TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR / BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menceritakan pengalamannya selama dua minggu pertamanya menjadi menteri. Sebelumnya, Jokowi melantik AHY sebagai Menteri ATR/BPN pada 21 Februari 2024.
AHY mengaku mendapat ribuan pesan ke ponselnya, termasuk direct message atau pesan langsung di media sosial. Isinya, kata AHY, keluhan-keluhan soal mafia tanah.
"Inti pesannya, 'Pak AHY, Pak Menteri, mohon bisa diberantas mafia tanah. Hidup kami jadi sengsara. Kami dizalimi' dan macam-macam lagi," tutur AHY dalam rapat kerja nasional (rakernas) Kementerian ATR/BPN yang disiarkan langsung melalui YouTube Kementerian ATR BPN pada Kamis, 7 Maret 2024.
AHY lantas menindaklanjuti pengaduan itu dengan menyambangi Kapolri dan Jaksa Agung pada Senin, 4 Maret lalu. Ia ingin memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan penegak hukum untuk memberantas mafia tanah. Ia juga menginstruksikan para jajarannya di Kementerian ATR/BPN untuk melakukan hal serupa.
"Gebuk, gebuk, gebuk mafia tanah. Siap semua?" ucap AHY. Pertanyaan itu kemudian dijawab "siap" oleh para pegawai Kementerian ATR/BPN, termasuk perwailan kantor wilayah atau kantor petanahan daerah yang hadir dalam rakernas.
Ketua Umum Partai Demokrat itu mengatakan, pada 2023, Kementerian ATR/BPN bersama aparat penegak hukum berhasil memberantas mafia tanah dan menyelamatkan potensi kerugian negara lebih dari Rp 13 triliun. Menurutnya, pencapaian di era Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto tersebut terbilang luar biasa.
"Saya berkomitmen melanjutkan bahkan meningkatkannya lagi," tutur putra sulung mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.
Lebih lanjut, AHY mengatakan pemberantasan mafia tanah butuh komitmen bersama. Ia pun menginstruksikan Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN untuk melakukan memperketat pengawasan terhadap para pegawainya. Ia tidak ingin ada pegawai ATR/BPN yang terlibat dalam kejahatan mafia tanah. Ia mengatakan, langkah preventif lebih baik ketimbang langkah represif.
"Tapi saya juga tidak akan membiarkan kepala kantor (BPN) masuk penjara akibat mafia tanah, padahal pejabat itu bekerja sesuai aturan yang berlaku," tutur AHY. "Saya akan bela dan fight, tegakkan kebenaran dan keadilan asalkan semua ikuti aturan yang baik."
Pilihan Editor: Status 2.086 Hektare Lahan di IKN Masih Bermasalah, AHY: Harus Segera Dituntaskan Clear and Clean
