TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin membeberkan tiga strategi pemerintah dalam menekan angka kemiskinan menjadi 7,5 persen dan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2024 ini.
Pertama, kata Ma'ruf, adalah dengan perbaikan sasaran dari tiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menjangkau keluarga miskin yang belum menerima program bantuan sosial maupun jaminan sosial.
Ma'ruf Amin menyebutkan upaya perbaikan data masyarakat sasaran itu akan merujuk pada Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terus dipadankan.
Kedua, pemerintah akan melakukan intervensi khusus untuk program bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan ekonomi di wilayah kantong-kantong kemiskinan maupun wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Sejumlah daerah yang dimaksud adalah di Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur, serta wilayah dengan jumlah penduduk miskin tinggi seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
”Kemudian yang ketiga, penyaluran program tambahan selain program reguler seperti bantuan beras dan BLT El-Nino yang dapat menjadi upaya khusus untuk mempercepat penurunan kemiskinan,” kata Ma'ruf saat memimpin Rapat Tingkat Menteri terkait penanggulangan kemiskinan di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024.
Tak hanya tiga strategi itu, Ma'ruf juga mengarahkan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah agar memastikan ketepatan jumlah dan waktu penyaluran program di sisa waktu pemerintahan 8 bulan ini. Selain itu, harus ada prioritas kelompok rentan seperti lansia tunggal, penyandang disabilitas, pekerja migran, dan perempuan kepala keluarga.
Untuk menjalankan program-program itu, kata Ma'ruf, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah wajib lebih mempererat kembali koordinasi antarlembaga untuk memastikan komplementaritas program. "Serta memastikan adanya skema afirmasi agar mengedepankan kelompok perempuan dan pemuda yang belum masuk ke pasar tenaga kerja dapat mengakses lapangan kerja,” katanya.
Agar penyaluran bantuan sosial dapat segera direalisasikan sebelum akhir Februari 2024. Hal itu untuk memastikan dampak penyaluran bansos terpantau dalam Survei Sosial Ekonomi (Susenas) yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2024.
Ma’ruf yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) kemarin memimpin Rapat Tingkat Menteri tentang Perkembangan Pelaksanaan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, serta para pimpinan lembaga negara terkait.
ANTARA
Pilihan Editor: Penerimaan Pajak Capai Rp 149,25 Triliun pada Januari 2024, Sri Mulyani: 7,5 Pesen dari Target
