TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi X DPR dari PDIP, Andreas Hugo Pareira, mengusulkan pembentukan kementerian khusus terkait makan siang gratis apabila program capres Prabowo Subianto itu benar-benar diterapkan oleh pemerintahan periode 2024–2029.
Menurutnya, pembentukan kementerian khusus terkait program makan siang gratis dari pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran yang saat ini unggul sementara dalam real count KPU RI itu lebih baik untuk dilakukan daripada mengimplementasikannya dengan menggunakan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Kemendikbudristek.
Sebelumnya muncul wacana bahwa program makan siang gratis akan dijalankan melalui anggaran dana BOS seperti dikatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Namun belakangan ia menyatakan program makan gratis masih dalam pembahasan pemerintah di Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.
Dari hasil rapat tersebut, kata dia, belum ada keputusan lebih lanjut mengenai skema anggaran program makan siang gratis yang diusulkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Pada uji coba tersebut, kata Gibran, akan ada evaluasi yang melibatkan para siswa, orang tua siswa, guru, dan kepala sekolah.
"Ya nanti kalau ada masukan dievaluasi ya, pasti akan diperbaiki lagi skema-skema yang ada sekarang," katanya.
Biaya makan siang gratis untuk 70 juta siswa, seperti direncanakan Prabowo-Gibran, bisa menyedot anggaran Rp180 triliun sebulan, sementara anggaran pendidikan tahun ini Rp660 tiliun.
Pilihan Editor Sistem Top Up Kartu Multi Trip KRL Dibobol Pemuda Depok, KAI Commuter Pastikan Keamanan Saldo Pelanggan
