TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengatakan realisasi reforma agraria masih jauh dari harapan Ia berujar, redistribusi tanah dari pelepasan kawasan belum mencapai 10 persen dari target 4,2 juta hektar. Padahal, reforma agraria termasuk program strategis nasional.
"Petani gurem, buruh tani, dan petani penggarap lahan harus dapat kepastian status lahan melalui sertifikat," ujar AHY dalam rapat kerja nasional (rakernas) Kementerian ATR/BPN yang disiarkan langsung melalui YouTube Kementerian ATR BPN pada Kamis, 7 Maret 2024.
Oleh karena itu, AHY mengatakan kementeriannya harus meningkatkan realisasi program reforma agraria dengan menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sebab, menurut AHY, tujuan besar reforma agraria bisa sukses dengan kolaborasi antar kementerian/lembaga. Karena itu, ia meminta sekat-sekat yang menghalangi kerja bersama itu dihilangkan.
Reforma agraria menjadi salah satu hal yang paling disorot Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Sekjen KPA Dewi Kartika mengatakan, reforma agraria menjadi pekerjaan rumah atau PR besar yang belum dirampungkan Presiden Jokowi.
Padahal, pada pertemuan langsung di Istana Negara pada 2020, Dewi menyebut Jokowi merespons tuntutan KPA yang saat mengingatkan kemacetan penyelesaian konflik agraria. Ia mengklaim Presiden Jokowi berjanji setidaknya akan menyelesaikan 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA).
Janji tersebut, kata Dewi, menyoal redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan HGU perkebunan swasta dan badan usaha milik negara (BUMN). Namun, memasuki 10 tahun masa kepemimpinannya, janji tersebut tidak kunjung terlaksana.
"Pasalnya, upaya-upaya yang dilakukan selama ini tidak mengarah pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah dan redistribusi tanah kepada petani," kata Dewi melalui keterangan tertulis pada Kamis, 22 Februari 2024.
Salah satu penyebab mandeknya realisasi reforma agraria menurut Dewi adalah kinerja buruk Tim Nasional Reforma Agraria dan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
Pilihan Editor: Jokowi Ternyata Berikan Akses Luas ke Bahlil untuk Kelola Perizinan Tambang
