Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

OJK Prioritas Perbaiki BPR Tahun Ini, Dorong Melantai di Bursa

image-gnews
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar (tengah), beserta jajarannya dalam konferensi pers Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2024 di The St. Regis, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar (tengah), beserta jajarannya dalam konferensi pers Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2024 di The St. Regis, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar mengatakan peningkatan kualitas Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi salah satu kebijakan prioritas untuk mendukung pengembangan sektor jasa keuangan pada 2024. 

"Kami mendorong BPR berkinerja baik dan dapat go public (melantai di bursa efek)," ujar Mahendra dalam konferensi pers Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2024 di The St. Regis, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, berdasarkan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), perlakuan BPR sudah disamakan dengan bank umum. Termasuk BPR boleh listing kalau sudah memungkinkan atau memenuhi syarat.

"Kemudian juga boleh ikut sistem pembayaran,” ujar Dian di kesempatan yang sama.

Untuk menyiapkan BPR tersebut, kata Dian, tentu membutuhkan upaya ekstra. Sebab jika sudah masuk pasar modal, BPR perlu diperkuat dari semua aspek untuk melindungi para investor. Dian pun menyoroti berbagai aspek yang perlu ditingkatkan oleh BPR, mulai dari permodalan hingga masalah sumber Daya manusia (SDM).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Tentu dalam konteks permodalannya, sumber daya manusianya, penggunaan informasi teknologi (IT), dan sebagainya. Oleh karena itu, kita banyak mengeluarkan aturan terkait dengan BPR,” tuturnya.

Kendati mendorong perbaikan BPR, Dian tak menampik jika kemungkinan masih ada BPR yang akan dilikuidasi sepanjang tahun ini. Diketahui, belum genap dua bulan tahun ini, OJK telah mencabut izin usaha empat BPR. OJK sudah mencabut izin usaha empat BPR. Mulai dari Koperasi BPR Wijaya Kusuma, BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto, PT BPR Usaha Madani Karya Mulia, dan PT BPR Bank Pasar Bhakti.

DEFARA DHANYA PARAMITHA

Pilihan Editor: Dalih Jokowi Soal Harga Beras Naik Terus, Mendag Zulhas Minta Masyarakat Beralih ke Beras SPHP

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asuransi Kendaraan Akan Wajib Tahun Depan?, Ini Jenis dan Besaran Preminya

4 jam lalu

Ilustrasi kecelakaan mobil. Istimewa
Asuransi Kendaraan Akan Wajib Tahun Depan?, Ini Jenis dan Besaran Preminya

Beredar kabar asuransi kendaraan baik mobil maupun sepeda motor akan diwajibkan tahun depan, ini jenis dan besaran preminya.


Awal 2025, Seluruh Mobil dan Motor Wajib Miliki Asuransi

21 jam lalu

Kepala Eksekutif Pengawasan perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono, saat ditemui usai rapat kerja dengan DPR RI di Senayan, Jakarta pada Selasa, 4 April 2023. Tempo/Amelia Rahima Sari.
Awal 2025, Seluruh Mobil dan Motor Wajib Miliki Asuransi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menerapkan wajib asuransi bagi kendaraan.


OJK Terbitkan Aturan Perkuat Tata Kelola BPR dan BPRS

1 hari lalu

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, dan Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar dalam peluncuran peta jalan pengembangan industri Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah di Jakarta Selatan, Senin 20 Mei 2024. TEMPO/Ilona
OJK Terbitkan Aturan Perkuat Tata Kelola BPR dan BPRS

POJK itu diterbitkan untuk mendorong agar Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah dapat tumbuh menjadi lembaga keuangan yang berintegritas


OJK Dorong Percepatan Akses Keuangan di Papua

3 hari lalu

Logo OJK. (ANTARA/HO-OJK)
OJK Dorong Percepatan Akses Keuangan di Papua

OJK akan mendorong percepatan akses keuangan di Papua. Diharap bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.


Ini Alasan OJK Cabut Izin PT Semangat Gotong Royong dan PT Akur Dana Abadi

3 hari lalu

Ilustrasi OJK / Otoritas Jasa Keuangan. Tempo/Tony Hartawan
Ini Alasan OJK Cabut Izin PT Semangat Gotong Royong dan PT Akur Dana Abadi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan telah mencabut izin usaha PT Semangat Gotong Royong dan PT Akur Dana Abadi.


OJK Cabut Izin Usaha 2 Perusahaan Pinjol

4 hari lalu

Logo OJK. wikipedia.org
OJK Cabut Izin Usaha 2 Perusahaan Pinjol

OJK akan tetap memantau kewajiban Jembatan Emas dan Dhanapala. Aman turut merinci tiga kewajiban dua perusahaan pinjol tersebut.


Alasan Dana Darurat Sebaiknya Disimpan Dalam Bentuk Tabungan

4 hari lalu

Ilustrasi dana darurat (PIxabay.com)
Alasan Dana Darurat Sebaiknya Disimpan Dalam Bentuk Tabungan

Analis OJK menyarankan dana darurat disimpan dalam bentuk tabungan sehingga mudah dicairkan kapan saja saat membutuhkan.


Hati-hati Investasi Ilegal, Berikut 7 Tips Aman bagi Investor Pemula

6 hari lalu

Ilustrasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik. (ANTARAFOTO)
Hati-hati Investasi Ilegal, Berikut 7 Tips Aman bagi Investor Pemula

Di era kiwari, saham merupakan salah satu jenis investasi yang menarik dan banyak dipilih oleh masyarakat karena dianggap menjanjikan keuntungan di masa depan. Berikut ini 7 tips investasi agar terhindar dari penipuan.


OJK Cabut Izin Koperasi LKMA PUAP Mugi Rahayu, Minta Pengurus Bentuk Tim Likuidasi

6 hari lalu

Petugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beraktivitas di ruang layanan Konsumen, Kantor OJK, Jakarta. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.)
OJK Cabut Izin Koperasi LKMA PUAP Mugi Rahayu, Minta Pengurus Bentuk Tim Likuidasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Mugi Rahayu (Koperasi LKMA PUAP Mugi Rahayu).


Tidak Ikut PDNS, Data OJK dan Perbankan Tidak Terdampak Peretasan

6 hari lalu

ilustrasi serangan virus ransomware. shutterstock.com
Tidak Ikut PDNS, Data OJK dan Perbankan Tidak Terdampak Peretasan

Pengelolaan data OJK dilakukan terpisah dan tidak masuk sistem PDNS.