TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi membahas program kerja utama makan siang gratis dan susu gratis dari pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran pada pada Senin, 26 Februari 2024 di Istana Negara, Jakarta.
Program tersebut dibahas ketika rapat kabinet dengan hasil keputusan bahwa pemerintah akan memastikan program makan siang gratis ini akan dilancarkan pada 2025 mendatang.
Banyak yang menilai program makan siang gratis dianggap berlebihan karena dibahas saat rapat kabinet Jokowi dan belum adanya keputusan resmi KPU mengenai pernyataan siapa pemenang dari hasil Pilpres 2024. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjawab pernyataan tersebut dengan menjelaskan bahwa pembahasan itu hanya sebagai langkah antisipasi, simulasi, dan rancangan saja.
“Ini hanya rancangan, simulasi saja, tahap awal kan boleh-boleh saja,” ucapnya.
Bahlil juga mengatakan pembahasan RKP 2025 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 seharusnya juga membahas persiapan program-program presiden terpilih selanjutnya.
Ada juga pernyataan lain dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang membenarkan rapat kerja kemarin juga membahas program prioritas dari presiden terpilih. Airlangga Hartarto memberi gambaran dari rencana pemerintah yang telah menghitung anggaran untuk makan siang gratis. Pemerintah juga telah mengambil data terkait jumlah ibu hamil, balita, dan anak-anak sekolah dari TK, SD, dan SMP.
“Jadi terkait program, kita lihat dengan (target) defisit anggaran (APBN) 2,4-2,8 persen itu untuk program quick win presiden terpilih mendatang pos-posnya sudah bisa masuk,” kata Airlangga.
Airlangga juga menjelaskan bahwa rencananya, besaran anggaran itu akan diterapkan secara merata di semua wilayah Indonesia. "Per anak kira-kira Rp15.000," kata Menko Airlangga di Jakarta. Anggaran duit Rp 15.000 tersebut belum termasuk susu gratis.
Dilansir dari Antaranews rincian dari program makan siang dan susu gratis akan dibahas dalam rapat untuk menentukan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 Senin lalu. Program tersebut ditujukan untuk masyarakat dengan jumlah 80 juta penerima manfaat dan bisa meraih cakupan 100 persen pada tahun 2029.
Seperti yang diketahui, KEM-PPKF merupakan Nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang berlandaskan dokumen resmi lembaga negara yang dijadikan sebagai acuan. Perancangan APBN 2025 menjadi yang terakhir pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sementara pelaksanaan APBN 2025 akan dijalankan oleh pemerintahan berikutnya.
Dilansir dari Koran Tempo rencananya program makan siang dan minum susu gratis akan menelan kurang lebih Rp 450 triliun per tahun yang alokasinya 2024-2025 dari dana APBN 2025. Pelaksanaan program ini akan dilakukan secara bertahap. Menurut tim TKN Prabowo-Gibran diperkirakan pada awal tahun realisasi dari program ini membutuhkan total dana sekitar Rp. 120 triliun.
APBN rencananya akan digunakan sekitar 50-60 persen dari total anggaran atau sekitar 50-60 triliun. Artinya program makan siang ini menguras sekitar 2,4 persen APBN pemerintah pusat.
Kebutuhan dana yang besar itu diperkirakan akan menekan dan mengorbankan anggaran program-program lain seperti, perlindungan sosial. Risikonya, bisa membuat angka tingkat kemiskinan menjadi naik. Karena ditaksir program makan siang gratis dan susu gratis ini akan menyedot ratusan triliun per tahun dan bakal membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025.
ALI AKHMAD NOOR HIDAYAT | NUR HARYANTO| ANDIKA DWI | ANTARANEWS
Pilihan editor: Airlangga Ungkap Biaya Program Makan Siang Gratis Bakal Diambil dari Dana BOS
