalurkan bantuan pangan buat warga miskin," ujarnya di Gudang Bulog, Kelapa Gading, Jakarta pada Jumat, 15 Maret 2024.
Dia juga menyoroti inkonsistensi pemerintah dalam program ini. "Misalnya, program Raskin (Beras untuk Keluarga Miskin) diganti dengan Rastra (Beras Sejahtera). Rastra diganti dengan program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)," ucap Yeka.
Saat ini, kata dia, program BNPT tidak jelas statusnya. Entah diganti atau ditiadakan. "Tapi ada program bantuan pangan. Ketidakjelasan inilah yang membuat salah satu pasar bisa mudah mengintervensi harga."
Menurut dia, berhentinya bansos beras pada Juni 2024 harus segera diantisipasi. "Artinya, di Bulan Juli akan ada 22 juta rumah tangga masuk ke pasar. Kalau rata-rata 10 kg, berarti 22 juta dikali 10 kg. Nah, berarti sekitar 220 ribu ton beras masuk ke pasar."
Di sisi lain, menurut dia, stok beras Indonesia pada Juli akan mulai menipis. Hal ini harus segera diwaspadai oleh pemerintah. "Harus diwaspadai harga di bulan Juli. Sinyal ini harus dipastikan," tuturnya.
Pilihan Editor Dituduh Bikin Sepatu Bergambar Bendera Israel, Ini Kata Nike
